Usai Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI: Tanggung Jawab Eksekutif
Foto : Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. (instagram prasetyoedimarsudi)

JAKARTA - Ketua DPRD DKI telah selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/9/2021). 

Ia mengaku penyidik mencecarnya dengan pertanyaan terkait pembebasan lahan di Munjul, Jakarta Timur. 

"Sebagai ketua Banggar ya saya menjelaskan. Semua dibahas dalam komisi. Nah di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini ya namanya dia minta selama itu dipergunakan dengan baik ya tidak masalah," katanya. 

Politisi PDIP ini juga mengaku tak mengetahui pembelian tanah di Munjul. 

Ia menyebut urusan penggunaan dana adalah hak Perumda Sarana Jaya sebagai perpanjangan tangan eksekutif. DPRD tidak ikut campur tangan. 

"Pembahasan itu langsung sampai ke Banggar besar dan di Banggar besar kita mengetok palu. Gelondongan (dana) itu saya serahkan ke eksekutif," katanya. "Eksekutif harus bertanggung jawab."

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. (*/yp)