Perkuat Koordinasi dan Sinergitas Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan ABH
Foto : Johannes Bagus Pranowo

Oleh: Johannes Bagus Pranowo, S.H, Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat

Dewasa ini, sistem peradilan pidana anak yang menekankan kepada unsur pembalasan mulai ditinggalkan oleh berbagai negara karena dianggap kurang efektif dan kurang manusiawi dalam penanganan kasus anak. Di Indonesia, dengan diaturnya sistem peradilan pidana anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) menjadi suatu terobosan hukum pidana kearah keadilan restoratif yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan prinsip pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. 

UU SPPA menyediakan alternatif penyelesaian kasus anak melalui jalur diversi yang menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigma di masyarakat yang memandang anak sebagai kriminal. Perlu disadari bersama bahwa anak masih dalam masa pengembangan diri dan belum dapat mempertanggungjawabkan perilakunya secara penuh. Selain itu, pengajaran dari orang tua dan lingkungan sekitar memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan perilaku anak.

Dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA didefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya. Dalam penanganan kasus ABH sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. 

Lahirnya UU SPPA juga semakin mempertegas peran Aparat Penegak Hukum dalam proses penanganan perkara pidana anak dengan mengedepankan perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi yang kuat antar Aparat Penegak Hukum merupakan kunci penting dalam penanganan kasus anak. Di sini diperlukan peran serta APH, masyarakat, juga lembaga-lembaga terkait seperti Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional (Peksos), Tenaga Kerja Sosial (TKS), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

APH terdiri dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kemudian LSM yang terlibat adalah LSM yang berkecimpung dalam bidang anak, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan sebagainya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan ABH, antara lain:

1.Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak sehingga pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda;
2.Belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak;
3.Penanganan ABH belum dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
4.Penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana belum memadai;
5.Keberadaan lembaga yang menangani ABH masih terbatas.

Selama ini, praktik penanganan perkara Anak di tiap tingkatan proses peradilan pidana masih berjalan secara sendiri-sendiri. Perlu adanya sinergi yang kuat antar Penegak Hukum, baik Hakim, Jaksa, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan masyarakat luas untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam penanganan perkara anak baik dalam tahap pra-ajudikasi, ajudikasi hingga post-ajudikasi.  Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, berbagai rapat koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan instansi-instansi lain telah diselenggarakan dalam rangka penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Rapat koordinasi ini juga sebagai ruang bagi Aparat Penegak Hukum untuk mempererat jalinan komunikasi dan koordinasi sehingga menemukan solusi terbaik bagi kendala yang dihadapi masing-masing instansi dalam penanganan perkara anak. Selain itu, sosialisasi tentang SPPA juga perlu diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengatasi stigma negatif tentang ABH serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi anak.

Terciptanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Aparat Penegak Hukum, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat luas secara langsung akan meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang terpadu.