Hello,

Reader

Dinilai Banyak Kejanggalan, Pengamat: Pemilu 2019 Memiliki Tantangan Paling Berat Dibanding Sebelumnya
Ilustrasi (ist)
Dinilai Banyak Kejanggalan, Pengamat: Pemilu 2019 Memiliki Tantangan Paling Berat Dibanding Sebelumnya

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies, Muhammad Tri Andika, menilai bahwa, pemilu 2019 merupakan pemilu yang memiliki tantangan paling berat diantara pemilu sebelumnya.

Ia menjelaskan, banyak kejanggalan yang terjadi pada pilpres 2019 ini. Sehingga, membuat masyarakat bingung, dan ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

"Banyak hal-hal yang dinilai kurang wajar terjadi, mulai dari adanya dugaan 17,5 juta DPT bermasalah, pengumuman hasil suara final pada dini hari, hingga meninggalnya ratusan petugas KPPS. Saya kira ini berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara," ujar dia di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Adqpun data KPU menyebutkan ada ratusa anggota KPPS yang meninggal dunia, dan ribuan mengalami sakit.

Menurut dia, hal itu membuktikan adanya mekanisme yang salah dalam manajemen yang diterapkan KPU sehingga harus di evaluasi.

"Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS. Apakah faktor medis, atau ada faktor lain. Harus ada investigasi yang serius, transparan, dan tuntas. Saya belum melihat adanya usaha kearah sana. Saya kira ada penerapan manajemen yang salah sehingga perlu dilakukan evaluasi. Sebab, kalau sampai penyebab banyaknya anggota KPPS yang meninggal ini tidak diketahui, bisa jadi di pemilu selanjutnya tidak ada yang mau bertugas menjadi KPPS." tutur Tri Andika.

Andika mengatakan, pemilu kali ini merupakan pemilu serentak pertama sehingga memiliki tantangan yang berat. Tentunya, lanjut dia, evaluasi perlu dilakukan guna menjadi bahan guna menyempurnakan sistem pemilu yang baik kedepan.

"Perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam pada KPU, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Hasil evaluasi ini akan menjadi penyempurna sistem KPU kedepannya. Ini menyangkut nyawa manusia, sehingga harus diprioritaskan" ujar Andika.

Terkait gugatan tim hukum BPN Prabowo-Sandi ke MK, Andika menilai hal itu sebuah langkah yang konstitusional guna mencari jawaban dari banyaknya kejanggalan yang terjadi.

"Saya kira itu langkah yang konstitusional. Patut didukung oleh semua pihak. Agar, dugaan kejanggalan yang terjadi seperti yang saya uraikan, baik tentang dugaan 17,5 juta DPT bermasalah, pengumuman KPU dini hari, tidak singkronnya Situng KPU, bisa ditemukan jawabannya secara terbuka dan tuntas," tutur Andika.

Sebenarnya, kata Andi, semua polemik ini tidak perlu terjadi jika setiap pemilu dilakukan evaluasi sehingga diketahui hal-hal penyempurnaan yang perlu dilakukan pada pemilu selanjutnya.

"Maka saya katakan bahwa evaluasi itu adalah kunci. Jika setiap pemilu dilakukan evaluasi, maka dugaan 17,5 juta DPT bermasalah tidak akan terjadi. Sampai saat ini saya belum melihat KPU menjelaskan secara gamblang tentang isu DPT ini. Saya kira ini penting agar opini publik bisa terjaga," tutup Andika.

Diketahui sebelumnya, tahapan pemilihan capres-cawapres Indonesia 2019-2024 hampir usai. Adapun Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi telah menggugat hasil penghitungan suara final yang dilakukan KPU pada Jumat (21/5/2019) malam.


#Pemilu #2019 #pilpres #kpu #berat #2014

Komentar Anda
Komentar