Hello,

Reader

Pengendalian Konflik Dalam Pemilu
Indro Tjahyono
Pengendalian Konflik Dalam Pemilu

Oleh: S Indro Tjahyono, Pengamat Politik

Pada dasarnnya tidak ada yang istilahnya pemilu (pemilihan umum) yang bebas konflik. Inti kegiatan pemilu adalah memilih, yang konsekuensinya ada pertentangan kepentingan di situ. Dalam hal ini hubungan antar kelompok pemilih akan mengalami ketegangan.

Karena itu sebelum hari "H" sudah terjadi beberapa kali konflik, yang berakibat pada tindakan hukum. Misalnya dalam hal ini adalah adanya konflik pada "kampanye di udara" karena hoax dan penghinaan atas diri seseorang.

Yang bisa dilakukan, dalam mencegah konflik (kepentingan) politis sebenarnya ada  tiga , yakni:

(1) Membuat aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta membuat badan pengawasan untuk itu (Bawaslu),

(2) Sosialisasi tentang budaya politik damai , khususnya terhadap para peserta pemilu dan publik pada umumnya. Para peserta harus siap mental dalam mengahadapi kemenangan atau kekalahan dalam pemilu.

(3) Menyiapkan sistem penegakan hukum yang sesuai dengan situasi pemilu. Artinya pengaduan dari semua pihak harus bisa diakomodir dan segera memberi keputusan pengadilan sesuai rasa keadilan masyarakat.

(4) Semua sistem persenjataan harus dalam kendali negara. Artinya Polri dan TNI harus kompak dan mengeliminasi pertentangan faksional di dalamnya. Mutasi yang dilakukan di kedua badan tersebut akhir-akhir ini mungkin ditujukan untuk itu.

Pertanyaanya adalah apakah dengan metode pencegahan konflik dan antisipasi pengendalian resikonya konflik bisa hilang? Saya kira tidak bisa 100% hilang, karena probabilitas sosial yang ada mustahil bisa seluruhnya dijadikan asumsi pada saat menyusun upaya pencegahan konflik.

Badan-badan resmi hanya menetapkan asumsi-asumsi normatif saja. Sedangkan jika ada konflik yang bersifat luar biasa ,hal itu diserahkan kepada lembaga keamanan resmi (TNI, Polri, dan Intelijen). Namun sayangnya lembaga keamanan itu juga terbatas dalam menghadapi konflik politik yang memiliki karakter berbeda.

Masalahnya adalah apakah dengan metode pencegahan konflik dan antisipasi pengendalian resikonya konflik bisa hilang? Saya kira tidak bisa 100% hilang, karena probabilitas sosial yang ada mustahil bisa seluruhnya dijadikan asumsi pada saat menyusun upaya pencegahan konflik.

Badan-badan resmi hanya menetapkan asumsi-asumsi normatif saja. Sedangkan jika ada konflik yang bersifat luar biasa ,hal itu diserahkan kepada lembaga keamanan resmi (TNI, Polri, dan Intelijen).

Namun sayangnya lembaga keamanan itu juga terbatas dalam menghadapi konflik politik yang memiliki karakter berbeda. Padahal sumber konflik politik bisa aneh-aneh, apalagi jika sudah dilakukan manipulasi. Konflik atau reaksi politik yang berujung konflik kadang-kadang justru dibangkitkan, jika berakibat negatif bagi lawan politik.

Salah satu contoh adalah bagaimana Ahok yang salah interpretasi terhadap Surat Almaidah. Isu ini kemudian dimanipulasi oleh Buni Yani yang membakar amarah massa dan menimbulkan konflik massal. Penanganan hukum yang tepat akhirnya berhasil meredam, tapi dengan resiko kekalahan Ahok dalam politik.

Konflik di satu pihak perlu dihilangkan, tetapi di lain pihak sudah menjadi bagian dari permainan politik. Konflik atau isu yang dapat berakibat konflik justru dibangkitkan secara sengaja. Tujuannya adalah untuk membangun faktor pembeda (distingtive factor) di antara pemilih, menjadi barometer sejauh mana kekuatan pendukungnya, dan membangun soliditas kolektif pemilih.

Keberhasilan empirik dalam menjatuhkan Ahok dalam Pilkada DKI  tersebut bisa saja ingin diulang pada saat Pilpres 2019. Kuncinya adalah membuat triger factor bagi konflik yang bisa discaling up sehingga menimbulkan sentimen dan kemarahan massal. Melalui aksi informasi di medsos akhirnya terjadi proses hiperbolik atas peristiwa.

Dengan demikian pada saat konflik menjadi bagian dari permainan politik, penanganan konflik bukan terhadap konflik dan sumber konfliknya, melainkan mengatasi sumber konflik lebih ke hulu lagi (upstreamnya). Bukan pula mengasumsikan konflik sebagai ancaman, apabila konflik sudah menjadi permainan politik.

Itulah mengapa kita harus menempatkan prosperity approach & security approach dalam satu langkah dalam mengatasi konflik atau lebih jauh dalam menangkal ancaman keamanan publik dan keamanan nasional. Komunikasi politik sebelum pemilu juga menjadi kunci penting dalam membicarakan prosperity aspects para peserta pemilu. Dalam salah satu teori demokrasi dikatakan bahwa keseimbangan politik akan dicapai kalau kekuasaan terbagi habis. Betapa pun idealnya politik dikatakan bukan soal bagi-bagi kekuasaan.

Kegagalan dalam membicarakan power sharing baik sebelum dan sesudah pemilu berakhir berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kita telah membuang waktu hampir dua tahun pada awal pemerintahan Jokowi hanya untuk menyelesaikan konflik kelembagaan negara. Konflik mereda setelah adanya akomodasi politik bagi sebagian anggota partai koalisi lawan Jokowi.

Sikap picik melihat politik dan kekuasaan, seolah seseorang atau sekelompok orang bisa mengatur sendiri kekuasaan sudah berakhir. The earth is flat, kalau kita nggak mau berbagi, kekuatan alami dan sosial yang akan membaginya.

Itulah yang harus dilakukan daripada situasi sosial terlihat damai, tetapi di dalamnya ada bara konflik yang terus menyala. Sedangkan para pembuat konflik selalu menskenariokan bahwa "konflik dibuat agar tidak bisa diselesaikan, kecuali kejatuhan kekuasaan itu sendiri".


#Politik #pemilu #pilpres #dpr

Komentar Anda
Komentar