Hello,

Reader

Anggap Salah Tafsir UU Pemilu, Tim Kuasa Hukum Mandala Tuntut KPU dan Bawaslu Rp100 Milyar
Kuasa hukum Mandala/ ist
Anggap Salah Tafsir UU Pemilu, Tim Kuasa Hukum Mandala Tuntut KPU dan Bawaslu Rp100 Milyar

Jakarta, HanTer - Dicoretnya nama Mandala Shoji sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil II DKI dari PAN oleh KPU berbuntut panjang. Tim Kuasa Hukum Mandala Shoji, Irfan Fadila Mawi, SH, pun mendatangi Kantor KPU di Jl Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Mereka mengajukan permintaan kepada pihak KPU untuk segera mengklarifikasi status Mandala sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena pencoretan nama Mandala dianggap salah prosedur. Karena pada hakikatnya Mandala itu statusnya masih dalam daftar calon tetap untuk Caleg DPR RI DKI Dapil 2 (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri).

"Saat ini dirinya dikriminalisasi oleh KPU. Menurut kami pencoretan nama Mandala itu salah prosedur, yang mana KPU tidak menelaah pasal 285 UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu, yang mana pasal tersebut tidak ada menyatakan langsung dicoret, tapi atas perintah pengadilan,” ungkap Irfan Fadila dalam keterangannya, Kamis (11/4/2019).

“Artinya ini tidak sah, bahkan sampai saat ini tidak ada SK tentang pencoretan tersebut, sehingga hak-hak politik Mandala untuk melakukan sengketa ajudikasi di Bawaslu itu terhambat sampai saat ini. Untuk itu kami dari tim kuasa hukum Mandala mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum," tambahnya.

Irfan menuturkan, panggal 9 April 2019 lalu, pihaknya juga menaftarkan gugatan terhadap KPU di PN Jakarta Pusat dengan nomor 225. Karena KPU salah menafsirkan UU 285 UU No.7 tahun 2017.  Oleh karena itu pihaknya menyatakan, seluruh masyarakat dan relawan di dapil Mandala untuk memilih Mandala, selama belum ada putusan hukum yang tetap atau inkrah.

"Kami juga menyampaikan gugatan kepada pihak KPU dan Bawaslu, apabila perkara ini diputus dan kami dinyatakan menang, maka KPU dan Bawaslu harus membayar Rp100 Milyar dengan sistim tanggung renteng,” tutupnya.

Terkait pencoretan nama Mandala membuar belasan ibu-ibu yang menamakan diri Solidaritas Emak-emak Peduli Mandala juga meminta kepada pihak KPU untuk mengembalikan status Mandala. Karena  pencoretan nama Mandala oleh pihak KPU itu salah prosedur karena tanpa perintah pengadilan.
 


#Mandala #Tuntut #Bawasludan #KPU

Komentar Anda
Komentar