Tren Julukan untuk Petinggi Negara, Pengamat:  Dampak Ketidakpuasan Terhadap Kinerja
Foto :

Jakarta, HanTer - Pengamat politik Fernando Ersento Maraden Sitorus mengatakan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang  menjuluki Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin King of Silent dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai King of Ghosting sangat tepat. Sebelumnya BEM UI menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) King of Lip Servis.

Khusus untuk KH Ma'ruf Amin, sejak dilantik sebagai Wakil Presiden pada bulan Oktober 2019, belum terlihat kehadirannya memberikan peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak heran saat ini yang terlihat memimpin Indonesia hanya Jokowi. Padahal KH Ma'ruf Amin juga harusnya berperan dalam pemerintahan.

"Selama ini yang terlihat pada masyarakat Indonesia hanya Jokowi yang menjalankan pemerintahan," ujar Fernando kepada Harian Terbit, Rabu (7/7/2021).

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia ini, sebagai Wapres seharusnya, KH Ma'ruf Amin memberikan peran penting dalam melaksanakan roda pemerintahan guna membantu Presiden Jokowi. Bahkan pada situasi yang sulit sekarang ini, peran Wapres KH Ma'ruf Amin juga tidak tampak.

"Apakah mungkin karena KH Ma'ruf Amin sudah sepuh sehingga Presiden enggan memberikan tugas kepada pak Ma'ruf Amin," tanyanya.

"Kalau saya pada posisi KH Ma'ruf Amin, untuk kepentingan bangsa dan negara saya akan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Sehingga dapat diisi oleh putra terbaik bangsa agar dapat membantu Presiden Jokowi dalam menghadapi kesulitan yang sedang dialami Indonesia sehingga dapat segera teratasi. Semoga saja KH Ma'ruf Amin akan melakukan hal yang saya lakukan seandainya saya pada posisi beliau," tambahnya.

Fernando menyebut, jika benar KH Ma'ruf Amin mundur sebagai Wapres maka sebaiknya calon penggantinya juga dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) atau ulama. Fernando juga menilai, BEM UNNES yang memberikan gelar kepada KH Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent dan Puan Maharani sebagai King of Ghosting sebagai bentuk kritik akibat ketidakpuasan mereka terhadap kinerjanya. 

"Puan Maharani yang saat ini sebagai Ketua DPR juga tidak ada peran yang signifikan dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia. Misalnya dengan mengambil keputusan memotong anggaran Reses DPR setiap kali reses untuk membantu masyarakat yang terdampak," paparnya.

Dalam konferensi pers, Rabu (7/7/2021),  Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai, BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya saat menyampaikan kritik tersebut.

"Saya ingin menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa atau para pengamat tidak melihat secara utuh duduk persoalan sebenarnya seperti apa, itu saya kira tidak benar, karena pada dasarnya Wapres bekerja dengan baik," katanya.

Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres bukan pekerja eksekutorial atau orang yang mengeksekusi segala kebijakan atau program-program kerja yang dibuat. Sebab yang mengeksekusi itu semua adalah kementerian/lembaga terkait.

Ia menjelaskan, Wapres bekerja mengoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan Presiden tetapi dilimpahkan kepada Wapres.
"Sepanjang pada tugas, pokok, dan fungsi itu, Wapres di mata saya dan tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik," kata dia.

Menurut Masduki, penilaian-penilaian yang diberikan terhadap kinerja Wapres itu ketika dibandingkan dengan survei-survei reputatif sangat berkesinambungan.