Kawal Gugatan UU Ciptaker, Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung MK 
Foto : Ilustrasi aksi buruh

Jakarta, HanTer - Ribuan buruh yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/11/2021). Selain di gedung MK, massa buruh juga akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Aksi digelar buruh untuk mengawal putusan gugatan UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi yang digelar buruh pada Kamis (25/11/2021) ini merupakan bagian dari pengawalan keputusan MK terkait gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker. Said mengklaim puluhan ribu hingga ratusan ribu massa buruh akan dikerahkan bersaksi.

"Aksi ini serempak melibatkan puluhan ribu sampai ratusan ribu orang dan merupakan eskalasi buruh yang naik, istilahnya marahnya sudah di atas ubun-ubun ini," ujarnya.

Said mengungkapkan, tidak hanya di ibu kota, sejumlah daerah juga akan melancarkan aksi demonstrasi serupa. Kantor gubernur dan bupati/wali kota akan menjadi titik aksi para pendemo.
Ia mengatakan massa akan mengawal putusan MK terkait UU Ciptaker yang telah digugat sejak tahun lalu oleh konfederasi buruh. 

Gugatan yang dilayangkan meliputi uji formil dan uji materiil terhadap UU tersebut. Terkait uji formil, pihaknya yakin hakim mahkamah akan mengabulkan gugatan para buruh. Pasalnya, secara prosedural pembentukan hingga pengesahan UU tersebut dinilai cacat hukum.

Prosedur yang dimaksud tidak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, secara uji materiil, Said mempertanyakan posisi MK yang akan mengumumkan uji materiil di hari yang sama dengan pengumuman uji formil.

Menurutnya, hingga saat ini, uji materiil masih belum tuntas. "Bagaimana mungkin, uji materiil yang belum selesai akan diambil keputusannya, karena uji materiil belum masuk pemeriksaan berkas perkara," ucapnya.

Bahkan, uji materiil baru saja memasuki tahap mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah. Namun demikian, jika uji formil mengabulkan tuntutan buruh, maka ia meminta untuk mencabut uji materiil yang ada. 

Protes Kenaikan UMP

Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan, sedikitnya 2.000 buruh akan turun ke jalan mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (25/11/2021). Aksi tersebut guna memprotes kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Rencana aksi ini disampaikan Nanang Setyono usai melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan federasi yang akan menerjunkan massa. "Hasil pertemuan tadi, kami sepakat besok Kamis (25/11/2021) aksi turun ke jalan memprotes penetapan UMP di Jateng pada 2022. Dari penghitungan tadi, ada sekitar 2.000 orang buruh yang akan turun dengan sasaran di Kantor Gubernuran jalan Pahlawan", ungkap Nanang di Semarang, Rabu (24/11/2021).

Menurut Nanang, aksi turun ke jalan para buruh ini tak lepas dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 dimana angkanya paling kecil se-Indonesia.

"Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil (kenaikan UMP) di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011", imbuh Nanang.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar telah menyatakan siap melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya aksi demo buruh pada esok Kamis.
Irwan pun berharap agar massa buruh tetap menjalankan prokes agar tidak menjadi klaster penularan covidp-19 seiring Kota Semarang sudah berstatus level-1.

"Kita siap kawal dan amankan. Kaum buruh punya hak menyampaikan pendapat, itu hak asasi kok. Pesan kita supaya jaga kondusivitas, tertib, damai dan tetap prokes supaya tidak jadi klaster baru", tandas Irwan.