Hello,

Reader

 Rakyat Tidak Inginkan Pemimpin Gila Pencitraan
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro
Rakyat Tidak Inginkan Pemimpin Gila Pencitraan

Jakarta, HanTer-- Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) rajin melakukan blusukan atau dalam istilah lain pencitraan. Mereka mendekatkan diri kepada rakyat.  Namun, saking seringnya melakukan pencitraan, adu gagasan dan penyampaian visi misi capres dan cawapres menjadi tenggelam. Pada sisi lain, para pengamat menyatakan, saat ini rakyat tidak butuh pemimpin yang gila pencitraan. 

“Rakyat menginginkan hadirnya pemimpin yang bisa memberikan mereka makan dan pekerjaan. Memberi jaminan harga-harga pangan, listrik, BBM murah. Juga biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Mereka tidak menginginkan hadirnya pemimpin yang gila pencitraan, tapi setelah terpilih malah melupakan rakyat, mengingkari janji-janjinya,” kata pengamat politik Rusmin Effendy kepada Harian Terbit, Kamis (7/3/2019).

Menurutnya, pencitraan memang tidak diharamkan. Namun di tengah kondisi perekonomian negeri ini yang sedang terpuruk, jumlah rakyat miskin yang masih banyak, kesenjangan sosial yang masih tinggi, dibutuhkan gagasan-gagasan cerdas dari para capres dan cawapres. Bukan pencitraan yang omong kosong. “Mereka butuh capres yang kerja nyata. Bukan pemimpin yang melupakan rakyatnya setelah terpilih,” kata Rusmin.

Terkait model kampanye yang dilakukan capres petahana, Rusmin memaparkan, cara-cara yang dilakukan petahana selama masa kampanye Pilpres 2019 tidak ada yang baru. Oleh karenanya, saat ini rakyat sudah tidak percaya lagi menilai kinerja petahana selama empat tahun berkuasa. Karena jika mau jujur tidak ada program petahana yang langsung memberikan efek kesejahteraan secara langsung kepada masyarakat. 

Akan Tersesat

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, elektabilitas erat kaitannya dengan pencitraan. Untuk itu menurutnya masyarakat jangan terlena memilih pemimpin yang miliki elektabilitas tinggi.

“Masyarakat telah disuguhkan oleh pencitraan yang luar biasa. Politik pencitraan haruslah segera ditinggalkan agar mendapatkan kualitas pemimpin yang sebenarnya. Karena kalau terlalu besar pencitraan kita akan tersesat," kata Siti beberapa waktu lalu.

Dihubungi terpisah, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, saat ini pencitraan sudah tidak laku lagi. Karena rakyat tidak mau tertipu dengan pencitraan murahan. Seperti yang dilakukan  selama ini. Karena ternyata pencitraan selama ini adalah lipstik atau gincu belaka, hanya sementara saja. Sehingga ketika terungkap aslinya maka rakyat merasa tertipu dan dibohongi.  "Rakyat tidak mau tertipu untuk kedua kalinya," tegasnya.

Muslim menilai, pencitraan adalah kebohongan dan kedunguan seperti istilah yang dipakai Rocky Gerung. Karena sudah jelas pencitraan lagi dan lagi itu maka sama dengan melakukan kedunguan yang diulang-ulang. Semakin diulang maka semakin tidak percaya. Malah Rakyat semakin muak. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Oleh karenanya ketika semakin tebar pencitraan maka rakyat menegaskan tidak akan mau tertipu lagi.

Menurutnya, mengapa pencitraan dianggap kebohongan karena pencitraan yang dilakukan pada Pilpres 2014 tidak dapat dibuktikan selama hampir 5 tahun saat berkuasa. 

Lebih lanjut Muslim mengatakan, petahana selalu gunakan pencitraan karena petahana menganggap pencitraan masih dianggap efektif dan sangat potensial untuk membangun kepercayaan dirinya. Sehingga menganggap rakyat masih percaya. Padahal itu tidak efektif lagi. Rakyta sudah tidak percaya lagi dengan aksi-aksi pencitraan.

KRL

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyindir Presiden Jokowi yang pulang kerja naik commuter line atau KRL rute Jakarta-Bogor. Menurut BPN Prabowo, Jokowi tengah melakukan pencitraan.

"Sekarang kan beliau sedang cari pencitraan dan kerumunan massa sampai harus ke KRL. Padahal dia dijadwalkan hadir di Hotel Sahid," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dian Fatwa, kepada wartawan, Rabu (6/3/2019).

Dian membandingkan dengan budaya pejabat di Australia yang dinilainya sudah biasa naik transportasi umum. Dian mengatakan apa yang dilakukan para pejabat di Australia bukan dalam konteks pencitraan.


#Jokowi #Pencitraan

Komentar Anda
Komentar