Telegram Kapolri Diapresiasi, Bukan Zamannya Lagi Membungkam Warga 
Foto :

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta jajarannya untuk bersikap humanis terhadap pihak yang memprotes Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sikap tersebut dituangkan Jenderal Listyo Sigit dalam Telegram Nomor STR/862/IX/PAM.3.2021 yang berisi penegasan terkait pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Telegram Kapolri Jenderal Listyo sudah benar dan tepat. Apalagi banyak tokoh nasional yang meminta agar Presiden Jokowi tidak membungkam ruang demokrasi. Karena sebelumnya banyak pihak yang menyampaikan kritik ditangkap dengan berbagai alasa.

"Jadi sudah tepat Kapolri membuat instruksi pada jajaran dibawahnya agar tidak main tangkap dan represif pada rakyat yang kritis," ujar Sugeng Teguh Santoso kepada Harian Terbit, Kamis (16/9/2021).

Menurutnya, sangat disayangkan ada sejumlah pihak yang bersebrangan dengan pemerintah ditangkap, seperti Syahganda Nainggolan dan lainnya. Syahganda ditangkap dengan alasan terkait gerakan politik anti Jokowi dikaitkan dengann tuduhan upaya makar. Mereka ditangkap diduga adanya bukti WA (WhatsApp) menggerakkan makar.

ugeng menegaskan, sikap polisi yang humanis sudah dikomitmenkan saat Jenderal Listyo menjalani fit and proper di DPR RI. Oleh karena itu Polri memang harus menghormati HAM karena itu ditegaskan dalam konsideran UU Kepolisian. Apalagi kritik dan protes adalah bagian yang harus melekat pada negara demokrasi dan tidak boleh dibungkam.

Oleh karena itu sangat disayangkan ada sejumlah pihak yang bersebrangan dengan pemerintah ditangkap, seperti Syahganda Nainggolan dan lainnya. Syahganda ditangkap dengan alasan terkait gerakan politik anti Jokowi dikaitkan dengann tuduhan upaya makar. Mereka ditangkap diduga adanya bukti WA (WhatsApp) menggerakan makar.

Sudah Tepat

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menilai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dituangkan dalam telegram terbaru terkait pengamanan kunjungan Presiden Jokowi sudah tepat. Dalam telegram tersebut berisi penegasan terkait pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

"Karena itu, kepada Pak Kapolri, sudah benar itu perintahmu, tidak boleh satu pun polisi di pusat apalagi di daerah melakukan hal-hal seperti ini lagi," kata Hinca di kawasan Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021).  

Hinca mengatakan aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh dibungkam lantaran itu merupakan bagian dari demokrasi.  Tak hanya itu, lanjut Hinca, seharusnya aspirasi seperti petani di Blitar yang membentangkan poster, didengar pemerintah karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. 

Represif

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), relawan pendukung Jokowi, Adi Kurniawan mengatakan, jika untuk mengamankan dan mengawal ketertiban kunjungan kerja Presiden maka sudah benar apa yang dilakukan Polri saat ini. Yang penting ketika saat melakukan kunjungan kerja Presiden kemudian ada rakyat yang protes tidak disikapi dengan tindakan represif. 

"Adanya rakyat yang protes itu momentum buat Presiden dalam menyerap aspirasi rakyat di lapangan. Kecuali jika ada kelompok tertentu yang memang sengaja melakukan provokasi dan membuat situasi rusuh," tegasnya.

Diketahui, Telegram yang ditandatangani Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Imam Sugianto itu ditujukan kepada ke seluruh kapolda.  Penerbitan telegram merupakan hasil pencermatan Polri atas kunker Presiden Jokowi ke beberapa daerah. 

Dalam telegram itu tertulis soal tiga kejadian yang mendorong Kapolri mengeluarkan instruksi kepada para kapolda.  Semua peristiwa itu berupa protes masyarakat kepada Presiden Jokowi. 

Peristiwa pertama terjadi saat Presiden Jokowi melakukan kunker di Bandar Lampung pada 2 September 2021. Saat itu ada  simpatisan eks ormas Front Pembela Islam (FPI) dan PA 212 yang membentangkan spanduk dan poster bernada protes kepada Presiden Ketujuh RI tersebut. 

Peristiwa kedua ialah saat kunker Presiden Jokowi di Blitar pada 7 September 2021. Saat mantan gubernur DKI itu memantau vaksinasi untuk masyarakat, ada seorang warga yang secara tiba-tiba membentangkan spanduk ke arah Presiden Jokowi.

Peristiwa terakhir terjadi saat Presiden Jokowi mengunjungi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, pada Senin (13/9/2021) kemarin. Ketika itu sejumlah mahasiswa juga membentangkan spanduk dan poster bernada protes. Oleh karena itu, Kapolri melalui telegram tersebut mengeluarkan pedoman pengamanan kunker Presiden Jokowi dan cara kepolisian bertindak apabila ada aksi serupa.