Hello,

Reader

Presiden KAI: Hukum Harus Tetap Jadi Panglima di Tahun Politik
Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Siti Jamaliah Lubis SH MH
Presiden KAI: Hukum Harus Tetap Jadi Panglima di Tahun Politik

Jakarta, HanTer - Banyak peristiwa hukum dan politik pada tahun 2018 kemarin yang dapat menjadi pelajaran sekaligus pekerjaan rumah di tahun 2019 ini. Tahun 2019 merupakan tahun politik yang ditandai dengan adanya pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif yaitu Pemilihan Presiden-Wakil Presiden.

“Meskipun tahun ini merupakan tahun politik, namun yang menjadi patokan tetap hukum. Hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan permasalahan-permasalan yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa politik,” kata Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Siti Jamaliah Lubis SH MH, kepada wartawan, Selasa (4/2/2019) di Jakarta, saat menegaskan hukum harus selalu dikedepankan.

Ia berpesan, jangan sampai ketika terjadi peristiwa politik dan timbul masalah, hukum dikesampingkan. Indonesia adalah negara hukum, jadi acuan dari segala permasalahan adalah hukum supaya masyarakat tidak bingung dalam bersikap.

“Masyarakat terkadang dibuat bingung oleh sikap para elit, namun sebagai penegak hukum, kita harus menjaga negara ini supaya hukum tetap tegak, karena hukum di atas segala-galanya,” tegas Mia Lubis, demikian ia akrab disapa.

Negara, pintanya, harus lebih serius untuk hadir dalam membangun suatu penegakan hukum. KPU, Bawaslu dan Penegak Hukum harus benar-benar netral supaya Pemilu dan Pilpres bernar-benar berkualitas dan jangan sampai ada intimidasi dan penekanan-penekanan selama proses Pemilu dan Pilpres.

“Perlu langkah untuk menjaga denyut penegakan hukum, terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilpres. MK harus kita kawal independensinya, karena MK yang akan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, Pemilu dan Pilpres,” harapnya.

KAI, imbuhnya sangat siap untuk melakukan upaya penegakan hukum. Organisasi yang didirikan melalui Kongres di Balai Sudirman pada 30 Mei 2008 ini, kini memiliki sekitar 30 ribu anggota. Sebagian besar dari mereka sudah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi terkait masalah penyelesaian hasil Pilkada maupun Pemilihan Umum (Pemilu).

“Anggota kita yang tersebar di seluruh Indonesia sudah siap menghadapi perselisihan baik hasil Pilkada maupun hasil Pemilu, Bimtek yang dilakukan bersama Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam beracara bagi anggota kami,” pungkas Mia Lubis.
 


#KongresAdvokatIndonesia #SitiJamaliahLubis

Komentar Anda
Komentar