Hello,

Reader

IAW : PLN Harus Dikelola Oleh Pihak yang Faham Internal 
Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar
IAW : PLN Harus Dikelola Oleh Pihak yang Faham Internal 

Jakarta, HanTer - Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar menilai efek pemberitaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan yang tersandung di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Sofyan Basir yang tersandung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kinerja PLN sangat buruk. Apalagi sebelumnya Menteri Keuangan RI juga sempat menyurati Kementerian BUMN terkait kondisi keuangan PLN era Sofyan Basir. 

"Surat seperti itu sangat tidak lazim. Malah tidak pernah menimpa PLN. Tentu ada sesuatu penyebab sampai aib PLN dibuka Menkeu," ujar Junisab Akbar di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Junisab, saat diperiksa KPK, Sofyan juga sempat mengucapkan ada kasus PLN di Kejagung. Oleh karena diduga pemeriksaan Sofyan di KPK juga terkait pengadaan bahan bakar solar kapal pembangkit listrik yang terpisah dari sewa Turki. Karena dua mantan Dirut PLN dari luar tersebut, Dahlan Iskan, raja media, dan Sofyan Basir, bankir gencar membangun pembangkit. Tapi saat ini Indonesia sudah kelebihan pasokan listrik sehingga tidak relevan lagi untuk mempergunjingkan antara target pemerintah membangun pembangkit dengan harus menempatkan orang luar untuk jadi Dirut PLN.

"Senyatanya, jenjang kemampuan personil PLN sudah mumpuni selama ini. Jikapun terbukti ada kasus hukum, tidak sehiruk-pikuk Dahlan dan Basir. Artinya, kasusnya sangat standard. Mudah disidik karena mudah diaudit karena umumnya mereka tidak selihai dan seakomodatif Basir," ujarnya.

Dari sisi serapan keuangan perusahaan, sambung Junisab, malah di era Basir membuat banyak serapan yang serampangan. Seperti tunjangan kesejahteraan struktur di PLN naik pesat. Belanja rutin seperti untuk seragam pegawai PLN luar biasa membengkak. Baru PLN sebagai BUMN yang memiliki seragam terbanyak motif, hampir berbeda tiap hari. Belum lagi, nyaris ditinggalkan pola perawatan rutin terhadap mesin-mesin pembangkit dan atau komponen penunjang lainnya. 

"Ini membunuh pola tata kelola PLN yang sudah diterapkan dengan baik dalam kurun yang lama. Karena beda pendapat terkait surat hutang. Basir dengan mudah mengganti kantor akuntan publik (KAP) yang kualitasnya sudah kerap teruji baik dengan KAP lain yang nyaris jauh dibawahnya," papanya.

Junisab memaparkan,  pihak luar tidak mutlak bisa mampu memahami organ PLN. Sebab personal PLN sendiri tidak bisa mengklaim mampu. Apalagi pihak luar. PLN bukan perusahaan yang harus untung sebab milik negara. Karena ada fungsi pelayanan terhadap rakyat terkait penerangan. Mengelola PLN sebagai BUMN beraset terbesar dan secara langsung pelayanannya terhadap rakyat mengharuskan personal Dirut PLN lebih baik bersumber dari lingkup PLN sendiri.

"Jika hendak diwarnai dengan orang luar, lebih tepat di bidang keuangan dan atau pengembangan usaha," paparnya.

Junisab pun menyebut jangan seperti Basir yang malah membawa dua temannya untuk mengendalikan keuangan dan sumber daya manusia di PLN. Karena Basir terlalu menganggap remeh PLN, sesukanya, dipikir semua cara berbisnis murni bisa diterapkan sesukanya ke dalam managemen PLN. Oleh karenanya PLN perlu secara khusus dikelola oleh tangan yang paham tupoksi PLN, bukan oleh orang politik dan atau pemikir bisnis semata yang tidak paham terhadap tata kelola pelayanan publik oleh BUMN.

'Kami cermati bahwa pemerintah pasca kasus Basir sudah menyadari kelemahan tata kelola PLN, itu terlihat  dari kecenderungan digantinya pelaksana tugas Dirut PLN dari orang luar. Semoga citra dan tata kelola managemen PLN oleh orang yang paham betul tentang PLN bisa mengurangi keterpurukan PLN saat ini," pungkasnya. 


#SofyanBasir #PLN

Komentar Anda
Komentar