Hello,

Reader

PMI Lebih Tenang Bekerja Berkat Perlindungan Jaminan Sosial
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono usai menghadiri Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional di Sukabumi, Jawa Barat, (18/12/2018)
PMI Lebih Tenang Bekerja Berkat Perlindungan Jaminan Sosial

Jakarta, HanTer - Oleh Arbi Krishadiyanto/Wartawan Harian Terbit

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kini merasa lebih tenang dan nyaman saat bekerja di luar negeri. Hal ini menyusul adanya perlindungan jaminan sosial bagi PMI, yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Seperti diungkapkan oleh Yayu Risma Shintia (28 tahun), warga Sukabumi, Jawa Barat, yang akan bekerja di Taiwan. Yayu, yang dijadwalkan akan berangkat pada Februari 2019 mendatang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan dua program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Dengan memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, Yayu merasa lebih tenang karena kekhawatirannya terhadap risiko-risiko pekerjaan yang berpotensi timbul dikemudian hari, telah dilindungi program jaminan sosial.

“Perasaan saya lebih tenang untuk bekerja nanti dan meninggalkan keluarga di rumah. Saya tidak berharap terjadi apa-apa saat bekerja, tapi jika pun terjadi keluarga saya tidak akan direpotkan karena sudah ditanggung dan dapat santunan,” ungkap Yayu disela peringatan Hari Pekerja Migran Internasional di Sukabumi, Jawa Barat, pada 8 Desember 2018 lalu.

Sebelum ini, Yayu mengaku telah dua kali bekerja di luar negeri, yakni di Malaysia dan Arab Saudi. Namun, Ia tidak mendapatkan program perlindungan atau asuransi. Hal itu diketahuinya saat musibah terjadi pada tetangganya saat di Arab Saudi, yang meninggal dunia akibat kecelakaan tertabrak mobil.

Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, cerita Yayu, tetangganya itu lebih dahulu harus menjalani pengobatan di rumah sakit yang menghabiskan biaya puluhan juta rupiah. Biaya tersebut harus ditanggungnya sendiri karena tidak memiliki perlindungan asuransi.

Sementara itu, manfaat program jaminan sosial telah dirasakan oleh Wulan Suarlini (30 tahun), Warga Depok, Jawa Barat. Wulan merupakan istri dari Almarhum Doni, seorang PMI yang meninggal dunia saat bekerja di Taiwan pada Agustus 2018 lalu.

Dibalik musibah itu, Wulan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini mengaku bersyukur memiliki secercah harapan untuk melanjutkan hidup meski telah ditinggalkan sang suami. Sebab, sebagai ahli waris dari almarhum Doni, Wulan menerima santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp85.000.000.

"Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, santunan ini akan saya gunakan untuk modal membuka usaha. Apalagi saya masih punya anak kecil yang harus dibiayai, masih usia 1,5 tahun," kata Wulan, ditemui saat penyerahan santunan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono.

Proses pengurusan klaim, diungkapkan Wulan tidak membutuhkan waktu lama. Dirinya hanya diminta untuk menyertakan surat keterangan ahli waris, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu kepesertaan. Persyaratan itu diserahkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Depok, sebagai tempat suaminya terdaftar.

Kehadiran Negara

Perlindungan kepada para pekerja migran memang sudah sepatut diberikan oleh Negara, lantaran mereka telah berkontribusi besar sebagai penghasil devisa terbesar melalui remitansi atau transfer dana ke Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, nilai remitansi PMI sepanjang 2017 menyumbang devisa sekitar Rp 119 triliun. Bahkan, kontribusi PMI ini selalu menduduki peringkat 10 besar di Asia setiap tahunnya.

Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, Siti Badriah menyatakan para buruh migran telah merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan melalui keberadaan jaminan sosial yang kini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Pemerintah secara resmi telah mengalihkan program perlindungan PMI dari Konsorsium Asuransi kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Agustus 2017 lalu. Pengalihan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

“Kehadiran negara sekarang sudah dirasakan. Hanya saja, ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah untuk melindungi secara optimal para buruh migran ini,” kata Siti kepada Harian Terbit, belum lama ini.

Catatan itu, ungkap Siti, diantaranya sosialisasi dan edukasi yang harus dilakukan secara masif, lantaran masih banyak buruh migran yang belum mengetahui manfaat dan adanya perlindungan sosial ini. Khususnya, bagi para buruh migran yang telah lama bekerja di luar negeri. Selain itu, proses pendaftaran dan klaim manfaat juga harus dipermudah.

