Hello,

Reader

Mempolitisir Pembebasan Ustadz Ba’asyir
Ustaz Abu Bakar Ba'asyir
Mempolitisir Pembebasan Ustadz Ba’asyir

PEMBEBASAN ustaz Abu Bakar Ba'asyir diapresiasi. Namun ada sejumlah kalangan yang menuding pembebasan itu bernuansa politis, karena menjelang pemilu 2019.

Di sisi lain pembebasan itu dinilai pencitraan politik menjelang Pemilu Presiden 2019. Terkait hal ini anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman meminta agar pembebasan Ba’asyir tidak dipolitisir untuk kepentingan politik elektoral.

Menurutnya, pembebasan tersebut murni alasan hukum karena secara aturan, Ba'asyir sudah mendapatkan remisi dan saat ini sudah dapat dibebaskan. Jadi, pembebasan tersebut sudah secara hukum harus dilakukan dan bukan suatu bentuk pemihakan berlebihan sebuah rezim atas Ba'asyir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena sudah sangat berumur dan sakit. Keluarga Baasyir telah sejak lama meminta agar terdakwa kasus terorisme itu menjadi tahanan rumah karena alasan usia dan kesehatan.

Abu Bakar Ba'asyir sudah berhak memperoleh pembebasan bersyarat karena sudah lebih 2/3 menjalani masa putusan pidananya. Artinya, Abu Bakar Ba'asyir berhak menerima pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018.

Namun, Abu Bakar Ba'asyir menolak untuk menandatangani syarat setia pada Pancasila sehingga Presiden Jokowi pun mengambil alih dengan kebijakan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tersebut.

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjuntak, mengatakan, publik memahami kaitan politik dalam pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Menurutnya, publik bisa menilai pasti ada kaitannya dengan politik pembebasan Ba'asyir itu. Publik paham dan kami tidak perlu menjelaskan.

Kita sepakat bila pembebasan Ba’asyir bukan bernuansa politisi dan pencitraan, tapi murni masalah hukum bukan masalah politik. Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM), M Mahendradatta, menyatakan, ini bukan membuktikan apapun yang bersifat politis.  

Ia pun juga menyatakan tidak setuju jika pembebasan Ba'asyir itu sebagai wujud kecintaan pada ulama. Sebenarnya TPM pun sudah sejak lama menuntut pembebasan Ba'asyir dengan mengirimkan surat pada presiden karena sakit.

Pengamat Terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengemukakan, masa untuk Ustadz Ba’asyir sudah lewat. Beliau hanya figur ulama pejuang. Bukan leaders dari kelompok tertentu yang beliau bisa menggerakkan dan mengorganisir.

Berbagai kalangan mengapresiasi atas pembebasan Ustadz Ba’asyir karena kapasitasnya sebagai ulama adalah milik umat bukan milik kelompok tertentu. Oleh karenanya wajar jika dari beragam kalangan umat Islam bersukur atas bebasnya ustadz ABB. Apalagi saat ini usia Ustadz ABB juga sudah sepuh yakni 81 tahun.

Kita meyakini pembebasan Ba’asyir secara murni tanpa sarat tidak hanya dikaji pada aspek legal hukum yang berlaku di Indonesia. Pasti juga sudah melalui kajian mendalam menyangkut aspek keamanan. Mengingat beliau adalah sosok sentral dalam pusaran isu terorisme di kawasan Pasifik.

Paling tidak, pemerintah Indonesia melalui alat negara; semua unsur intelijen dan kepolisian akan bekerja memberi garansi menganulir kekawatiran publik bahwa tidak ada dampak terganggunya keamanan atau ancaman serius aksi terorisme sebab bebasnya ustad Ba’asyir.

Maka dalam konstalasi seperti sekarang, justru yang perlu di waspadai adalah kemungkinan operasi-operasi ilegal intelijen asing yang bekerja melalui jejaring mereka di Indonesia.

Bisa saja dengan bebasnya ustad ABB di jadikan sebagai triger munculnya aksi-aksi terorisme by design intelijen asing. Targetnya memberikan mesagge (pesan) kepada publik untuk mendiskriditkan pemerintah Indonesia bahwa keputusan pembebasan ustad ABB adalah salah atau target yang lebih besar lainnya.

Maka kita berharap tokoh-tokoh masyarakat khususnya umat Islam untuk bijak bersikap, sungguh perdebatan-perdebatan soal bebas murninya ustad ABB bisa menjadi pintu masuk intelijen asing bermain. Jangan sampai tanpa sadar menjadi proxy dari proyek asing yang dengan mudah mengacak-acak Indonesia melalui taktik pecah belah dan adu domba antar anak bangsa. Intelijen asing punya kekuatan untuk design lahirnya kontraksi sosial politik dalam skala luas di NKRI. Ini early warning untuk Indonesia berdaulat.

Hal ini penting tidak hanya dalam urusan hak asasi manusia namun juga baik sebagai bentuk tertib administrasi keadilan. Di samping itu, peraturan tersebut juga penting bagi pemerintah untuk menepis anggapan bahwa langkah pembebasan Ustadz Ba’asyir hanyalah demi memenangkan demografi tertentu pada pemilihan umum.

Harapan kita Ba’asyir dan jamaahnya bisa kembali berdakwah dengan perdamaian dan meninggalkan dakwah yang fundamental ekstremis, karena kesan radikal memang masih melekat pada diri Ba’asyir.

 


#AbuBakarBaasyir

Komentar Anda
Komentar