Hello,

Reader

Almisbat Minta Jokowi Revisi  Peraturan Menteri yang Diskriminasi Terkait Holtikultura 
Ilustrasi
Almisbat Minta Jokowi Revisi  Peraturan Menteri yang Diskriminasi Terkait Holtikultura 

Jakarta, HanTer - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) meminta agar Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui kementerian terkait untuk merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 24 tahun 2018 dan Permendag No. 64 tahun 2018 tentang RIPH dan Permentan No. 23 tahun 2018 dan Permendag No. 65 tahun 2018 tentang hewan dan produk hewan. 

Pasalnya akibat Permentan tersebut Indonesia digugat oleh oleh Amerika Serikat dan New Zeland di World Trade Organization (WTO). Gugatan tersebut terungkap dari laporan Badan Penyelesaian Sengketa di bawah WTO (Dispute Settlement Body/DSB) tertanggal 18 Januari 2019, dengan judul Indonesia Importation of Holticuktura Products, Animals and Animal Products. Karena regulasi tersebut dinilai diskriminatif, tidak adil dan terlalu membatasi produk-produk hortikultura negara lain sehingga bertentangan dengan Perjanjian WTO -GATT.

Ini sudah kali kedua Amerika Serikat dan New Zeland juga menggugat Indonesia di WTO. Karena pada tahun 2013 kedua negara tersebut juga menggugat Permentan No. 60 tahun 2012 tentang RIPH dan Permendag No. 60 tahun 2012. Karena  Peraturan pembatasan impor hortikultura tersebut tidak hanya dinilai melanggar Perjanjian WTO dan GATT tetapi juga membuka potensi terjadinya monopoli dan kartel oleh segelintir pihak.

"Selain itu buat mekanisme yang lain agar harga-harga dari barang holtikultura tidak dimainkan," kata Dewan Pertimbangan Almisbat, Syaiful Bahari di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Pemerintah, sambung Syaiful harus segera membuat satu instrumen yang membatasi dan mengendalikan harga tidak menjadi liar atau tidak terkendali sehingga akan menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu baiknya pemerintah untuk fokus terhadap produk - produk tanaman yang khas di Indonesian seperti padi, jagung dan kedele. Sehingga dengan fokus terhadap tanaman yang menjadi produk Indonesia maka ke depan Indonesia bisa menjadi negara eksportir terbesar.

"Kita akan desak untuk segera merevisi, karema ini menyangkut nama baik pemerintah di mata internasional," paparnya.

Syaiful mengaku sudah lama mengingatkan pemerintah agar dalam membuat regulasi sesuai mekanisme yang benar sehingga tidak menganggu pihak - pihak yang lain. Terutama petani dan pengusaha. Diduga ada oknum tertentu yang menikmati atau mengeruk keuntungan dari regulasi yang dibuat Kementan atau Kemendag tersebut. 

Lebih lanjut Syaiful mengatakan, jika peraturan tersebut digantungkan maka yang akan rugi pemerintah juga karena citra pemerintah Indonesia di mata komunitas perdagangan internasional 
akan tercoreng akibat produk peraturan yang tidak konsisten dan tidak relaistis. Tapi ternyata keputusan WTO terkesan disembunyikan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. 

"Masyarakat berhak untuk mengetahui hasil putusan sidang-sidang di WTO, apalagi ini menyangkut kepentingan usaha di dalamnegeri baik dari pengusaha sendiri maupun dari petani," tegasnya.

Syaiful menuturkan, pemerintah pun ketika menghadapi gugatan-gugatan di WTO menggunakan biaya yang tidak kecil dan itu berasal dari uang pajak rakyat. Jadi masyarakat berhak mengetahui atas informasi yang sebenarnya terjadi dan tidak ada haknya pemerintah menyembunyikan 
informasi putusan WTO, apalagi saat ini sudah punya UU Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu pemerintah Cq Kementan wajib membukanya kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang selama ini terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Seperti diketahui dari laporan Badan Penyelesaian Sengketa di bawah WTO 
(Dispute Settlement Body/DSB) tertanggal 18 Januari 2019, dengan judul Indonesia Importation of Holticuktura Products, Animals and Animal Products : Status Report Regarding Implementation of the DSB 
Recommendations and Rulings by Indonesia. 

Dalam laporan tersebut posisi Indonesia sudah diminta untuk mencabut dan merevisi 
pasal-pasal yang termuat dalam Permentan No. 24 tahun 2018 dan Permendag No. 64 
tahun 2018 tentang RIPH dan Permentan No. 23 tahun 2018 dan Permendag No. 65 
tahun 2018 tentang hewan dan produk hewan. Akan tetapi Pemerintah Indonesia masih 
meminta waktu untuk mematuhi dan menjalankan hasil putusan DSB-WTO.

Peraturan pembatasan impor hortikultura tersebut tidak hanya dinilai melanggar Perjanjian WTO dan GATT tetapi juga membuka potensi terjadinya monopoli dan kartel oleh segelintir kelompok importir bawang putih sebagaimana yang telah diperiksa dan diputuskan oleh KPPU pada tahun 2014. Karena tahun 2012 jumlah impor bawang putih mencapai 415.000 ton dan sepanjang tahun 2013 mencapai 440.000 ton. Terjadi kenaikan sebesar enam persen. 


#Almisbat #Holtikultura

Komentar Anda
Komentar