Perluasan manfaat bagi buruh migran, menurut Siti, juga perlu ditambah. Apalagi sebelumnya melalui konsorsium asuransi manfaat yang ditanggung mencakup 13 program. “Informasinya manfaat (BPJS Ketengakerjaan) ini sudah ditingkatkan melalui Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) yang baru, tinggal menunggu implementasinya,” terang dia.

Hal senada diungkapkan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dari unsur pekerja, Subiyanto. Perbedaaan manfaat yang diberikan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan konsorsium asuransi sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dan seluruh elemen terkait.

DJSN dalam waktu dekat juga akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kepesertaan PMI. Hasil monev tersebut, nantinya akan dituangkan melalui rekomendasi kepada Presiden, pemerintah, DPR dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Memang ada beberapa item (perlindungan) yang tidak bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena berkaitan dengan ketentuan undang-undang, harus ada revisi atau membentuk peraturan turunan tersendiri,” kata Subiyato ditemui dalam acara Keleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2018 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 20 Desember 2018.

Perluasan Manfaat

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan, upaya peningkatan dan perluasan manfaat perlindungan bagi PMI akan segera terwujud, setelah ditandatanganinya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker ini merupakan revisi dari aturan sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 7 Tahun 2017.

"Alhamdulilah pemerintah telah mengeluarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018, sehingga ada peningkatan manfaat, dan BPJS Ketenagakerjaan terlibat aktif untuk peningkatan manfaat tersebut. Sekarang tinggal menunggu hasil salinan Permenaker 18 tersebut yang masih berada di Kementerian Hukum dan HAM," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (18/12/2018).

Agus menerangkan, skema manfaat baru dalam Permenaker 18 itu diantaranya peningkatan nilai manfaat beasiswa kepada anak-anak PMI yang meninggal dunia saat bekerja di negara penempatan. Jika sebelumnya cuma mencakup satu anak, melalui peraturan ini meningkat menjadi dua anak. "Apabila PMI meninggal dunia memiliki anak dua, dibiayai beasiswa BPJS Ketenagakerjaan sampai lulus sarjana atau berusia 23 tahun," jelas Agus.

Selain itu, skema baru juga memperluas cakupan perlindungan dengan skema santunan kepada PMI yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kecelakaan kerja atau bahkan PMI yang gagal ditempatkan di negara penempatan, termasuk diantaranya kepastian pemulangan para PMI untuk kembali ke Indonesia "PHK dan gagal penempatan ada santunannya. Masing-masing Rp7.500.000," ucap Agus.

Manfaat baru dalam peraturan ini merupakan jawaban dari banyaknya aspirasi dari para PMI yang selama ini merasakan langsung manfaat pelindungan jaminan sosial. Oleh karena itu, Agus mengingatkan kepada setiap calon pekerja migran maupun pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri untuk memastikan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih, iuran yang dikenakan bagi PMI sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp370.000, untuk program JKK dan JKm.

“Perlindungan ini sendiri terdiri atas tiga tahapan, mulai dari pra penempatan selama lima bulan, saat penempatan selama 25 bulan, dan pasca penempatan satu bulan,” kata mantan Senior Vice President Bank CIMB Niaga ini.

Cakupan Kepesertaan

Kendati begitu, Agus mengakui, kepesertaan bagi PMI yang sudah lama berada di luar negeri menjadi tatangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan. Dimana, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar tiga Juta WNI yang berada di Luar negeri dengan 90 persen diantaranya merupakan PMI.

Sementara, mengacu data BPJS Ketenagakerjaan hingga November 2018, baru sebanyak 365.250 PMI yang telah terdaftar sebagai peserta, sebagian besar merupakan para PMI yang baru berangkat ke negara penempatan.

Karena itu, untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI yang sudah eksis di luar negeri tersebut, baru-baru ini BPJS Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Kerja sama itu meliputi bidang pertukaran dan pemanfaatan data terkait PMI yang berada di Luar negeri, sosialisasi bersama, dan melaksanakan kerjasama strategis lainnya dalam rangka mewujudkan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMI.

“Kami menyadari angka ini (jumlah peserta) tentunya masih jauh dari jumlah PMI kita yang bekerja di Luar negeri. Kerjasama yang kami lakukan sekarang ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan perlindungan paripurna bagi seluruh PMI, agar nantinya dapat bekerja dengan tenang dan aman karena telah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Agus.

