Quo Vadis Peradi, Suatu Kajian Antara Multi Bar dan Single Bar Pada Organisasi Advokat
Foto : C Suhadi SH MH

Oleh: C Suhadi SH MH

Belum lama ini beredar surat dari Peradi Soho No 330 tertanggal 8 Agustus 2021. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Otto Hasibuan dan Sekjen Herman Dulaimi, isinya mengajak kepada Luhut Pengaribuan dari Peradi RBA dan Juniver Girsang dari SAI untuk mengadakan Munas Peradi bersama. 

Ajakan yang dipelopori oleh Otto Hasibuan untuk mengadakan Munas bersama, adalah suatu langkah yang layak diapresiasi demi bersatunya Peradi, yang dahulunya suatu perkumpulan para organ Advokat yang terdiri dari: Ikadin, AAI, IPHI, SPI dan lain-lain. 

Sebelum berfusi ke dalam wadah Peradi, organisasi advokat (OA) masih bersifat Multi Bar atau banyak OA yang menaungi para Advokat. Kemudian para tokoh advokat bersepakat untuk menyatukan OA ke dalam satu organ besar yang bernama Peradi, karena dengan bersatunya OA kedalam rumah besar (Peradi), maka Advokat menjadi suatu kekuatan baru di dunia hukum. Dan ini mempunyai nilai tawar besar sebagai bargaining kepada Penegakan hukum maupun Pemerintah. 

Karena dengan begitu para Advokat bukan hanya bicara pada tataran cari uang atau cuap-cuap di meja pengadilan sebagai seorang Penasihat Hukum, tapi konteksnya pada kemaslahatan bangsa khususnya di dunia hukum.  

Pada awal terbentuknya Peradi sebagai rumah besar OA yang digawangi Otto Hasibuan sebagai Ketum Peradi. Kehadirannya benar-benar terasa, karena seseorang untuk menjadi Advokat bukan perkara remeh temeh seperti terjadi sekarang di beberapa OA diluar Peradi. Barangkali tanpa ujian dan lain-lain maka kartu Advokat berikut Berita Acara Sumpah akan dapat diraih. 

Untuk menjadi advokat Peradi kala itu, harus melalui PKPA, Ujian dan Magang dan dilanjutkan Sumpah. Apabila ketiga syarat (atau ke empat ) itu dapat dilalui maka seseorang baru dapat dikatakan Advokat yang boleh beracara di Pengadilan. Dan perkara ujian bukan perkara mudah kala itu, karena kelulusan menjadi barang mahal, karena prosesnya terukur karena atas dasar ke ilmuan yang terukur, baru dapat lolos menempuh kelulusan. 

Lambat laun nama Peradi di bawah Komando Otto Hasibuan dan Hari Pontoh, kala itu baik sebagai Ketua Umum DPN Peradi, Advokat Peradi adalah Advokat yang sangat diperhitungkan baik di luar dan didalam pengadilan. Ini tentunya suatu poin besar yang harus kita kenang sebagai tonggak sejarah kejayaan Peradi kala itu.

Capaian kesuksesan dalam membesarkan nama Peradi di kacah dunia Advokasi, ternyata tidak selalu berbuah manis. Karena Peradi yang sudah menjadi Primadona atau wanita seksi, ternyata banyak diincar orang untuk menjadi Ketua Umum. 

Tak elak, Munas Peradi Makasar telah menjadi bagian mimpi buruk dalam pejalanan panjang sejarah Peradi. 

Dari Munas Makassar Peradi yang menjadi rumah besar Advokat, hanya tinggal kenangan, karena dari situ Peradi bukan lagi satu, akan tetapi terbelah menjadi tiga, sekalipun Munas Makassar tidak ada amanat munas yang signifikan berbicara tentang Peradi secara organ, kecuali kelompok kecil yang terus membakar semangat perpecahan. 

Sehingga tersamar pada waktu itu baik pra hingga pasca munas Peradi telah menjadi terpecah menjadi tiga, seperti sekarang yang sama-sama diketahui banyak pihak. Dan masing masing mengklaim paling sah dan paling kuat satu dengan yang lainnya.

Dampak dari perpecahan bukan kebaikan yang ada buat Peradi, walaupun ketiganya memakai atribut Peradi yang sama, baik Tulisan, Logo dan lain lain, akan tetapi efek domino selain hilangnya aura rumah besar juga Peradi bukan lagi OA yang disegani di dunia advokat. Karena Peradi tidak lebih dari organ yang kurang mendapat respon dari banyak kalangan penegak hukum, seperti sebelum terjadi perpecahan.

