Hello,

Reader

Amstrong Sembiring Heran Laporannya Di Polda Metro Mandeg di Tingkat Penyelidikan, Ada Apa?
JJ Amstrong Sembiring menagih kejelasan kasus kliennya.
Amstrong Sembiring Heran Laporannya Di Polda Metro Mandeg di Tingkat Penyelidikan, Ada Apa?

Jakarta, HanTer – Kuasa hukum Haryanti Sutanto, JJ Amstrong Sembiring, sudah tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja tim penyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum  Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus yang ditangani mandeg sejak saya membuat laporan yang teregistrasi dengan nomor LP/4417/VIII/2018/PMJ/Dit. Reskrimum pada tanggal 21 Agustus 2018 lalu.

Amstrong mengatakan, perkara yang ditanganinya ini sudah diperjuangkan hampir 7 tahun lamanya baik di ranah perdata di Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, (PK) Peninjauan Kembali. Diketahui, perkara yang ditangani Amstrong adalah Kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Soerjani Sutanto (kakak kandung Haryanti Sutanto) perihal sengketa lahan dan bangunan Eks DPW PAN DKI Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

''Saya melihat seperti ada diskriminatif, tidak ada kesungguhan dari penyidik. Saya sebagai pengacara juga dulu pernah berapa kali melaporkan kasus tentang penggelapan dan paling lama 4 bulan sudah ada titik terang, dan ini lain banget. Saya saja sebagai advokat yang melapor kok susahnya bukan main untuk mendapatkan informasi perkembangan. Padahal disini kan saya sebagai pelapor ya tentunya apa yang saya lakukan dalam rangka mencari keadilan hukum, lalu bagaimana dengan orang awam yang melapor dan saya seperti tidak punya kepastian hukum terhadap laporan saya ini,'' beber Amstrong kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Amstrong menjelaskan, berapa waktu lalu pada tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan kembali surat SP2HP berikutnya yang ditembuskan ke Kapolri RI, Kapolda Metro Jaya, dan Kabid Propam Polda Metro Jaya. 

''SP2HP merupakan hak atas informasi dari masyarakat/publik sebagai pelapor untuk tahu perkembangan hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada polisi atau pihak berwajib. Singkatnya SP2HP berisi laporan yang memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik kepolisian dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan,'' kata Amstrong.

Lanjut Amstrong, hingga kini belum mendapatkan perkembangan dari pelaporan sehingga transparansi penanganan kasus yang menimpa kliennya ini belum ada kejelasan, Amstrong mengatakan, sudah meneruskan surat permohonan SP2HP tersebut berikutnya ditujukan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Presiden RI Joko Widodo.

''Saya datang ke Polda Metro Jaya untuk mencari keadilan hukum dan berhak untuk mendapat informasi apapun khususnya dari tim penyidik mengenai sejauh mana tentang perkembangan laporan yang ditangani,'' tegasnya.

Untuk itu, Amstrong mendesak polisi untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, karena saya sudah muak sekali melihat seorang warga negara yang bisa seenaknya berbuat semena-mena, yaitu kakak kandung kliennya, bernama Soerjani Sutanto, nyata-nyata telah menguasai lahan dan bangunan tersebut. Padahal, Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Soerjani selaku pemohon, sehingga surat sertifikat yang sudah dibalik nama yang dibuatnya dengan semena-mena sudah cacat hukum.

Amstrong menjelaskan, bahwa apa yang diklaim milik bangunan rumah tersebut oleh terlapor yang saat itu diperolehnya dari akta persetujuan dan kuasa nomor 6,7,8, dan 9, yang merekomendasikan si terlapor  untuk berbuat sehingga membuat akta hibah no 18 tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011 kenyataan telah dikesampingkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/Pdt/2017, dengan begitu berarti akta persetujuan dan kuasa, berikut akta hibah dan sertifikat sudah dibaliknamakan tersebut sudah tidak mengandung kekuatan hukum lagi atau cacat hukum, maka harus kembali kepada sertifikat awal kembali yaitu sertifikat atas nama Almarhumah Soeprati. 

''Apa yang dilakukan oleh Soerjani Sutanto jelas-jelas bertentangan hukum oleh sebab itu Hakim Agung berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil hukum Pemohon PK yang dilakukan oleh kuasa hukum terlapor itu tidak dapat dibenarkan dan ditolak secara hukum,'' pungkasnya.


#DPWPAN #JJAmstrongSembiring

Komentar Anda
Komentar