Hello,

Reader

KPU DKI Belum Temukan  Formulir C1 Pleno Palsu
KPU DKI Belum Temukan Formulir C1 Pleno Palsu

 

Jakarta, HanTer - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Partono Samino mengatakan sampai saat ini belum menemukan formulir C1 plano palsu pada pemungutan surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

 

"Kami belum mendapatkan C1 plano yang diduga dipalsukan di wilayah DKI Jakarta. Kalau memang ada C1 plano palsu tentu jadi ranahnya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Kepolisian," kata Partono kepada ANTARA, di Jakarta, Senin (22/4/2019)

 

Partono mengatakan bahwa KPU selama ini melakukan rekap data berdasarkan formulir C1 plano asli yang berhologram dari dalam kotak suara yang terkunci.

 

Sebelumnya, dikabarkan banyak formulir C1 plano palsu yang beredar melalui media sosial.

 

Pada Sabtu (20/4/2019), Kawal Pemilu sebagai organisasi yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data formulir C1 KPU melalui cuitan di akun twitter, mengeluhkan banyak data C1 diunggah ke situs penghitungan yang terindikasi palsu.

 

Menanggapi hal ini, Partono mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai isu-isu yang tersebar melalui media sosial.

 

"Perlu check dan re-check kepada pihak yang bertanggung jawab," ujar Partono, mengimbau.

 

 

PSU Susulan di 19 TPS

 

KPU DKI Jakarta masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya potensi pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan di 19 tempat pemungutan suara (TPS).

 

"Ya kami sudah baca dari berita-berita bahwa ada potensi PSU, tapi sampai saat ini kami belum menerima rekomendasi dari Bawaslu, belum ada kontak," ujar Partono Samino.

 

Hingga saat ini, Partono mengatakan pihak KPU DKI masih menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu DKI guna menindaklanjuti temuan potensi tersebut.

 

Sebelumnya, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengatakan bahwa ada 19 TPS pada enam kabupaten/kota yang berpotensi PSU.

 

Potensi digelarnya PSU tersebut disebabkan dugaan adanya kecurangan, seperti salah satunya terdapat petugas KPPS yang lalai dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menandatangani surat suara.

 

Padahal, kewenangan menandatangani surat suara adalah Ketua KPPS.

 

"Kami akan menyiapkan skenario kalau memang nanti ada PSU di beberapa tempat," ujarnya.


#KPU #DKI

Komentar Anda
Komentar