Hello,

Reader

Prodem: Kenyataannya Ekonomi Rakyat Makin Sulit
Ilustrasi (ist)
Prodem: Kenyataannya Ekonomi Rakyat Makin Sulit

Jakarta, HanTer - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, faktanya ekonomi rakyat makin sulit, lapangan kerja sulit. Harga kebutuhan pokok makin tinggi sedang daya beli rakyat makin melemah. Ditambah beban mahalnya tarif listrik dan BBM.

"Jadi kinerja pemerintahan Jokowi selama ini belum baik. Padahal kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekarang ini harus segera diatasi,” ujar Syafti yang akrab disapa Ucok ini.

Ucok menyebutkan, saat ini rakyat sangat membutuhkan pemimpin yang mampu memperbaiki ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. 

Kegagalan

Sementara itu, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin mengemukakan, kenyataannya dari berbagai bidang Jokowi ada sejumlah kegagalan. Data KSPI selama 2015-2018 era Jokowi telah ada PHK 1 juta tenaga kerja.

Saat ini, ujar Aminudin, nilai rupiah terhadap dolar Amerika semakin hancur, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh dibawah Kamboja dan Vietnam. Jokowi selama 4 tahun berkuasa hanya kurangi kemiskinan sekitar 1%. Pertumbuhan ekonomi hanya rentang 4%-5%. 

Menurut data BPS Indeks Demokrasi Indonesia terus merosot sebesar 70,09,  atau penurunan dibandingkan tahun 2015. "Aspek kebebasan sipil menurun akibat meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan berpendapat," paparnya.

Berdasarkan data The Economist Intelligence (EIU), sambung Aminudin, peringkat demokrasi Indonesia 2018 berada di posisi 68 atau terjun bebas 20 peringkat dibandingkan dengan 2016 yang menempati posisi 48. Sementara indeks demokrasi di Timor Leste, negara yang baru merdeka setelah lepas dari Indonesia berada di peringkat 43. Data Freedom House yang menyebut Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) di 2018.

"Rupanya dunia internasional memonitor Indonesia karena banyak produk kebijakan negara yang makin otoriter. Seperti pembubaran ormas tanpa melalui peradilan," jelasnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, pemberian bunga oleh sebuah komunitas membuktikan bahwa Jokowi memang benar-benar melakukan kerja nyata yang dirasakan oleh publik. “Kalau dia hanya sibuk pencitraan saja, maka tidak mungkin Jokowi-JK mendapat bunga ucapan tersebut," jelasnya.

Aksi pengiriman bunga, ujar Silvanus, biasanya juga akan menjadi kick off untuk aksi-aksi politik berikutnya. Karena bisa saja nantinya akan ada aksi serupa yakni memberikan bunga karangan tapi dengan pesan sindiran.

Terkait sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, Silvanus menuturkan, lapangan pekerjaan yang kian sulit itu pasti menjadi masalah di negara manapun. Jokowi memang harus menyiapkan lapangan pekerjaan dengan bekerjasama dengan pihak industri, tapi soal sulit mendapat kerja kembali lagi ke individu. Sedangkan terkait daya beli rakyat yang kian lemah dipastikan tanpa data.


#RakyatMiskin #Presiden #Pilpres #Jokowi

Komentar Anda
Komentar