Politisi dan Pengamat Menduga Oknum Pemerintah dan Mafia Terlibat Bisnis PCR
Foto : Ilustrasi seorang karyawan sedang melakukan tes PCR

Jakarta, HanTer - Kebijakan wajib tes polymerase chain reaction (PCR) ditentang banyak kalangan. Meski demikian, pemerintah tak bergeming dengan penolakan tersebut. Padahal di ranah publik muncul dugaan yang menyebut adanya oknum pemerintah dan  mafia alat kesehatan yang meraup keuntungan dari bisnis layanan tes PCR yang digunakan sebagai metode pemeriksaan virus Covid-19.

Sebelumnya ICW menaksir keuntungan dari bisnis tes PCR per Oktober 2020 hingga Agustus 2021 mencapai Rp 10,46 triliun.

Oknum Pemerintah

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menduga ada onum pemerintah terlibat dalam bisnis layanan tes PCR. Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal mengatakan, dugaan itu muncul lantaran pemerintah seperti sengaja tidak mengintervensi harga tes PCR sejak awal.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pemerintah juga terkesan melakukan pembiaran atas melambungnya harga tes PCR waktu awal-awal Covid-19 masuk ke Indonesia. 

“Bisa jadi ada oknum-oknum pemerintah ikut terlibat dan mengambil keuntungan dalam bisnis ini,” ungkap Alif dalam keterangan tertulisnya yuang diterima Harian Terbit di Jakarta, Senin (25/10/2021). 

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah akan menurunkan harga tes PCR 300 ribu rupiah. 

Saat awal-awal pandemi, biaya tes PCR di Indonesia berada pada kisaran 900 rb rupiah sampai 1 juta rupiah ke atas. 

Kemudian, Agustus lalu, karena banyak mendapat kritikan dari masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menurunkan biaya tes PCR menjadi 495 ribu rupiah sampai 525 ribu rupiah. 

Alif menuding, terkait dengan ketidakpastian harga tes PCR ini ada kebohongan yang sistematis. Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui hal ini namun mereka hanya diam dan terkesan melegalkan kebohongan itu. 

Mafia Alkes

Sementara itu relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bernama Jokowi Mania (JoMAN) akan menggugat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 36, 47 dan 53 yang mengatur soal pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib penggunaan PCR. Gugatan akam didaftarkan di PTUN Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) JoMAN, Akhmad Gojali Harahap mengatakan, pandemi Covid-19 melahirkan mafia alat kesehatan (alkes) yang mencari keuntungan. Mereka menghalalkan segala cara agar penggunaan PCR tetap bertahan digunakan meski sudah ada vaksin. Padahal harga PCR yang ada saat ini jelas-jelas sangat sehingga membebani masyarakat.

"Sangat-sangat disayangkan harga PCR yang Rp400 ribu sampai dengan 1 juta lebih sangat membebani rakyat. Mungkin kalau ukuran pejabat nilai segitu sangatlah kecil, tetapi buat rakyat tetaplah harga segitu berat sekali. Wajib PCR ini jelas sangat beraroma bisnis dan menguntungkan mafia kesehatan," ujar Akhmad Gojali Harahap kepada Harian Terbit, Senin (25/10/2021).

Lawan Mafia PCR

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS mengatakan, sangat wajar kebijakan pemerintah yang mewajibkan kepada penumpang pesawat untuk menggunakan tes PCR ditentang banyak pihak. Oleh karena itu Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas dan berpihak pada rakyat atas kebijakan yang diambil para pembantunya tersebut.

"Presiden Jokowi jangan membiarkan mafia PCR memanfaatkan keadaan dengan bekerjasama dengan oknum pembantunya yang menentukan kebijakan tersebut," jelasnya.

Menurutnya, semua pihak harus sama-sama melawan mafia PCR yang ingin meraup keuntungan ditengah kesulitan masyarakat dan pemerintah yang akan kembali menata dan memulihkan ekonomi. 

“Jangan kita biarkan "drakula" penghisap keuangan rakyat berkeliaran untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri tanpa memperhatikan penderitaan rakyat," tandasnya. 

Rakus

Sementara itu Sekjen Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa,  Sjafril Sjofyan mengemukakan, meski batas atas harga tes swab PCR sudah diturunkan, tidak  mengurangi niat perusahaan  untuk tetap mengeruk keuntungan. “Istilah saya rakus. Mereka memberlakukan harga berlapis untuk tes swab PCR. Semakin cepat hasilnya keluar maka harga yang dikenakan makin mahal,” paparnya.

“Saya kira hanya di Indonesia masalah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat dimanfaatkan oleh orang-orang dan oknum pejabat yang tidak bermoral memaksimalkan keuntungan meraup cuan dari bisnis alkes dengan berbagai cara termasuk korupsi biadab bansos untuk orang miskin oleh seorang Menteri dan konco-konconya,” ujar Sjafril.

Menurutnya, selain klinik dan laboratorium, distributor alat kesehatan turut meraup keuntungan di balik moncernya bisnis tes COVID-19. Perusahaan distribusi alat kesehatan, termasuk mesin PCR dan reagen selama masa pagebluk, apakah mereka berbagi keuntungan dengan oknum pejabat berwenang, who it’s know. 

“Karena mereka selama ini sdh meraup cuan demikian besar kenapa tidak pemerintah menekan agar perusahaan kali ini mereka harus menentukan harga sesuai harga pokok, tanpa mengambil keuntungan. Bakti Sosial,” papar Sjafril.

Dia meminta pemerintah harus menurunkan HET PCR kisaran menjadi Rp100 ribuan, kenapa India bisa ( dengan subsidi), jangan lagi ada kebijakan pemerintah tersebut kental dengan aura bisnis menguntungkan sekelompok orang dan membebani rakyat banyak.