Hello,

Reader

Muhyidin: MUI Tegaskan Golput Hukumnya Haram, Prof Huzaimah: Kami Tak Pernah Memfatwakan
Muhyidin: MUI Tegaskan Golput Hukumnya Haram, Prof Huzaimah: Kami Tak Pernah Memfatwakan

Jakarta, HanTer - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyatakan bersikap tidak memilih alias golput, hukumnya haram. Sementara Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Huzaimah menegaskan bahwa MUI tidak pernah menerbitkan fatwa golput adalah haram. Aksi saling bantah ini membuat umat bingung.

“MUI minta masyarakat Indonesia harus menggunakan hak pilihnya," ujar Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Muhyiddin Junaidi di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (25/3), seraya mengatakan haramnya golput telah diatur dalam fatwa MUI tahun 2014. 

Membantah

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Huzaimah menegaskan bahwa MUI tidak pernah menerbitkan fatwa golput atau tidak memilih dalam Pemilu adalah haram.

"Tidak pernah MUI memfatwakan (golput) haram," kata Prof. Huzaimah dalam konferensi pers, di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (26/3/2019), seraya membantah pemberitaan di media soal fatwa MUI mengenai golput haram.

Ia menjelaskan, MUI hanya mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. "Kami hanya mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin," katanya.

Selain itu MUI juga merinci empat syarat yang harus dimiliki calon pemimpin yakni sidiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (aspiratif dan komunikatif), dan fatonah (cerdas atau memiliki kemampuan).

Selain keempat syarat itu, seorang pemimpin juga harus beriman dan bertakwa. Syarat-syarat itulah, kata dia, yang harus dijadikan kriteria bagi masyarakat dalam memilih seorang pemimpin.

Dikeluarkan 2014

Terpisah, calon wakil presiden nomor urut 01 KH. Ma'ruf Amin menegaskan,  fatwa MUI soal golput haram sudah dikeluarkan sejak 2014. Kiai Ma'ruf, yang merupakan Ketua MUI menerangkan soal fatwa MUI terkait golput itu haram. 

Kiai Ma'ruf berujar, fatwa itu sudah dikeluarkan sejak lama, dari hasil ijtima ulama. Yang berlaku juga pada pemilihan presiden 2014.

"Supaya jangan membuang suara. Fatwa itu dimunculkan lagi karena ada isu kelompok tertentu mencoba mempengaruhi (untuk tak hadir ke TPS)," ujar Kiai Ma'ruf di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019).

Kiai Ma'ruf menerangkan, fatwa golput haram diputuskan bukan karena Pilpres 2019. Sebab, sudah melalui kesepakatan di komisi fatwa MUI. "Sudah diluncurkan di forum namanya Itjima Ulama, yang dihadiri oleh seluruh komisi fatwa se-Indonesia," imbuh Kiai Ma'ruf.

Hak Pilih

Lebih lanjut Muhyiddin mengemukakan, agama pun telah melarang golput. Sebab, bagaimana pun suatu negara harus memiliki pemimpin.  Oleh karena itu ia mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. 

"Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita kemudian terjadi chaos itu kesalahan Anda," ucap Muhyiddin. Lebih lanjut dia juga meminta agar perbedaan pilihan dalam pemilu tak menjadi ajang memecah belah di antara masyarakat.  

Sebelumnya diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta melalui Sekum KRT H Ahmad Muhsin Kamaludiningrat menegaskan sikap golput di pemilu hukumnya haram. MUI menyebut memilih pemimpin merupakan sebuah kewajiban.

"Pilihlah wakil-wakil (di pemilu) yang memenuhi syarat, itu wajib hukumnya. Memilih hukumnya wajib, golput hukumnya haram," ujar Sekum MUI DIY, KRT H Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Selasa (26/3).

Sontak, pernyataan Muhyiddin soal golput bisa disalahkan bila ada kekacauan membuat Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar buka suara. Ia menilai golput justru merupakan pihak yang netral dan tak bisa disangkutpautkan dengan adanya kekacauan.
 
Polemik

Soal golput haram mendapat tanggapan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia  khawatir fatwa golput haram menuai polemik. Menurutnya, masyarakat cukup diajak supaya menggunakan hak pilih di Pemilu serentak 2019. 

"Saya kira kalau golput itu harus diimbau tapi kalau dibilang haram itu nanti akan bikin kontroversi baru. Jangan kemudian membuat fatwa yang nanti orang tidak akan mengikuti. Saya yakin kita harus mengimbau lah, mengajak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Fadli menambahkan, penyelenggara atau peserta pemilu mesti memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan hak pilihnya. 

Meski begitu, Fadli ingin masyarakat Indonesia diajak menggunakan hak pilih tanpa paksaan dan intimidasi. Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tersebut harap seluruh warga negara Indonesia ikut mencoblos pada 17 April nanti.

"Kita mengimbaulah, kita juga mengimbau semua masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka datang ke TPS dengan kesadaran mereka tanpa intimidasi tanpa paksaan dan saya kira itulah yang kita harapkan di negara demokrasi ini," tandas Fadli Zon.


#Pemilu #fatwaharam #mui #golput

Komentar Anda
Komentar