Hello,

Reader

Penanganan Banjir dan Gempa Sandungan Jokowi di Pilpres 2019
Ilustrasi gempa Lombok
Penanganan Banjir dan Gempa Sandungan Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta, HanTer— Negeri ini terus dilanda bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor datang silih berganti. Selain menelan banyak korban jiwa, kerugian materil tak terhitung jumlahnya. Hingga 7 Februari 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi kejadian bencana sebanyak 477 kali. Sejumlah kalangan menyebutkan, peristiwa bencana alam, apalagi penanganannya belum maksimal, dapat meningkatkan risiko politik dan menjadi batu sandungan bagi Jokowi pada Pilpres 2019.

Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai Jokowi dan pemerintahannya terbilang lambat dalam menangani bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Mestinya Presiden Joko Widodo bisa belajar dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani bencana. Kami tak ingin penanganan bencana besar jadi amatiran, seolah-olah tak ada tata kelola standar," kata Fadli melalui siaran pers, beberapa waktu lalu.

Sandungan

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, penanganan bencana yang selama ini dilakukan bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi di Pilpres 2019. Kekacauan penanganan bencana selama ini akibat dari cara penanganan yang belum baik. Apalagi pemerintahan Jokowi juga terlalu cepat umbar janji saat menangani bencana.

"Waktu gempa dan tsunami di Palu, Jokowi sesumbar dalam seminggu akan selesai. Tapi buktinya malah berlarut-larut hingga kini," ujarnya.

Muslim memaparkan, Jokowi juga berjanji untuk perbaikan rumah korban bencana di Lombok dengan mentrasfer dana Rp50 juta untuk satu unit rumah. Tapi sampai saat ini dana tersebut harus ditagih terlebih dahulu oleh warga. Bencana gempa dan tsunami di Banten juga sama. Malah untuk mengambil jezanah juga harus membayar.

"Atas tiga fakta di atas penanganan bencana bisa jadi batu sandungan bagi Jokowi di Pilpres 2019. Semua itu karena kelemahan penananganan oleh pemerintah," tandasnya.

Belum Optimal

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bahan Berbahaya (KPBB) Ahmad Safrudin menyatakan, penanganan bencana yang dilakukan pemerintahan Jokowi masih belum optimal sehingga masih ada permasalahan baik dalam hal rescue, evacuation, emergency response maupun recovery.

"Permasalahan utama adalah belum adanya penguatan potensi lokal dalam pengelolaan dan penanganan bencana. Sehingga setiap terjadi bencana sangat tergantung pada pusat. Saat ini sudah saatnya desentralisasi penanggulangan bencana," paparnya.

Pemerhati kebencanaan Gegar Prasetya mengakui pemerintah sudah menyediakan duit untuk penanggulangan bencana, tapi alokasinya tak tepat. Sebagian besar dana disalurkan untuk penanganan pasca bencana. Gegar, misalnya, belum pernah mendengar pemerintah menganggarkan duit untuk riset. Padahal, dua hal itu bisa meminimalisir dampak bencana dan pengeluaran jumbo untuk pemulihan pasca bencana.

“Contoh saja, setelah kejadian Lombok, Palu. Alokasi pemulihan mencapai triliunan. Anggaran riset dan mitigasi enggak sampai segitu, tapi hasilnya setelah bencana dan ketika ada bencana nanti post disaster fund akan mengecil,” katanya kepada reporter Tirto.

Sudah Baik

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Adrie Charviandi mengatakan, penanganan bencana seperti banjir dan gempa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sudah baik. Pemerintahan Jokowi melakukan respon yang cepat dalam ketanggapdaruratan bencana.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM), manajemen dan komunikasi pun sudah baik dari sebelumnya dalam penanganan bencana yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

"Saat ini tinggal memaksimalkan alat-alat transportasi untuk mencapai lokasi bencana sampai yang tersulit," ujar Adrie Charviandi kepada Harian Terbit, Rabu (20/3/2019).

Kesalahan

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah saat ini melakukan kesalahan berulang ketika berhadapan dengan bencana. Misalnya tak juga menyediakan alat deteksi yang memadai.

Early warning system tsunami saja bisa rusak atau hilang dicuri. Artinya memang sejak awal kita tidak peduli dengan ancaman bencana ini,” imbuh Dahnil.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Shadzily, sejauh ini BNPB sudah bekerja dengan sigap, cepat, tanggap, dan responsif.

“Kami cepat dalam merespons bencana. Lihat pak Jokowi selalu hadir bersama para korban di saat mereka membutuhkan bantuan. Kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana,” kata Ace.

Mitigasi

Belum maksimalnya penanganan gempa dan tsunami bisa di,lihat dari pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. “Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami yang disebabkan longsor bawah laut dan erupsi gunung api. Yang ada saat ini sistem peringatan dini yang dibangkitkan gempa,” kata Sutopo via Twitter, 23 Desember 2018.

Sutopo juga menyebut sejak 2012, Indonesia sudah tidak punya buoy—alat pendeteksi ketinggian muka air. Indonesia tadinya punya 21 buoy. Sebanyak 10 unit diberikan pemerintah Jerman. Tiga lainnya didapat dari Amerika Serikat. Ia juga sempat menyinggung soal kurangnya anggaran.

“Ini berpengaruh terhadap upaya navigasi kepada masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi dan melakukan pengurangan risiko bencana. Memasang peringatan dini jadi terbatas karena anggarannya yang memang terus berkurang,” jelas Sutopo.

Ini belum termasuk masalah tata ruang yang amburadul. Dalam kasus gempa di Palu, satu perumahan amblas karena ia berdiri di atas sesar (patahan) Palu-Koro.


#Jokowi #Bencana

Komentar Anda
Komentar