Negara Kejar Utang Tiga Anak Soeharto Rp3,79 Triliun, Mampukah?
Foto : Istimewa

Pengamat: Tanpa Pidana Gak Bisa Ditagih

Jakarta, HanTer - Tiga anak mantan Presiden Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto, Tommy Soeharto, dan Bambang Tri memiliki utang sebesar Rp 3,79 triliun kepada negara. Ketiganya adalah obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kementerian Keuangan terus berupaya menagih utang tersebut.

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, negara melalui Kemenkeu bisa mengejar utang para penerima dana BLBI, termasuk anak-anak Soeharto tersebut. Adapun mekanisme yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa mendapatkan dana BLBI dengan Mulltual Legal Assistance (MLA).

"Bisa (mengejar utang para penerima dana BLBI), kalau pake MLA, diadili secara pidana baru penyelesaian perdata bisa ditempuh. Tanpa pidana gak bisa (mengejar utang)," ujar Salamuddin Daeng kepada Harian Terbit, Selasa (14/9/2021).

Salamuddin menegaskan, MLA adalah mekanisme mengejar utang yang berlaku internasional. Oleh karena itu untuk mengejar para penerima dana BLBI secara maksimal harus menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Terapkan hukum secara maksimal agar kebutuhan negara terhadap para penerima dana BLBI dapat terwujud.

"Kalau hukum berlaku separuh-separuh namanya mau meras. Yang penting pasang alat peras, keluar berapa urusan belakangan," paparnya.

Salamuddin memaparkan, selain pidana, negara berani menyita aset secara keseluruhan dari penerima dana BLBI agar menjadi milik negara. Sehingga ada efek jera bagi pihak-pihak yang berurusan dengan BLBI. Menghitung nilai piutang sesuai net present value, nilai sekarang dari utang atau korupsi masa lalu.

Salah Alamat

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin mengatakan, jika mengejar utang terhadap anak-anak Soeharto maka kebijakan tersebut salah alamat. Karena dalam catatan dokumen resmi negara penikmat BLBI pada masa krisis moneter (krismon) 1998 hampir semua para bankir atau konglomerat adalah Tionghoa.

BLBI yang dikucurkan pada 23 bank mencapai Rp164 triliun, dana penjaminan antarbank Rp54 triliun, dan biaya rekapitalisasi Rp103 triliun. Adapun penerima terbesar (hampir dua pertiga dari jumlah keseluruhan) hanya empat bank, yakni BDNI Rp37,039 triliun, BCA Rp26,596 triliun, Danamon Rp23,046 triliun, dan BUN Rp12,067 triliun. 

"Saat ini banyak analis melihat di pusat kekuasaan sekarang justru dalam gurita mafia cukong yang justru para penikmat bancakan dana BLBI," jelasnya.

"Saya sendiri dipenghujung 1990-an atau awal tahun 2000 mengumpulkan data mega skandal BLBI," tambahnya.

Aminudin mengungkapkan, tingkat kebocoran dana BLBI sangat parah sehingga BPK dalam mengumumkan disclaimer hasil auditnya. Aminudin menyebut, jika dilihat polanya ini adalah serangan kelompok Taipan kepada para pengusaha pribumi yang menggunakan tangan kekuasaan. 

Tapi berikutnya masih ada skandal BLBI Lagi ketika Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan Surat Keterangan Lunas para bankir yang mendapat kucuran dana BLBI. Bukan tanpa alasan BPPN keluarkan SKL, karena hal ini merujuk pada Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Megawati agar BPPN keluarkan SKL.

Inpres Megawati

Berdasarkan Inpres Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini, para debitor tersebut tak perlu melunasi utangnya lagi. Dengan demikian, Kejaksaan Agung pun mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi pihak-pihak yang menerima dana BLBI. Padahal menurut BPK, hanya lima persen dana BLBI yang digunakan untuk kepentingan penyehatan perbankan.

Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan Megawati. Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (mantan bos Bank BCA) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun. Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun

Tidak Yakin

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang mengaku tidak yakin yang dilakukan negara melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar utang para penerima dana BLBI, termasuk anak-anak Soeharto adalah sebuah langkah serius untuk penyelesaian kasus-kasus lampau.

"Karena yang baru saja kasus korupsi terus berdatangan dan tak selesai. Selain itu selama ini tiap-tiap kasus hanya dijadikan alat negosiasi untuk kepentingan politik dan hukum tak pernah tegak, rasa keadilan rakyat tak jua terwujud," paparnya.

Eki, panggilan Edysa menilai yang dilakukan Kemenkeu yang tiba-tiba terkesan serius mengejar dana BLBI karena telah gagal fokus dalam peningkatan pendapatan negara. Apalagi semua tahu bahwa kekuatan Cendana (Soeharto) masih ada. Oleh karenanya negara lewat Kemenkeu mau bernegosiasi.

"Jadi saya tak yakin upaya (mengejar utang dari penerima dana BLBI) akan menjawab keingintahuan publik atas penyelesaian kasus ini," tandasnya.

Eki menyarankan agar kasus hutang para pengemplang BLBI bisa selesai maka jangan terapkan model yang dilakukan Kemenkeu sekarang. Karena upaya negara imelalaui Kemenkeu lebih pada upaya politik ketimbang hukum sebenarnya. Karena Kemenkeu- nya juga raja hutang. 

Mengejar

Kemenkeu terus berupaya menagih utang dari para obligor penerima BLBI. Tiga anak mantan Presiden Soeharto menjadi salah satu pihak yang diincar oleh pemerintah. Utang dari 3 anak Soeharto (Tutut Soeharto, Bambang Tri, Tommy) mencapai Rp 3,79 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani  menyatakan akan terus memonitor serta memanggil para obligor dan debitur untuk menagih utang dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 110,45 triliun. Termasuk kepada Tommy Soeharto.
 
Sejauh proses pemanggilan, Sri Mulyani mengungkapkan, beberapa obligor dan debitur kerap mangkir hadir meski telah diundang hingga tiga kali.
Jika itu dilakukan, pemerintah disebutnya tak sungkan mempublikasikan nama yang bersangkutan kepada publik bahwa dirinya tak mau mengembalikan utang negara. Seperti dilakukan pada Tommy Soeharto, yang kembali mangkir pada pemanggilan ketiganya pada 26 Agustus 2021.

"Kita selama ini memanggil dua kali secara personal, artinya kita tidak publikasikan. Karena kalau ada niat baik kemudian mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka," kata Sri Mulyani, pada 27 Agustus 2021.

"Namun kalau sudah tidak dipanggil satu kali tidak ada respon, dua kali tidak ada respon, maka memang kami mengumumkan ke publik, siapa-siapa saja beliau-beliau itu, dan kemudian akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya," ujar Sri Mulyani.