Peringati Sumpah Pemuda, Buruh-Mahasiswa Kepung Istana, Gebrak: Rezim Jokowi-Amin Gagal Sejahterakan Rakyat
Foto : Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Sejumlah elemen buruh dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar demonstrasi di Istana Negara Jakarta. Aksi unjuk rasa digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10/2021).

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengajak mahasiswa, petani, rakyat miskin kota, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk turun ke jalan bersama. 

"Dalam momentum dan semangat Hari Sumpah Pemuda, Gebrak melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada 28 Oktober 2021 dengan mengajak seluruh gerakan rakyat di Indonesia," kata Nining di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021).

Nining menyebut aksi unjuk rasa ini juga digelar dalam rangka dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Aksi ini mengusung tema "Rezim Jokowi-Amin Gagal Sejahterakan Rakyat". 

"Kami tegas sampaikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Berbagai regulasi, melalui surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden dikeluarkan merugikan kepentingan rakyat dan lebih kedepankan investasi dan oligarki," ujarnya.

Stop PHK

Tuntutan yang disampaikan ke pemerintah, antara lain, tuntutan mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya. 

Kemudian, mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, serta menjamin persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran. Ketiga, menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor. 

Selanjutnya, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pengembalian 58 orang pegawai KPK, dan penghentian liberalisasi agraria. Selain itu menuntut reforma agraria sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan hak rakyat atas tanah.

Kenaikan

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah juga mengatakan, ada beberapa indikator yang menunjukkan rezim Jokowi gagal sejahterakan rakyat. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Seperti tahun 2015, Jokowi mengeluarkan PP Nomor 78 terkait aturan penetapan upah. PP tersebut tidak berdasarkan survei kehidupan yang layak bagi buruh.

"Selain itu subsidi-subsidi dari berbagai macam kebutuhan hidup rakyat selalu dikurangi. Misalnya subsidi terhadap kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, kenaikan biaya kuliah, dan lainnya yang terus menggerus pendapatan rakyat," jelasnya kepada Harian Terbit, Selasa (26/10/2021).

Akibatnya, sambung Ilhamsyah, yang bisa menjalankan seperti kuliah hanya anak-anak orang kaya, yang mempunyai penghasilan lebih. Sementara anak - anak buruh dan petani menjadi suatu hal yang tidak mungkin untuk bisa kuliah, apabila anaknya tamat SMU. Kegagalan Jokowi untuk mensejahterakan rakyat lainnya yakni revisi UU KPK. Sehingga kinerja KPK untuk menyelamatkan uang rakyat semakin mundur.

"Kita bisa lihat sepak terjang dalam menggunakan UU KPK hasil revisi semakin tumpul. Ditambah lagi dengan TWK yang menyaring orang - orang di KPK yang selama ini bekerja tanpa takut," jelasnya.

Lebih lanjut Ilhamsyah, Jokowi gagal mensejahterakan rakyat juga dengan diberlakukannya UU Ciptaker. Karena UU itu menurunkan standarisasi upah karena upah berdasarkan UMP, bukan berdasarkan sektoral. Di luar itu, PHK juga semakin dipermudah. Karena untuk mem-PHK orang berlaku pesangon 0,5 persen. 

Selain itu angka pengangguran juga semakin tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi tentu menggerus kesejahteraan rakyat. Tapi disatu sisi kebijakannya justru menguntungkan untuk pemilik modal atau oligarki. Sementara dalam hal demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum semakin dipersempit. Karena kritik melalui mural dianggap suatu ancaman. "Padahal menyampaikan pendapat dijamin UU," tegasnya.

Selain KASBI dan KPBI, elemen masyarakat lainnya yang bakal ikut aksi di Istana, Kamis 28 Oktober 2021 besok yakni, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Selain itu, ada Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-Dewan Nasional (LMND-DN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR).

Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan).