Hello,

Reader

BW: Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Gagal Jawab Keberatan yang Diajukan Pemohon
Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto (Safari-Harian Terbit)
BW: Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Gagal Jawab Keberatan yang Diajukan Pemohon

Jakarta, HanTer - Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon Capres 02 Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) menilai Tim Kuasa Hukum Paslon Capres 01 tidak konsisten menjawab sejumlah keberatan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang telah diajukan pihaknya. BW pun menyebut dengan tidak konsistennya menjawab keberatan yang diajukan maka Tim Kuasa Hukum Paslon 01 mengakui adanya kecurangan dalam Pilpres 2019.

"Mereka gagal membangun konsistensi. Karena perbaikan kita ditolak tapi argumen perbaikan kita dibahas. Ini orang yang tidak konsisten," ujar BW di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

BW menilai, dengan tidak konsistennya menjawab keberatan yang diajukan maka pada dasarnya Tim Kuasa Hukum Paslon 01 telah secara diam - diam sudah mengakui bahwa perbaikan yang diajukan Tim Kuasa Hukum Paslon 02 adalah legitimate atau sah secara hukum. Karena jika Tim Kuasa Hukum Paslon 01 konsisten harusnya tidak perlu menjawab argumen perbaikan yang diajukan Tim Kuasa Hukum Paslon 02.

"Karena sebagian besar argumen perbaikan itu dijawab. Artinya secara diam-diam dia mengakui argumen perbaikan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan," paparnya.

Selain tidak konsisten terkait argumen perbaikan, sambung BW, ketika menyangkut Cawapres 01 Maruf Amin yang menjadi Dewan Penasehat Syariah di dua bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, Tim Kuasa Hukum Paslon 01 juga melakukan kegagalan karena yang dipakai hanya rujukan UU BUMN. Padahal saat ini ada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 21 tahun 2017 yang menyatakan anak perusahaan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ada putusan juga MK Nomor 48 tahun 2013 yang menyatakan bahwa pejabat di BUMN itu juga representasi dari pejabat BUMN. Dan ada peraturan BUMN Nomor 3 tahun 2013 yang mengatur anak perusahaan juga BUMN," tandasnya.

BW menegaskan, Tim Kuasa Hukum Paslon 01 menggunakan UU BUMN terkait posisi Cawapres Maruf Amin tapi tidak mampu menjelaskan soal putusan MA, putusan MK dan peraturan BUMN sendiri. Oleh karena itu Tim Kuasa Hukum Paslon 01 gagal menjelaskan bahwa Cawapres Nomor 01 bukan pejabat BUMN. Oleh karena itu jawaban Tim Kuasa Hukum Paslon 01 terkait posisi Maruf Amin di BNI Syariah dan Mandiri Syariah semakin menyakinkan pihaknya bahwa terjadi pelanggaran UU Perbendahaara Negara. 

"Ini kegagalan yang paling telak," tegasnya.


#Pilpres #jokowi #prabowo

Komentar Anda
Komentar