Hello,

Reader

Hakim Pertanyakan Kejanggalan Status Saurip Kadi di Kasus PPRS GCM
Sidang perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pembuatan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Graha Cempaka Mas kubu Tony Soenanto-Saurip Kadi dkk di PN Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
Hakim Pertanyakan Kejanggalan Status Saurip Kadi di Kasus PPRS GCM

Jakarta, HanTer -- Dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pembuatan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Graha Cempaka Mas kubu Tony Soenanto-Saurip Kadi dkk (Para Tergugat) atau PPRS tandingan semakin terbuka di sidang perkara perdata No.16/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. 

Setidaknya ada tiga fakta pelanggaran yang terjadi. Pertama, PPRS tandingan Tony Soenanto-Saurip Kadi terbentuknya melalui RULB (Rapat Umum Luar Biasa) tahun 2013 yang tidak memenuhi kuorum sesuai AD/ART yang sah. Kedua, RULB dipimpin oleh Saurip Kadi yang notabene orang luar Graha Cempaka Mas. Ketiga, RULB tidak dihadiri notaris.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Desbenneri Sinaga, serta Abdul Kohar, dan Tafsir Sembiring Meliala masing-masing sebagai Hakim Anggota, Selasa, (19/2/2019) dengan agenda pemeriksaan saksi dari Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM) Lily Tiro (Penggugat) yang disahkan pemerintah dan saksi Tergugat. 

Fajri Safi'i kuasa hukum Ketua PPRSC-GCM Lily Tiro (Penggugat) menghadirkan saksi Adi Wijaya mantan Chief Security di GCM. Adi yang pernah sebagai petugas keamanan mulai Agustus 2013 hingga September 2017 itu mengatakan, bahwa saat RULB digelar 2013 silam tanpa kehadiran notaris Stephany Maria Liliany selaku Tergugat XXV. 

Sedangkan, menjawab pertanyaan terkait kehadiran Saurip Kadi dalam pelaksanaan RULB. Adi mengatakan, ''Saat itu RULB dibuka dan dipimpin Saurip Kadi.'' 

Kemudian, dalam keterangan saksi Vinod Arjan Rafsanjani --pemilik dan penghuni unit apartemen GCM--yang dihadirkan Tergugat terungkap bahwa RULB digelar tanpa merujuk ketentuan AD/ART. Fajri menyinggung bahwa RULB tidak diajukan oleh 2/3 warga (pemilik) apartemen GCM alias tidak kuorum. 

''Sebelum digelar RULB juga tidak pernah ada surat (keberatan) dari pemilik kepada pengurus PPRSC-GCM. Jadi motif RULB membentuk PPRS tandingan apa?,'' tambahnya.

Selanjutnya, Fajri juga mencecar saksi Vinod mengenai status Saurip Kadi yang notabene orang luar GCM dapat memimpin RULB. Vinod berdalih Saurip Kadi adalah pemilik unit apartemen GCM di Tower A1 Lantai 6 No.6 yang dibeli dari kakaknya (Candro Manod Rafsanjani). Namun, Fajri melihat kejanggalan proses jual beli unit apartemen tersebut karena pada saat proses jual beli sertifikat apartemen sedang digadaikan di BII. ''Bagaimana mungkin aset yang digadaikan di BII dapat diperjualbelikan,'' tegasnya. 

Tidak hanya Fajri, Ketua Majelis Hakim Desbenneri Sinaga juga mengejar status dan kejanggalan proses jual-beli apartemen yang dilakukan Saurip Kadi dengan mengorek pertanyaan langsung kepada Vinod. 

''Tadi saudara mengatakan kenal Saurip Kadi tahun 2010, dikenalkan kakak kandung saudara. Kemudian, mengetahui kakak saudara berencana menjual unit apartemen kepada Saurip Kadi pada tahun 2011. Selanjutnya, saudara mengatakan unit apartemen dilunasi Saurip Kadi tahun 2014. Namun, mengapa pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertulis tahun 2010,'' tanya Hakim. Mendapat pertanyaan Hakim Desbenneri tersebut, Vinod hanya terdiam tidak bisa menjawab.

Dalam sidang sebelumnya juga terungkap fakta bahwa lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) DKI Jakarta pada 10 November 2017 sudah  mengeluarkan sebuah putusan di mana MPW telah memberikan sanksi tertulis terhadap Stephany Maria Liliany selaku Notaris (Tergugat XXV) yang membuat akta PPRS pesanan Tony Soenanto-Saurip Kadi, dkk (Para Tergugat). 

MPW Notaris DKI Jakarta dalam salinan putusan Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 memutuskan Notaris Stephany Maria Liliany (Terlapor) menjelaskan mengakui kesalahannya dalam membuat minuta maupun salinan akta dimana akta tersebut dibuat dengan kuorum yang tidak memenuhi syarat.

''Terlapor menjelaskan semestinya hal tersebut tidak terjadi dalam situasi yang cukup aman baginya dan sekaligus menyatakan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan,'' demikian putusan MPW Notaris yang ditandatangani Sekretaris MPW Notaris DKI Jakarta Safatil Firdaus. 



#SauripKadi #GCM

Komentar Anda
Komentar