7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Mahasiswa Nilai Indonesia Alami Kemunduran
Foto :

Jakarta, HanTer - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ Alvian dalam aksi unjuk rasa tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10), menilai tujuh tahun pemerintahan Jokowi , Indonesia mengalami kemunduran.

“Kemunduran ini terjadi khususnya dalam dua tahun ke belakang atau sejak periode kedua kepemimpinan Jokowi.Kami ingin menyuarakan bahwa selama tujuh tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kami justru menemukan bukannya dia memajukan Indonesia tapi dia memundurkan Indonesia. Apalagi di dua tahun terakhir ini," jelasnya kepada wartawan di lokasi.

Dalam aksinya kali ini, Alvian mengatakan, memberikan rapor merah, dan berharap, pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya dalam tiga tahun terakhir masa kepemimpinan Jokowi.

"Kami menganggap Pak Jokowi telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang justru merugikan masyarakat. Ini hal penting untuk diperbaiki setidaknya di tiga tahun terakhir masa kepemimpinannya," papar Alvian.

Sementara itu, Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka mengkritisi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, seperti dilansir CNNIndonesia, tak banyak perubahan yang terjadi selama rezim Jokowi berkuasa. "Tujuh tahun pemerintahan Jokowi ramai isu-isu yang diperbincangkan, namun ternyata tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia," kata Nofrian melalui keterangan tertulis, Rabu (20/10).

Tepat pada 20 Oktober 2019, Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden hingga 2024.

Kinerja Jokowi

Sementara itu,Kepala Staf Kepresiden Jenderal (Purn) Moeldoko) mengeluarkan pernyataan tentang capaian Kinerja Pemerintah 2021. Dalam keterangan setebal 85 halaman itu, Moeldoko membeberkan capaian kinerja Jokowi, seperti tumbuh kembang UMKM.

Moeldoko mengklaim selama periode Mei 2020-Agutus 2021 jumlah UMKM bertambah 15 juta atau lebih 22 persen UMKM.

Di Bidang Agraria, Pemeritah, menurut Moeldoko mencatat bahwa total capaian reforma agraria per Agutus 2021 mencapai 6,54 juta hektare legalisasi asset.

"ini adalah penanda kebangkitan itu. Lewat berbagai narasi, gambar, dan data, kita semua --termasuk generasi mendatang-- dapat melihat kerja mengatasi gempuran pandemi secara kreatif dan inovatif. Sekuat tenaga kita akan terus bergerak meraih citacita kemajuan, keadilan dan kesejahteraan Indonesia," kata Moeldoko.

Moeldoko memuji para mahasiswa. Dia tidak melihat ada tindakan anarkis selama demo.

Selain itu, Moeldoko juga menerima aspirasi dari mahasiswa yang akan diteliti lebih lanjut oleh pemerintah. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik dan selalu membuka dialog.

"Untuk itu saya sekali lagi berterima kasih kepada kalian semua, karena telah memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus," kata Moeldoko.

3x24 Jam

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Wahyu Suryono Pratama mengatakan, mahasiswa mengultimatum Jokowi untuk segera merespon tuntutannya dalam waktu 3×24 jam.

"(Kami) mengultimatum kepada Presiden Jokowi dalam 3×24 jam, tuntutan kita tidak terpenuhi maka kami akan turun lagi," tegasnya. 

Wahyu memparkan, BEM turun kejalan dengan membawa 12 tuntutan. Pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.

Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Keempat, wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri

Kelima, wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.

Keenam, berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, hadirkan Perppu atas UU KPK Nomor 19 tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.

Ketujuh, menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.

Kedelapan, menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.

Kesembilan, menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.

Kesepuluh, m.endesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Kesebelas, mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.

Kedua Belas, penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.