Inovasi Program

Hingga saat ini, kata Agus, bagi PMI yang sudah berada di luar negeri bisa daftar melalui KBRI dan Konsulat Jenderal di negara penempatan. "Bisa juga mengakses kanal-kanal elektronik yang disediakan, seperti aplikasi BPJSTKU yang bisa diakses secara mobile," pungkas Agus.

Agus mengatakan, akses pendaftaran, termasuk pembayaran iuran untuk PMI melalui berbagai inovasi juga terus diperluas dengan menggandeng perbankan, baik BUMN maupun swasta. Perbankan yang telah bekerjasama untuk melayani PMI ini diantaranya Bank Nasional Indonesia (BNI) dan CIMB Niaga.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono mengatakan, pihaknya terus berinovasi untuk memudahkan PMI dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran di negara penempatan.

Salah satunya, menjajaki kerja sama dengan beberapa perusahaan di luar negeri untuk melayani PMI. Di Singapura, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Space Time untuk memudahkan PMI membayar iuran melalui pemotongan pulsa.

“Pakai pulsa ini kita lihat paling mudah, karena mereka (PMI) ini kan sulit untuk keluar dari rumah, kemudian tidak bisa akses bank karena tidak semua orang asing bisa membuka rekening,” ungkap Sumarjono ditemui usai mewakili BPJS Ketenagakerjaan untuk menerima penghargaan kategori ‘The Best in Insurance Industry’ di Jakarta, 26 November 2018 lalu.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono

Mantan Direktur Pengawasan Khusus dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini berharap kerja sama tersebut bisa terimplementasi pada 2019 mendatang. Sebab, saat ini pihaknya tengah melakukan sinkronisasi sistem teknologi informasi agar bisa terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh Space Time Singapura.

Sementara di Malaysia, hal serupa juga akan dilakukan namun dalam bentuk berbeda. Saat ini pihaknya masih mengkaji sistem pembayaran yang efektif dan juga inovatif untuk menjangkau PMI yang sudah eksis atau yang sudah lama berada di luar negeri.

“Menarik ini di Korea, karena kita sudah G to G (Government to Government) sehingga lebih mudah mengontrolnya. Di Korea juga sudah ada jaminan sosial khusus untuk pensiun. Kita ada kerja sama dengan National Pensiun sistem Korea, di mana jika ada yang belum dibayar mereka bisa mengajukannya ke kita (BPJS Ketenagakerjaan),” katanya.

Inovasi selanjutnya melalui penyempurnaan aplikasi BPJSTKU. Jika aplikasi ini sebelumnya hanya tersedia pada platform Android, namun dalam waktu dekat pengguna ponsel pintar berbasis iOS dapat mengunduh aplikasi ini di AppStore.

Tidak hanya itu, terdapat jenis layanan baru yang semakin mempermudah peserta, yaitu pelaporan kecelakaan kerja. Jika sebelumnya pelaporan kecelakaan kerja mengharuskan peserta untuk mengisi form-form tertentu di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, kini peserta dapat melaporkan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi BPJSTKU. “Aplikasi ini juga bisa melakukan pengecekan saldo, klaim JHT, pelaporan kasus kecelakaan kerja, pendaftaran online dan layanan informasi lainnya kapanpun dan di manapun.

Terakhir, lanjut Sumarjono, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan seluruh kanal untuk menerima pendaftaran program perlindungan TKI ini antara lain 122 kantor cabang di seluruh Indonesia dan 203 kantor cabang perintis, maupun kanal online melalui portal tki.bpjsketenagkerjaan.go.id

Dihubungi Harian Terbit, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger, Dani Santoso mengimbau kepada para calon PMI maupun yang sudah berada di luar negeri agar turut mengikuti Program Jaminan Hari Tua (JHT) disamping dua program wajib, yakni JKK dan JKm.

Dari total 50.000 peserta PMI yang terdaftar di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger hingga Desember 2018 ini, belum satupun PMI yang mengikuti program JHT. Padahal, menurut Dani, program ini merupakan tabungan bagi PMI untuk melanjutkan hidup saat kembali ke Tanah Air.

“Sosialisasi terus kita lakukan agar pekerja migran ini memahami pentingnya JHT. Kita juga komunikasi dan edukasi terus bersama dengan dinas tenaga kerja, BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),” ungkapnya.

 

 

  

 

 


#BPJS #PMI #JaminanSosial

Komentar Anda
Komentar