Hello,

Reader

Dianggap Ganggu Kenyamanan, Warga Apartemen The Lavande Keluhkan Rencana Demo
Apartemen The Lavande (ilustrasi/ist)
Dianggap Ganggu Kenyamanan, Warga Apartemen The Lavande Keluhkan Rencana Demo

Jakarta, HanTer – Warga Apartemen The Lavande yang terletek di Tebet, Jakarta Selatan kembali dibuat gaduh. Hal itu lanataran adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Mafia lewat surat yang ditujukan pada Dir Intelkam Polda Metro Jaya yang berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Apartemen Levande pada 21 Maret 2019 mendatang, dengan tuntutan mencabut pengesahan P3SRS Apartemen The Lavande.

"Kami warga Lavande sudah cukup gusar, kemarin Gubernur Anis kesini eh sekarang mau ada demo, padahal katanya Pak Gubernur lebih baik persoalan diselesaikan secara konstitusional ini kok ada pihak ketiga memperkeruh sistuasi dengan mengirim sekelompok orang untuk intervensi persoalan The Lavande," ujar Riyan Utomo, warga Apartemen Lavande di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Riyan menambahkan, dirinya sebagai pemilik sekaligus penghuni Apartemen Levande selama ini merasa cukup nyaman tinggal di Apartemen Lavande.

"Sebelum ada ribut ribut seperti ini saya dan warga yang lain nyaman tinggal di Levande, memang disini ada beberapa warga yang bandel dan cenderung tidak suka sama kepengurusan P3SRS saat ini tapi itupun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan warga yang merasa nyaman dan terkomodir keperluannya oleh kepengurusan sekarang," tegas Riyan.

Ketua P3SRS Apartemen The Lavande, Hardi S Purba, SH mengatakan, pihaknya menilai tuntutan para pendemo yang tertera disurat tertanggal 18 Maret 2018 dan ditujukan ke Intelkam Polda Metro Jaya cukup janggal.

"Padahal tidak ada pergub yang dilanggar oleh para pengurus, bahkan dalam pergub sudah dijelaskan bahwa jika ada pelanggaran pergub, maka terlebih dahulu diberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga namun tidak menghilangkan hak untuk membela diri dan menjelaskan duduk permasalahannya karena bisa jadi hanya kesalahpahaman semata.jika langsung main pecat dan cabut itu pejabat TUN otoriter dan sewenang wenang namanya, bukan pembina yang bijak," jelas Hardi.

Hardi juga menyayangkan pihak-pihak yang memperkeruh situasi dengan mengirim orang luar untuk melakukan demonstrasi.

"Kami ini dipilih sebagai P3SRS secara konstitusional ada aturan hukumnya nah sekarang kok ada demo-demo dari pihak luar, saya minta tolong sama pak Anis yang kemarin juga mengingatkan kami karena memberi masukan soal Pergub No.132 tahun 2018, katanya lebih baik hadapi pergub dengan cara elegan dan konstitusiona, kok lewat kejadian ini saya merasakan kebalik posisinya, saya yang di demo," ujar Hardi S.

Hardi mengungkapkan, kepengurusan P3SRS yang diketuainya terbentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 132 Tahun 2019

 "Saya dan pengurus lainnya dipilih sebelum berlakunya Pergub, jadi sangat keliru jika ada tuduhan bahwa kita melanggar pergub. Dalam AD ART Apt. Telah diatur syarat dan ketentuan pemilihan Pengurus P3SRS dimana salah satunya adalah pemberian surat kuasa, hal ini mengacu kepada Hukum Acara Perdata indonesia tentang ketentuan pemberian Kuasa," tegas pria yang beprofesi sebagai Auditor dan Advocat ini.
 
Hardi menerangkan, peraturan pejabat TUN termasuk  didalamnya Pergub tidak boleh berlaku surut, oleh karenanya lanjut Hardi, harus menghormati hasil pemilihan pengurus P3SRS sebelumnya yang telah diaktakan oleh negara melalui Notaris.

"Secara hukum pergub tidak boleh bertentangan dengan Akta negara (akta notariil) dimana hanya putusan/penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat membatalkannya, bukan dengan produk hukum pejabat TUN setingkat Gubernur. Salah satu contohnya, AJB di notaris baru bisa dibatalkan dengan putusan pengadilan bukan dengan Pergub/peraturan dibawahnya," tegas Hardi.

Selanjutnya Hardi yang juga sebagai ahli auditor hukum nasional dan Advokat, menerangkan bahwa Pejabat TUN dalam hal ini Gubernur harus taat kepada UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mana dalam pasal 22 s.d. pasal 28 menyatakan bahwa Pejabat TUN tidak boleh mengeluarkan peraturan dan diskresi yang  Bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku diatasnya.

"Diskresi itu ada syarat salahsatunya tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan diatasnya," lanjutnya.

Hardi juga menjelaskan, pada pasal 37 Permen PUPR nomor 23 tahun 2018 tentang rumah susun yang memerintahkan Penyesuaian AD ART, pembentukan panmus, pengurus P3SRS dilakukan setelah kepengurusan P3SRS yang ada berakhir. Hal ini tentunya bertentangan dengan isi pergub DKI yang mengingkan semua P3SRS existing menyesuaikan AD/ART tiga bulan setelah diberlakukannya Pergub.

"Mana ada aturan hukum berlaku surut apalagi bertentangan dengan peraturan diatasnya, ini akan jadi preseden buruk dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan masa P3SRS yang sudah terbentuk sebelum lahir Pergub harus mengikuti Pergub yang pada praktiknya dijadikan sejata oleh pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap P3SRS," terang Hardi.

Hardi menegaskan jika Pergub dipaksakan diberlakukan padahal ada Permen PUPR yang mengatur lain, ini dapat disebut sewenang wenang dan menjadi temuan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), selaijn itu DPRD sebagai wakil rakyat DKI Jakarta juga dapat menggunakan hak angket, hak interpelasi dan hak lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur dan jajarannya atas pelanggaran Permen dan UU Rumah susun tahun 2011 tersebut.

"Kita siap mendukung pemerintahan daerah dibawah Gubernur Bapak Anies dan siap untuk membantu pemerintah daerah jika diminta membantu melakukan pembenahan di bidang  aturan hukum yang akan diterbitkan oleh Gubernur dikemudian hari," ujar pria yang beprofesi sebagai Advocat ini.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan saat melakukan kunjungan ke The Lavande beberapa waktu lalu mengutuk keras pihak pengelola apartemen yang menentang Pergub 132 Tahun 2018 lanataran tidak mefasilitasi oknum penghuni untuk menggelar rapat pembentukan panitia musyawarah bahkan Anis saat itu mengancam akan memberikan sanksi terhadap pengelola Apartemen yang tidak mematuhi Pergub.


#Demo #apartemen #thelavande #tebet #pergub #dki

Komentar Anda
Komentar