Hello,

Reader

Ijtima Ulama III Bentuk Perlawanan Terhadap Kejahatan Pemilu
Ijtima Ulama III
Ijtima Ulama III Bentuk Perlawanan Terhadap Kejahatan Pemilu

Jakarta, HanTer—Ijtimak Ulama dan tokoh ketiga untuk melawan kecurangan yang dialami paslon 02 dalam Pilpres 2019 akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/5/2019). Acara yang akan diikuti 1500 ulama dan tokoh dari berbagai daerah ini sebagai bentuk kontrol dan perlawanan terhadap kejahatan pemilu.

Ketua Organizing Committee Ijtimak Ulama dan tokoh III, Slamet Maarif menyatakan pihaknya akan mengundang seluruh ulama dan tokoh yang hadir dalam ijtimak ulama I dan II. Kecuali ulama dan tokoh yang selama gelaran Pilpres 2019 sudah beralih menjadi cebong.

"Semua yang diundang di ijtimak ulama satu dan dua di undang, kecuali yang sudah menjadi cebong tidak akan kami undang," ujar Slamet di Resto Hayam Wuruk, Jakarta, Senin (29/4).

Slamet menuturkan ijtimak ulama dan tokoh III digelar untuk membahas kecurangan yang dialami paslon 02 dalam Pilpres 2019. Karena itu pihaknya memberi 'panggung' kepada BPN Prabowo-Sandi beserta relawannya untuk memberi pemaparan tentang kecurangan pilpres.

Terkait peserta yang hadir, Slamet juga enggan berspekulasi berapa banyak. Yang jelas tidak berbeda jauh dengan ijtimak ulama I dan II, yakni diprediksi lebih dari 1.500 ulama dan tokoh dari berbagai daerah. "Yang pasti tidak akan jauh dengan ijtimak satu dan dua. Sekitar 1.500 ulama dan tokoh," ujarnya.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan Ijtimak Ulama dan tokoh III bertujuan untuk memberikan arahan kepada rakyat dalam menyikapi dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Menurut Yusuf dalam keterangan pers di Restoran Hayam Wuruk, Jakarta, Senin (29/4),  ada tiga agenda dalam ijtimak yang digelar lusa.

Pertama, pemaparan BPN dan relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang pelaksanaan Pilpres 2019.

Kedua, peserta ijtimak akan mendengarkan pemaparan aneka kecurangan dalam Pilpres 2019 dari ahli hukum, tata negara, politisi, serta pakar informasi dan teknologi. Ia menyebut kecurangan dalam pemilu kali ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Ketiga, diskusi dan musyawarah tentang mekanisme legal konstitusional dan syar'i menghadapi kecurangan," ujarnya.

Tidak Rusuh

Dihubungi terpisah, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan, Ijtima Ulama jilid III sebagai bentuk kontrol dan perlawanan terhadap kejahatan pemilu. Karena pemerintah serta institusi yang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tersandera oleh petahana yang melibatkan semua unsur dalam memaksakan kekuasaanya dengan berbagai cara.

"Jelas (larangan gelar Ijtima Ulama) adalah kepanikan Moeldoko. “Rakyat akan bergerak karena pemilu ini sudah jelas sangat brutal," tandasnya.

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, Ijtima Ulama jilid III digelar karena imbas dari gonjang - ganjing negara setelah Pilpres dan Pileg serentak 17 April kemarin. Apalagi dalam Pemilu Raya kemarin banyak ditemukan dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis di berbagai daerah. Oleh karena itu sebagai Ulama yang juga mempunyai suara saat Pilpres tentu pasti gelisah.

"Karena tentunya ulama - ulama juga pasti mendapat aduan dari umat," jelasnya.

Muslim menuturkan, Ijtima Ulama III itu wajib dan mendesak untuk di lakukan. Karena kecurangan itu masif di berbagai daerah. Sehingga peran Ulama untuk mengawal kebenaran dan kebaikan, amar nahi munkar penting dalam konteks Ijtima.

"Pengawalan pemilu ini adalah juga bentuk kesadaran akan nilai-nilai demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang yang perlu juga dikawal oleh Ulama. Karena Ulama juga sebagai rakyat yang punya kedudukan yang sama dalam hak-hak berdemokrasi," tandasnya.

Picu Kerusuhan

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut penyelenggaraan Ijtimak Ulama terindikasi untuk menciptakan gerakan massa usai pemungutan suara Pemilu 2019.

Indikasi itu, kata Moeldoko dapat dilihat dari isu kecurangan Pemilu yang akan dibawa dalam Ijtimak Ulama tersebut.

"Iya bisa ke arah situ (menciptakan gerakan). Karena apa? Persoalan kecurangan itu selalu dihembuskan. TSM itu ya, terstruktur, sistematis, masih, ada satu lagi luar biasa. Ini menurut saya sebuah upaya yang harus kita hentikan," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (26/4).

Terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengaku tidak setuju dengan rencana Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas Islam menggelar Ijtimak ulama III untuk merespons dugaan kecurangan dalam pemilu 2019.

Wiranto mengatakan sudah ada wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan pemilu, termasuk dugaan kecurangan. "Kecurangan (pemilu) sudah ada wadahnya. Jadi tidak bisa kemudian mengklaim kecurangan itu suatu kebenaran, ada wasitnya," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/4).



#IjtimaUlamaIII

Komentar Anda
Komentar