Hello,

Reader

Rakyat Tidak Inginkan Pemimpin Hasil Kecurangan
Aksi melawan Pemilu curang
Rakyat Tidak Inginkan Pemimpin Hasil Kecurangan

Jakarta, HanTer— Sejumlah kalangan menyatakan bukti-bukti kecurangan Pemilu 2019 terlihat secara kasat mata dan mudah ditemukan dari banyaknya video yang beredar di kalangan masyarakat dan sosial media.

Bahkan, kecurangan itu sudah dimulai sejak sebelum pemilu berlangsung dimana ribuan surat suara sudah tercoblos rapi di Malaysia.

Peneliti dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo juga mengatakan, untuk menghilangkan stigma curang maka harus ada audit keseluruhan terhadap KPU. Jika KPU bersih maka kepercayaan masyarakat akan legitimasi KPU akan kembali pulih. "Kalau KPU ikut bermain maka jangan sampai kita punya pemimpin lima tahun ke depan dari hasil kecurangan," tegasnya.

Menurutnya,  saat ini kecurangan Pemilu 2019 sangat masif dan terstruktur. Sehingga salah input C1 di Situng terlalu konsisten untuk dikatakan human eror. "Kami menduga (salah input C1) itu bentuk kecurangan. Masa masyarakat dan pemantau harus 24 jam melihat perhitungan KPU. Ini menunjukan KPU tidak profesional," tandasnya.

Terpisah, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin menyatakan prihatin terhadap berbagai indikasi kecurangan Pilpres 2019 yang massif, sistematis dan terstruktur.

Menurutnya, kecurangan perhitungan Pilpres 2019 ditemukan di seluruh Indonesia. Banyak pemilih yang diidentifikasi sebagai pendukung paslon 02 tidak mendapat undangan. Yang lebih ajaib ada TPS yang tiba-tiba menghilang. Fenomena hilangnya TPS ini tidak pernah ditemukan sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, bahkan pada masa Orde Baru sekalipun yang sering disebut-penuh kecurangan.

Yang hilang atau dilarikan paling-paling hanya kotak suara," kata Aminudin menjawab Harian Terbit, Rabu (1/5/2019).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ujar Aminudin, juga mengakui pemilu kali ini sangat banyak kecurangan. Laporan yang masuk dari 121.993 TPS, Bawaslu mendapati petugas KPPS di 4.589 tidak netral. Padahal total jumlah sebanyak 809 ribu. Bawaslu juga temukan banyak kertas sisa Suara yg dicoblos KPPS sendiri. Oleh karena itu berbagai pihak harus mencermati proses penghitungan suara hingga selesai.

Hasil Kecurangan

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin mengimbau lembaga penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip dan sikap kejujuran serta keadilan. Demikian pula bagi aparat keamanan dan para peserta pesta demokrasi itu.

“Tolong KPU secara jujur dan adil, transparan dan akuntabel. Jangan ada dusta. Jangan ada kebohongan. Jangan ada kecurangan. Rakyat tidak ingin pemimpin yang lahir dari hasil kecurangan, baik Presiden maupun anggota DPR,” kata Din seperti dikutip sangpencerah.id.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjaga situasi damai dan kondusif pascapemilihan umum (pemilu) serentak. Menurut dia, semua elemen masyarakat, khususnya umat Islam, perlu menghindari cara-cara kekerasan bila menemukan masalah selama proses pemilu.  Selain itu, Din meminta agar pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menempuh jalur konstitusional.

Sebelumnya sesepuh alumni UI Dr. Taufik Bahaudin dalam Diskusi Publik di Seknas Prabowi-Sandi, Jl. HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Minggu, (28/4/2019), mengemukakan, bukti-bukti kecurangan tersebut terlihat secara kasat mata mudah kita temukan dari banyaknya video yang beredar di kalangan masyarakat dan sosmed.

“Bahkan, kecurangan itu sudah dimulai sejak sebelum Pemilu berlangsung dimana ribuan surat suara sudah tercoblos rapi di Malaysia,” kata Taufik.

Anehnya, kubu 01 tak risau dengan banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pilpres 2019, begitu juga dengan KPU dan Bawaslu,” sambungnya.
 


#PemiluCurang #Pilpres2019

Komentar Anda
Komentar