Hello,

Reader

Ricuh Tarif MRT Jangan Bebani Rakyat
Ricuh Tarif MRT Jangan Bebani Rakyat

Jakarta, HanTer - Keputusan menyangkut tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp14.000 yang disepakati Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi melalui pertemuan yang dilakukan secara tertutup, dinilai belum resmi. 

Padahal sebelumnya, rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama antara Pemprov, DPRD DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) pada Senin (25/3/2019) telah sepakat menetapkan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp8.500.

Namun, keesokan harinya, Selasa (26/3/2019), usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan secara sepihak tarif baru MRT sebesar Rp14.000. 

Sejumlah kalangan berharap ricuh soal tariff jangan sampai membebani rakyat. “Meski soal tariff MRT belum ada kepastian, sebaiknya kericuhan tariff MRT ini jangan sampai merugikan dan membebani rakyat. Sebaiknya DPRD dan Pemprov DKI duduk bersama untuk membahas soal tariff  MRT,” ujar pengamat kebijakan public Zulfikar Saleh di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Annisa, warga Kebon Nanas, Jakarta Timur juga mengharapkan agar masalah tarif MRT bisa diselesaikan. Menurutnya, warga menginginkan tarif MRT tidak memberatkan juga jangan sampai membebani APBD DKI. 

“Segera akhir polemic yang terkesan ricuh soal tarif MRT. Wakil rakyat dan Gubernur Anies harus duduk bersama dan tetap memikirkan kepentingan warga,” ujar Annisa, karyawan sebuah BUMN ini.

Belum Resmi

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menilai tarif MRT belum resmi. "Penetapan tarif belum resmi, karena diputuskan sepihak. Harus ada Rapimgab ulang soal penetapan tarif MRT," kata Hasbiallah di Jakarta, Kamis (28/3/2019). 

Hasbiallah mengatakan, penetapan tarif MRT tak bisa disebut ilegal. Karena, selain Anies dan Prasetio juga dihadiri beberapa anggota DPRD lainnya.  "Penetapan tarif belum resmi karena juga tidak ada notulennya. Makanya harus digelar Rapimgab ulang sebelum 1 April," ujar Hasbiallah. 

Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, menilai, akibat perbuatan sepihak yang mematok tarif Rp14.000, berdampak pada mempersulit rakyat kecil dalam mengakses MRT. 

"Atas dasar pertimbangan dan kepentingan hukum tersebut, Fakta meminta Anies membatalkan tarif sepihak sebelum 1 April 2019," ungkapnya di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Anies selanjutnya diminta mengembalikan tarif MRT sebesar tarif Rp8.500 seperti ketetapan dalam Rapimgab DPRD DKI Jakarta. 

Ia menegaskan, jika Gubernur Anies tidak mengembalikan tarif MRT sebesar Rp8.500 sesuai tarif kesepakatan Rapimgab 25 Maret 2019, maka pihaknya akan bersikap tegas. "Kita akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," terang dia.

Untuk diketahui, MRT sendiri sudah diresmikan oleh Jokowi pada Minggu (24/3/2019). Rencananya, MRT bakal dioperasikan secara komersil pertama kali pada 1 April.


#MRT #Transportasimassal #jakarta

Komentar Anda
Komentar