Hello,

Reader

Sejumlah Titik Rawan Pemilu 2019
Ilustrasi
Sejumlah Titik Rawan Pemilu 2019

Pelaksaanan Pemilu serentak tahun 2019 sebagai sarana pengejewantahan kedaulatan rakyat sudah memasuki tahapan kampanye, sekitar tiga bulan lagi, tepatnya 17 April 2019, rakyat Indonesia akan menentukan pilihan politiknya untuk memilih pemimpin mereka. Pemilu 2019 ini sangat penting sekali, karena di tahun ini peraihan suara bagi parpol dapat menjadi modal untuk untuk lolos masuk ke dalam parlemen dengan ambang batas parlemen 4%.

Berat memang, oleh karena itu persaingan ketat antar parpol, maupun internal parpol sangat sengit. Pun menurut beberapa lembaga survei, hanya akan ada lima atau enam parpol yang lolos. Basis suara sah nasional dan hitungan persen kursi menjadi syarat legal untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat 20%, maka tidak tertutup kemungkinan jika konstelasi politik berubah, bisa berdampak pada Pilpres tahun 2024 hanya diikuti satu pasangan calon Capres-Cawapres alias Calon Tunggal.

Bagaimanapun Pemilu serentak 2019 ini adalah momentum evaluasi politik untuk perbaikan bangsa dan negara ke depan.

Selama mengikuti perkembangan proses pemilu sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan sekarang pemilu serentak 2019, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan terkait titik-titik kerawanan Pemilu 2019 yang sudah di ujung jalan yang harus diantisipasi oleh Penyelenggara, Peserta Pemilu, pihak keamanan, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, proses pemilu yang berkualitas, beradab, bermartabat, bersih sanngat menentukan untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat Indonsia. Berikut ini bebarapa poin kerawanan Pemilu 2019 yang potensial terjadi ke depan berdasar pengalaman pemilu 2014 lalu, antara lain:

Pertama, sebagaimana diketahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan instrument paling mendasar dari penyelenggaraan pemilu. Saat ini masih ada sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP). Belum lagi, masih saja ditemukan permasalah DPT di berbagai daerah.
Bila kita menengok kebelakang, yakni pemilu 2014 lalu, ada permasalahan dengan semrautnya DPT, yakni berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saat itu mengalami keterlambatan,. Saat itu versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 1 Januari 2014, jumlah DPT 185.822.540, ada penambahan per 15 Februari menjadi 185.813.540 jiwa. Sehingga potensi rawan adalah jika DPT tidak akurat aka nada penambhan logistic yang berpotensi disalahgunakan untuk kecurangan. Karena DPT tentu yang paling krusial adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara, juga berpengaruh pada proses produksi dan distribusi logistik.

Kedua, proses produksi dan distribusi logistik juga merupakan titik rawan yang harus segera diantisipasi. Misalnya, apakah sudah tepat jumlah mengingingat DPT terus berubah atau dalam proses perbaikan, walau ada tambahan 2,5 persen per TPS. Apakah distribusi logistik tepat sasaran atau lokasi. Saat itu pemilu 2014 , KIPP Indonesia menemukan salah satu perusahaan dalam mendisrtibusikan logistik tanpa adanya pengawalan, hal ini apakah dapat terjamin keamanannya. Karena bagaimanapun seluruh item logistik akan di salurkan ke TPS. Dan yang terpenting di awasi adalah produksi dan distribusi surat suara, karena kelebihan atau kekurangan surat suara akan terjadi jika tidak ada pencegahan dini. Hal ini bisa saja terjadi di pemilu 2019.

Ketiga, tentang Potensi mobilisasi pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Ini juga yang menjadi titik rawan yang bisa dijadikan lahan untuk pemilih siluman.

Keempat, Tentang potensi surat suara tertukar, menurut pengalaman Pemilu 2014 banyak surat suara tertukar. Tertukar antar daerah pemilihan (dapil) dalam 1 (satu) kab/kota. Artinya, dalam hal ini tidak ada kesalahan dari pihak perusahaan. Dugaan kuat kesalahan dari pihak KPU Kab/Kota pada saat menyortir surat suara. Kedua, tertukar antar dapil beda kab/kota. Ini kesalahan  perusahaan dalam hal pengiriman dan juga kesalahan KPU Kab/Kota yang tidak mengecek lagi surat suara yang sudah sampai; Ketiga, juga ada perusahaan yang surat suaranya salah cetak.  Sebagai contoh seharusnya di dapil tersebut ada 5 calon, namun pada  kertas surat suara ada 6. Keempat, Ada juga salah cetak yang model seharusnya dia caleg DPR RI, akan tetapi ternyata tercantum di surat suara DPRD provinsi. Hal ini bisa meenciptakan situasi yang tidak kondusif pada hari H pemilihan suara.

Kelima, independensi penyelenggara dari pusat hingga kab/kota harus di awasi. Institusi maupun komisioner KPU serta jajaran sekretariat KPU selama masa jabatannya harus tidak berada dalam rentang kendali (span of control) politik para konstentan pemilu maupun pendukungnya serta pihak mana pun yang mempunyai kepentingan politik dalam pemilukada, pemilu legislatif, serta pemilu Presiden.  Kerap kali ada saja penyelenggara “nakal”. Oleh karena itu KPU RI harus terus focus mensupervisi jajaran bahwannya.

