CBA: Penambahan Dana Rp55,2 T untuk Perpanjangan PPKM Bisa Jadi Bancaan Korupsi
Foto :

Jakarta, HanTer - Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menilai banyak celah korupsi dalam penyaluran dana tambahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Saat ini pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp55,21 triliun dalam rangka perpanjangan PPKM level empat di Pulau Jawa Bali dan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali.

"Mulai dari persoalan data penerima, proses penyaluran bantuan, serta proses pengadaan barang dalam kondisi darurat. Hal ini menjadi celah besar bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi," ujar Jajang Nurjaman kepada Harian Terbit, Kamis (22/7/2021).

Jaiang mengungkapkan, terkait data penerima misalnya, sudah pernah diungkap oleh Mensos Tri rismaharini ada 21 juta data ganda dan sampai sekarang belum diungkap atau dipetieskan. Selanjutnya dalam proses penyaluran program bantuan, selama ini pemerintah tidak serius melakukan kontrol dan pengawasan sampai penindakan padahal banyak temuan di lapangan.

"Soal pengadaan barang dalam kondisi pandemi sangat rawan permainan. Dengan alasan pandemi banyak pengadaan yang dilakukan tanpa mekanisme aman, pejabat pemerintah bisa bebas menunjuk perusahaan tertentu untuk pengadaan barang," tandasnya.

Jajang memaparkan, jika ketiga celah ini tidak tidak dibenahi sesegera mungkin, Penambahan dana Rp55,2 tahun untuk perpanjang PPKM bisa jadi bancakan besar-besaran dan melahirkan mega skandal baru. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dalam pengadaan paket hingga penyaluran dana bansos. 

Diketahui, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp55,21 triliun dalam rangka perpanjangan PPKM level empat di Pulau Jawa Bali dan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali. “Pemerintah juga mempersiapkan alokasi anggaran sebesar Rp55,21 triliun di mana anggaran ini terkait penambahan program ini,” kata Menko Airlangga saat konprensi pers via daring, Rabu (21/7/2021).

Menko Airlangga menyebutkan anggaran tersebut digunakan untuk kartu sembako, diskon listrik, subsidi kuota internet, kartu prakerja, bantuan bulog, serta kartu sembako PPKM.
Selain itu pemerintah juga menyiapkan insentif Rp1,2 juta untuk satu juta pelaku usaha mikro yakni warung dan pedagang kaki lima.

“Mekanismenya diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis dan mekanisme penyaluran oleh TNI Polri berdasarkan pedoman umum petunjuk teknis yang dilakukan juga pendampingan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP,” ujar Menko Airlangga.

Untuk calon penerima, lanjutnya, akan didata oleh Babinsa dan Bhabinkamtimbas berdasarkan data dari Dinas Kementerian Tenaga Kerja daerah. Pendataan akan berpatokan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah mendapatkan cleansing atau pembersihan data melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tentunya diperlukan data terkait jenis usaha, lokasi usaha, NIK daripada pengusaha usaha mikro, dan tentunya ini menjadi bagian dari program selanjutnya dari pemerintah,” ujar Menko Airlangga.

Ia berharap mekanisme penyaluran bantuan untuk warung dan pedagang kali lima tersebut akan lebih sederhana dan pertanggungjawabannya akan dilakukan dalam bentuk tanda tangan penerima bantuan yang disertai dengan dokumentasi foto.