Hello,

Reader

Pleidoi Karen: Bisnis Hulu Migas Dianggap Korupsi adalah Bentuk Kriminalisasi Negara 
Mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan saat menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Pleidoi Karen: Bisnis Hulu Migas Dianggap Korupsi adalah Bentuk Kriminalisasi Negara 

Jakarta, HanTer -- Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019). Ia merasa diirinya sebagai korban kriminalisasi. 

Karen menyampaikan kekecewaannya terhadap tuntutan 15 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan yang disampaikan jaksa terhadapnya. 

"Tentunya, para pegiat hulu migas nasional maupun internasional berpendapat bahwa kasus BMG ini lah yang pertama kali ada di dunia, bahwa bisnis hulu migas yang sifatnya uncertainty, dapat dikriminalisasi sebagai sebuah tindak pidana korupsi," ujar Karen saat membacakan pleidoi. 

Karen melanjutkan, jika kriminalisasi tersebut dibenarkan, maka jangan harap Pertamina dapat bersaing menjadi singa Asia mengalahkan Petronas Malaysia. Secara tidak langsung, Pertamina tidak akan memiliki pemahaman bisnis hulu migas. 

Karen mengatakan, kondisi ini akan berdampak pada kemandirian energi Indonesia. Tanpa kemampuan bisnis hulu migas, Indonesia akan terus bergantung pada impor. 

"Jangan bermimpi bisa mandiri energi kalau terus bergantung impor, akibat tata kelola pemerintahan dalam bidang migas tidak memiliki kepastian hukum," kata Karen. 

Karen membantah telah melanggar prosedur dalam proses akuisisi yang dilakukan Pertamina di Australia. Menurut Karen, semua prosedur telah dilakukan mulai dari persetujuan direksi dan komisaris, hingga kajian dan uji kelayakan untuk mencegah risiko. Menurut dia, persetujuan yang dia berikan dilakukan atas kewenangannya yang diatur dalam peraturan.

Siapa Sponsor Utama Kasus BMG

Masih dalam pledoi yang sama, Karen menceritakan, setelah pulang dari Sidang Penuntutan dari JPU pada hari Jum’at, 24 Mei 2019, banyak merenung dan bertanya pada diri sendiri “Ada apa dengan BMG ini?”

“Mengapa saya bertanya demikian, karena (misalnya) di dalam tuntutan masih dipermasalahkan Evita Tagor seolah-olah telah bersaksi bahwa Akuisisi PI Blok BMG harus mengacu kepada Tata Kerja Organisasi (TKO) dan Tata Kerja Individu (TKI), padahal tidak!,” tegasnya.

Hal inilah yang memaksanya memutar kembali rekaman persidangan terkait hal tersebut di sela-sela pembacaan pledoi. Rekaman disebutnya hanya sebagai salah satu contoh saja. Dia mengaku masih banyak lagi.

“Tidak bisa dan tidak boleh fakta persidangan diambil sepenggal-penggal sehingga menjadi tidak utuh atau tidak lengkap. Jika fakta persidangan dipenggal-penggal, maka bukan lagi fakta tapi lebih cocok disebut HOAX,” papar Karen.

Dalam kesempatan itu, dia minta izin untuk membagikan seluruh rekaman persidangan ke media lokal maupun asing. Alasannya, pelanggaran terhadap fakta persidangan bukan hanya akan “membunuh karakter” (Character Assassination) bagi setiap pencari keadilan di persidangan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Azazi Manusia.

“Berbagai kejanggalan tersebut telah membuat saya berpikir dan bertanya-tanya, siapa sebetulnya sponsor utama “Kasus BMG” ini? Dan apa motifnya? Politik atau Uang atau kedua-duanya? Atau hanya dendam pribadi karena urusan saudara yang tidak dipenuhi permintaannya?” Mudah-mudahan para hadirin, utamanya para awak media yang hadir di sini, paham siapa tokoh-tokoh yang dimaksud,” ujar Karen.
 


#KarenAgustiawan #Pertamina #ProyekBMG

Komentar Anda
Komentar