Keenam, masa kampanye yang sat ini sudah mulai ramai juga merupakan titik rawan, harus diantisipasi dan dipantau apakah mereka kontestan pemilu menggunakan fasilitas negara atau tidak. Juga politik uang pasti tidak dapat dihindari di tahapan kampanye. Hingga masa tenang, pengalaman kami di pemantauan pilkada dan pemilu 2014 di beberapa daerah, politik uang paling banyak ditemukan pada masa tenang. Misal, serangan fajar, semua tim operasi politik uang berkumpul di tempat korlapnya. Menjelang pagi mereka mengetuk satu persatu pintu warga untuk membagikan uang. Ironinya, pelakunya itu-itu juga yang sudah terbiasa lihai menangani jual beli suara.

Ketujuh, Kemudian pengalaman saya sewaktu koordinator lapangan KIPP Indonesia dalam pemantauan pilkada kadang di kelurahan ada penimbunan formulir C6 (surat undangan untuk pemilih dan lokasi TPS), yang belum diberikan kepada pemilih. Penimbunan surat undangan pemilih atau formulir C6. Modus ini sangat banyak ditemukan pada masa-masa tenang Pilkada dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi di pemilu 2019. Tujuannya adalah untuk membingungkan pemilih lokasi dimana tempat memilih, membuat pemilih kehilangan hak pilihnya, dan membuka peluang masuknya “pemilih siluman”.

Ke delapan, potensi pelanggaran pada masa tenang menurut pengalaman kami adalah banyak oknum baik dari Timses maupun pendukungnya (Baca: orang suruhan) bergerak memasuki kantong-kantong suara untuk membagikan sembako,sejumlah uang  atau perangkat ibadah yang tertempel gambar paslon. Modus ini cukup efektif merubah pilihan pemilih dalam waktu semalam pemilih dapat berubah pikiran, walau sudah mentapkan pilihan jauh-jauh hari.
Di masa tenang juga harus diantisipasi mobilisasi pemilih yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada masa tenang menurut pengalaman Pemilu maupun Pilkada lalu, ada saja ASN dengan dalih kegiatan tertentu mengajak warga kumpul untuk mengarahkan pemilih memilih palon tertentu, bahkan sedikit mengintimidasi. Yang paling rawan adalah di tingkat kelurahan atau nama lainnya.

Ke sembilan, di hari H, rekapitulasi suara oleh PPS di tingkat desa dan kelurahan. pengalaman pada Pemilu Orde Baru, Pemilu 1999, dan Pemilu 2004,2009, 2014, selalu ada mobilisasi kekuatan politik yang dilakukan di tingkat desa dan kelurahan sebagai sebuah entitas politik dan belum ada kajian serta solusi untuk mengeliminir potensi kecurangan itu agar tidak terjadi pada pemilu 2019. Saat pemilu 2014 banyak petugas penyelengara seperti PPS yang melakukan ancaman pengunduran diri massal di tingkat PPS karena alasan yang beragam, seperti honor yang rendah namun tanggung jawab yang besar, ditambah sanksi pidana dan denda jika melakukan kelalaian. Bukan hanya di tingkat PPS saja, namun di tingkat kecamatan, kabupaten hingga pusat juga rawan. Hal ini tentu akan berpeluang menimbulkan konflik, celah kecurangan semakin menganga dengan politik uang untuk penyelenggara jajaran bawah.

Ke Sepuluh, ketidakpahaman dan kelalaian penyelenggara tingkat bawah, yakni KPPS, ketika ada pemilih yang memenuhi syarat memilih akan tetapi tidak dapat memilih, seperti pemilih yang belum terdaftar di DPT namun memiliki E-KTP, atau pindah domisili, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan potensi konflik di wilayah tersebut.

Ke sebelas, intimidasi berbentuk hasutan kebencian atau SARA diprediksi akan terjadi dalam Pemilu serentak kali ini. Coblos missal yang terjadi di Pemilu 2014 jangan sampai terulang lagi, seperti di Pemilu 2014 lalu, di Ketapang Barat, Sampang, Madura telah ditemukan kejanggalan di 17 TPS, dimana suara dari salah satu pasangan capres dan cawapres nihil. Hal ini jelas menjadi pertanyaan besar publik yang mengundang kecurigaan.

Ke duabelas, berita-berita hoax akan terus bergulir, dan puncaknya diprediksi akan massif menjelang dan di masa tenang, hingga hari pemungutan suara. Ini harus diantisipasi oleh semua pihak. Khususnya pihak keamanan harus betul-betul merespon cepat jika ada berita yang berpotensi menggangu jalannya proses penyelenggaraan pemilu, khususnya di hari H dan tahapan rekapitulasi. Tidak tertutup kemungkinan jika berita hoax yang tersebar menjelang hari H, jika dianggap reaktif oleh kelompok yang diserang dapat menyebabkan konflik laten yang dapat berubah menjadi konflik terbuka.
Pola pelanggaran, dan kecurangan dalam pemilu selalu selalu bersifat berulang (recurrent pattern), serta menurut pengalaman kami turun ke lapangan kerap kali oknum kelompok-kelompoknya maupun orang-orangnyanya itu-itu juga. Kondisi-kondisi struktural, tekanan-tekanan situasional, tidak berfungsinya pranata-pranata pengendali sosial maupun sosial-budaya dalam masyarakat, dll,  dapat menjadi faktor dasar (basic factors) yg melatarbelakangi tingginya frekuensi kecurangan dan pelanggaran. Tidak cukup memetakan potensi-potensi kerawanan yang walaupun ada sebab akibat yang melatarbelakanginya, akan tetapi yang lenih penting adalah faktor pencetus (precipitating factor) dan faktor pendorong (predisposing factors) potensi kerawanan hharus dipahami jeli, untuk melakukan tindakan konkret fungsi pengawasan yakni pencegahan. 

Oleh:) Girindra Sandino
Peneliti 7 (Seven) Strategic Sudies/Wakil Sekjend KIPP Indonesia


#Pemilu2019

Komentar Anda
Komentar