Hello,

Reader

DPR RI Didesak Evaluasi dan Revisi Regulasi KPK
Ilustrasi KPK
DPR RI Didesak Evaluasi dan Revisi Regulasi KPK

Jakarta, HanTer - Kisruh yang kerap timbul di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir, kerap menuai kontroversi di berbagai kalangan. Bahkan adanya kisruh tersebut dinilai tak terlepas dari menuver politik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. Ia mengaku tidak heran dengan kekisruhan yang muncul dari internal KPK akhir-akhir ini.

Bahkan, lanjut Margarito, sejak KPK mendefinisikan sendiri eksistensinya, kedudukannya yang diatur dalam UU, justru dapat melebihi kewenangan dari lembaga yang diatur oleh konstitusi negara ini.

"Ini organisasi tidak diawasi, komisi III DPR saja kelimpungan mengahadapi mereka padahal menggunakan alat setingkat angket. Lembaga ini dibuat berdasarkan UU, justru posisinya lebih tinggi dari lembaga yang diatur dalam konstitusi," kata Margarito dalam acara diskusi yang diselenggarakan Koalisi Masyarakt Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Kompak) bertajuk ' Menyoal Kisruh Internal KPK', di Resto Pulau Dua, Senayan, Selasa (14/5/2019).

Ia berpandangan, situasi seperti ini dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan terus berulang. Apabila, sambung dia, tidak ada keberanian untuk melakukan revisi terhadap ketentuan UU KPK.

"Dan sepertinya kita akan berada dalam situasi ini, dimana korupsi akan tetap menggila dan penegakan hukum akan tertatih-tatih seperti ini. Karena itu, kalau kita tidak dan rasanya memang berat (mau buat beres KPK, red) mulai dari perubahan UU, meski saya pesimis. Tanpa mengubah UU anda tidak akan bisa keluar dari situasi seperti saat ini," sebutnya.

Regulasi

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil, sepakat bahwasnya pembenahan terhadap institusi anti rasuah yang dipimpin Agus Rahardjo saat ini harus melalui pendekatan regulasi.

"Soal regulasi sebenarnya belum ada pembicaraan setelah waktu berhenti wacana pembahasannya, dan kita sudah berkomunikasi dengan eksekutif dalam hal ini pemerintah yakni Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla bahwa soal regulasi terkait pemberantasan korupsi, bukan hanya soal KPK saja. Melainkan, KUHP dan aturan UU yang lainnya," ujar Nasir.

Jadi, kata Nasir, kalau memang ingin memberantas korupsi secara konferhensip di Indonesia ini, maka satu UU harus terintegrasi dengan UU lainnya. 


#KPK

Komentar Anda
Komentar