Hello,

Reader

 500 Nasi Bungkus, Kejati DKI Menuju Wilayah Bebas Korupsi
500 Nasi Bungkus, Kejati DKI Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI membagikan 500 bungkus nasi (nasbung) berikut laukpauknya kepada warga  yang melintas di depan kantor Kejati, JL Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Pembagian nasbung itu dalam rangka sosialisasikan penerapan Zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada masyarakat. Dan, nantinya akan dilaksanakan setiap Jumat.

Mewakili Kajati DKI Warih Sadono, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Fathur Rahman menyatakan pemberian 500 nasbung kepada jamaah masjid, tukang ojek dan masyarakat pejalan kaki merupakan wujud kepedulian institusi Kejaksaan dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Adhyaksa (IAD) kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita semua tergerak ingin memberikan perhatian kepada jamaah yang sholat Jumat di masjid kita, juga saudara kita tukang ojek dan masyarakat yang perlu dibantu. Ini juga wujud cinta kasih kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Fathur Rahman.

Fathur Rahman menjelaskan adapun dana untuk membeli 500 nasbung berikut air mineral 330 Ml merupakan partisipasi dari pegawai Kejati. 500 nasbung itu dibeli juga dari warung makan yang berada disekitar kantor Kejati.

“Mereka tentunya terbantu pemasukannya. Ini juga sebagai bentuk kepedulian Kami terhadap pedagang kecil,” ujarnya.

“Disana juga kita buat pojok kaum Dhuafa,”tandasnya.

Selain itu, pegawai Kejaksaan juga mensosialisasikan kepada pejalan kaki terkait penerapan zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBK.

Sementara dari pantauan dilapangan, para tukang ojek dan masyarakat pejalan kaki antusias menerima nasbung dan air mineral.

“Senang sekali mas. Ini sangat membantu kami yang punya uang pas-pasan,”kata tukang ojek dilokasi.

Kalau bisa, lanjutnya, pemberian nasbung disetiap Hari Jumat terus dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


#Kejati #DKI

Komentar Anda
Komentar