SEMA 73 TAHUN 2015

Selain itu, dampak yang paling besar yang sangat memukul OA Peradi adalah keluarnya, SEMA 73 tahun 2015. Dalam SEMA itu selain memberangus kedudukan Peradi sebagai wadah tunggal OA yang diakui oleh lembaga Peradilan sebagaimana SEMA No.89/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juli 2010 dicabut. Itu artinya marwah Peradi sebagai OA yang diakui tidak lagi menjadi pegangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Sehingga lambat laun Peradi tidak punya kekuatan penuh dalam mengelola OA. 

Dampak buruk perpecahan dan juga lahirnya SEMA 73, sangat besar buat dunia Advokat. Karena dengan begitu semua OA dapat mensejajarkan dengan Peradi, termasuk nama Peradi itu sendiri dalam pandangan seluruh Ketua Pengadilan Tinggi itu sama, dan dapat melakukan Penyumpahan. Ujung-ujungnya sekarang terasa bahwa untuk menjadi Advokat bukan perkara susah akan tetapi perkara mudah. Sehingga dari sini dapat diambil suatu rumusan bahwa Multi Bar yang sekarang ada lebih banyak negatifnya dari pada bagusnya. 

Dengan prinsip Multi Bar, OA tumbuh bak jamur dimusim hujan dan jumlahnya tidak sedikit. Kehadiran OA baru bukan membuat pertumbuhan yang sehat di tengah-tengah dunia global seperti ini. Sebab seperti banyak kita ketahui seiring berjalannya waktu banyak yang menyandang Advokat tidak terukur skil yang dimilikinya (kualitas), ini akan bahaya buat dunia Advokat kedepan. 

Karena di banyak tempat OA lahir bukan untuk melahirkan Advokat yang berkualitas, itu terlihat dari masalah ujian Advokat yang menempatkan pada skala prioritas kesekian, karena tujuannya bukan pada kwalitas akan tetapi kwantitas, belum lagi masalah Etik dengan tumbuhnya banyak dunia OA masalah Etik wilayah yang sulit dijamah, bukan itu saja kadang apabila Advokat melakukan pelanggaran, kita bingung ke OA mana seseorang kita adukan karana tidak jelasnya kedudukan OA orang tersebut. 

Padahal dalam kedudukannya Advokat itu menyandang Officium Nobile, artinya pekerjaan Advokat adalah Pekerjaan yang terhormat dan mulia. Oleh karena itu dalam UU Advokat No. 18 tahun 2001, sebagaimana di atur dalam paaal 5 ayat 1, Advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan Penegak hukum lainnya, seperti ; Hakim, Jaksa dan lain lain. 

Juga yang tidak kalah penting Advokat mempunyai Hak Imunitas/ kekebalan dalam menjalankan tugas. Hal ini seperti diatur dalam pasal 16 UU Advokat.

Selain mengatur rumusan hak dan kewajiban Advokat, sebenarnya UU Advokat secara limitatif peraturan telah menganut single bar, bukan multi seperti sekarang ini. 

Ketentuan UU Advokat mengatur Single Bar seperti terurai dalam pasal 28 ayat

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri.

 Sehingga dengan merujuk isi bagian dari pasal 28 ayat 1 sangat jelas OA harus berbentuk single bar bukan multi bar seperti sekarang ini. Dengan berpegang kepada rumusan pasal 28 ayat 1, secara tidak sadar telah terjadi pelanggaran dari para Pendiri OA yang sekarang ini menjamur, dan pelanggaran itu bukan terjadi di level OA tetapi di Pemangku kekuasaan, termasuk terbitnya SEMA 73 yang salah satunya mengamputasi SEMA No. 089/KMA/IV/2010 tertanggal, 25 Juni 2010, yang meniadakan peran Peradi sebagai Wadah Tunggal Advokat di Indonesia.

Dalam tulisan ini tidak bermaksud, siapa salah siapa karena kejadian dan keadaan pada waktu itu mempunyai ceritanya sendiri. Dan mari semua kekhilafan itu kita jadikan pelajaran untuk menarik benang merah pada satu tujuan yang sama bahwa OA bukan lagi pada tataran Multi Bar akan tetapi adalah OA sebagai yang menganut Single Bar. 

Selanjutnya kita dukung ajakan Otto Hasibuan dan Herman Dulaimi sebagai Ketua Umum dan Sekjen Peradi Soho untuk menyelenggarakan Munas bersama Advokat. Ajakan ini mulia agar Advokat masuk dalam kekuatan baru sejarah Officium Nobile. (*)