Ada Dugaan Intervensi, C Suhadi Minta Perlindungan Hukum Kapolri
Foto : C Suhadi, selaku kuasa hukum Tjong Alexleo Feansury

Jakarta, HanTer - C Suhadi, selaku kuasa hukum Tjong Alexleo Feansury melayangkan surat kepada Kapolri, perihal meminta perlindungan hukum terhadap Perkara LP/336/II/2021/SUMUT/SPKT "I" di Polda Sumatra Utara, tertanggal 15 Februari 2021. Surat tetanggal 12 Agustus 2021, itu bernomor : 108/CSP-JKT/VII/2021.

Perlindungan hukum itu ia minta lantaran adanya dugaan intervensi perkara yang dilaporkan oleh Tjong Alexleo Feansury tersebut. Padahal menurut Suhadi, laporan tersebut sudah ada surat perintah penyidikannya dan juga sudah ada SPDP dengan tesangka EF.

“Bahwa dari laporan tersebut, Penyidik telah bekerja secara baik sesuai ketentuan hukum, maka pada tanggal 4 Mei 2021 telah ada gelar perkara di Polda Sumatra Utara dan hasilnya perkara dari lidik menjadi penyidikan. Tentunya semua ini karena memang tidak terbantahkan adanya penggunaan keadaan Palsu berupa laporan ke neraca keuangan dan laba-rugi ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP,” kata Suhadi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/8/2021).

Penyidik, kata Suhadi, telah berupaya agar hasil RUPS yang belum final namun telah ditandatangani tanpa sepengetahuan klien Suhadi tersebut telah diminta, namun dokumen RUPS tersebut tidak pernah diberikan oleh tersangka kepada Penyidik, karena tujuan penyidik adalah jelas bahwa apa benar barang bukti yang ditangannya berupa rugi laba dan neraca keuangan, adalah asli seperti keterangannya tersangka di hadapan Penyidik.

Dan menurut hukum, papar Suhadi, kalau EX keberatan langkahnya bukan mengadu domba antara penyidik dengan suatu unsur jabatan di Polda Sumut akan tetapi ajukan Praperadilan. 

 "Menurut hukum, apa yang menjadi keputusan gelar seharusnya penetapan tersangka menjadi final, tidak boleh diganggu gugat lagi, dan kalau hal seperti ini terjadi dibanyak kasus maka dapat dipastikan kepastian hukum tidak ada lagi, karena bisa saja semua penetapan tesangka bisa diintervensi,” pungkas Suhadi.

Lebih lanjut di tegaskan, agar perkara ini cepat aja di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku. Karena kalau terlalu lama akan banyak manuver yang dilakukan tersangka, seperti di Batam waktu penggeledahan, tersangka menggunakan Oknum, sehingga Penggeledahan menjadi sia sia. Ini kan melawan hukum namanya,” tutupnya.