Hello,

Reader

Dua BUMN Terancam Tak Punya Dirut Definitif, Menteri BUMN Harus Siapkan Pengganti
Dua BUMN Terancam Tak Punya Dirut Definitif, Menteri BUMN Harus Siapkan Pengganti

Jakarta, HanTer— Dua BUMN Energi berpotensi tidak punya direktur utama (Dirut) secara definitif. Pertama, Dirut PT PLN Sofyan Basir sudah dicopot karena terjerat kasus korupsi kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Kedua, PT Pertamina. Saat ini sang dirut Nicke Widyawati diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.

Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro mengatakan, dalam kondisi kedua BUMN seperti itu, harusnya Menteri BUMN segera menyiapkan calon-calon pengganti untuk posisi Dirut Pertamina dan Dirut PLN dengan baik. Dengan demikian tidak terulang kekeliruan memilih Dirut di Pertamina serta PLN, seperti sebelumnya.

Menurut Gigih penyiapan calon dirut Pertamina dan PLN jauh-jauh hari sangat penting agar bisa dijaring calon-calon terbaik yang terlepas dari kepentingan politik. “Jadi, kemungkinan kemungkinan salah dalam memilih Dirut di dua BUMN terbesar tersebut seperti selama ini tidak terulang lagi,” ujar Gigih.

Hal senada disampaikan pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman. Menurutnya, dengan banyaknya jumlah Dirut yang jadi tersangka dan yang akan tersangka, menjadi pelajaran berharga bagi kementerian BUMN untuk segera menyiapkan calon-calon pengganti, termasuk posisi Dirut Pertamina dan PLN.

Untuk posisi dirut di dua BUMN ini harus dipersiapkan dengan baik dan dengan waktu yang cukup, sehingga tidak terulang kekeliruan memilih Dirut di Pertamina serta PLN yang selama ini.

Tapi, kata Ysri, pada pelaksanaan tak bisa dihindari adanya intervensi dari elit-elit partai berkuasa yang mempengaruhi Presiden agar jagonya diakomodir oleh Menteri BUMN.

"Karena untuk menentukan Dirut itu sarat dengan kepentingan politik bagi elit-elit partai dalam mengumpulkan pundi-pundi dalam persiapan tahun 2024. Kalau BUMN mau baik dan maju harus lepas dari kepentingan," jelasnya. 

Dicopot

Lebih lanjut Yusri Usman mengatakan, jika Dirut PLN dan Dirut Pertamina dicopot maka artinya Nicke Widyawati bisa jadi tersangka atas keterangan Sofyan Basir. Penetapan tersangka terhadap Sofyan Basir dan Nicke Widyawati memang  menjadi sejarah kelam BUMN. Apalagi secara UU dan politik memang semua BUMN rentan diintervensi negatif oleh beberapa stakeholder.

"Stakeholder itu di antaranya baik dari elit-elit partai berkuasa yang berjasa memenangkan Pilpres, lembaga legislatif sebagai mitra kerja BUMN, KBUMN dan BPK serta oknum penegak hukum lainnya," ujarnya.

Terkait status Nicke Widyawati, sambung Yusril, jika dilihat dari posisinya sebagai mantan Direktur Pengadaan Strategis PLN yang bertanggung jawab menggolkan PLTU Riau -1 bisa masuk dalam RUPTL 2017 - 2026. Oleh karenanya yang dilakukan Nicke sulit untuk tidak ikut menggiring atas perintas Sofyan Basir. Oleh karenanya inilah saatnya Sofyan Basir membuka semua pihak yang terlibat dan telah mengintervesinya dalam proyek listrik 35 ribu MW.


#Bumn #pln #pertamina #kpk

Komentar Anda
Komentar