Hello,

Reader

Pengamanan Pihak Polisi Saat RUALB PPRS GCM Dikecam
Pengamanan ekstra ketat dari pihak kepolisian saat rapat umum anggota luar biasa (RUALB) PPPRS Graha Cempaka Mas.
Pengamanan Pihak Polisi Saat RUALB PPRS GCM Dikecam

Jakarta, HanTer - Adanya pengamanan ekstra ketat dari pihak kepolisian saat rapat umum anggota luar biasa (RUALB) PPPRS Graha Cempaka Mas (GCM), kerap menuai kritik dari berbagai kalangan.

Bahkan, langkah pengamanan yang diinisiasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) itu seakan dianggap sebagai tindak intimidatif.

"Semestinya Dinas Perumahan cukup memakai tenaga pengamanan apartemen (Satpam) atau bila dianggap perlu Satpol PP DKI Jakarta," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad di Jakarta, Rabu (27/3/2019)

Ia menilai, terlalu berlebihan sampai meminta pengamanan kepada Polisi. Ia menegaskan bahwasanya, warga yang turut hadir dalam rapat tersebut bukanlah teroris atau okumum yang akan berbuat rusuh.

"Jangan dihalangi dong warga mau datang. Kan semua pemilik apartemen juga punya hak untuk hadir, bukan cuma yang menggelar rapat," terang dia.

Syaiful mengatakan, tindakan Dinas Perumahan dibawah kepemimpinan Kelik Indriyanto itu sangat tidak bisa dibenarkan.

"Harusnya Dinas Perumahan itu sebagai fasilitator saja, bukan malah memakai aparat kepolisian untuk mengintimidasi warga, dan berpihak pada kelompok tertentu saja," katanya.

Menurut dia, surat yang dikirimkan Dinas Perumahan ke Polisi hanya bersifat pemberitahuan saja. Bukan malah minta pengamanan.

"Kalau perihalnya pengamanan, berarti mens reanya bisa menjadi upaya intimidasi terhadap golongan atau kelompok tertentu yang akan menggelar RUALB," tandasnya.

Harus Netral
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdul Goni, meminta agar Dinas PRKP DKI tidak mencampuri jalannya rapat RUALB tersebut.

"Saya kira dalam hal kisruh adanya dualisme kepengurusan PPRS Apartemen Graha Cempaka, Dinas Perumahan harus bersikap netral. Artinya tidak memihak ke salah satu kubu pengurus," kata Goni di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Goni menyarankan agar semua pihak menyerahkan masalah tersebut ke lembaga peradilan. Sebab saat ini masalah tersebut masih berjalan di meja hijau.

"Jadi semua pihak yang terlibat harap tidak saling mengklaim. Serahkan saja kepada lembaga peradilan, biar Pengadilan Negri yang memutuskan mana pengurus yang sah berdasarkan aturan yang berlaku," tegas Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Selaku pihak terkait, lanjut Goni, Dinas PRKP seharusnya mampu memediasi kedua belah pihak yang bersengketa agar ada solusi dalam masalah dualisme kepengurusan tersebut.

"Tugas Dinas PRKP tentu harus menjadi penengah guna menyelesaikan masalah ini. Kedua belah pihak yang bersengketa soal kepengurusan harus diajak duduk bareng. Carikan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Sehingga kedepan tidak ada lagi pihak yang saling mengklaim sebagai pengurus yang sah," imbuh Goni.

Seperti diketahui dualisme kepengurusan Apartemen Graha Cempaka Mas, di Kemayoran, Jakarta Pusat, terjadi antar kubu Tonny Sunanto dkk dengan Lily Tiro.

Kisruh tersebut akhirnya berujung gugatan pengadilan. Dan sesuai putusan MPW Notaris DKI Jakarta, akta pembentukan PPRS kubu Tonny ada terjadi kesalahan dalam salinan.



#Dinas #PRKP #DKI #perumahanrakyat #

Komentar Anda
Komentar