Hello,

Reader

Aksi LPSK Desak MK Mendiskualifikasi Paslon 02
Aksi LPSK Desak MK Mendiskualifikasi Paslon 02

Jakarta, HanTer  -  Laskar Pengemban Suara Kedaulatan (LPSK) meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasikan Paslon nomor 02, Prabowo - Sandi, karena dinilai terlibat secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap huru hara yang terjadi pada 21 - 22 Mei 2019. Selain itu, mereka menggunakan pengacara-pengacara bermasalah dalam gugatan di MK serta ada dugaan 02 melakukan kecurangan melalui struktur penyelenggara KPU.

Hal itu disampaikan Ichal Lubis, Humas LPSK dalam  aksi damai di depan Gedung  MK, Jakarta  Selasa (18/6/2019). Dalam aksinya, LPSK juga mendesak MK mendiskualifikasi Paslon Prabowo - Sandiaga karena adanya upaya pelanggaran Pemilu dan dugaan kecurangan yang dilakukannya secara TSM.

Mulai dari para loyalisnya diduga terlibat sebagai dalang kerusuhan 22 Mei 2019. Kemudian dugaan terjadi kecurangan saat proses Pilpres 2019 di daerah basis pendukung Prabowo-Sandi. Seperti di Madura, Ketua relawan Prabowo Sandi Sampang menjadi anggota KPU. Lalu anggota Komisioner KPU RI memiliki hubungan saudara dengan tim BPN. Serta maraknya caleg kubu 02, terjaring operasi tangkap tangan.

Selain itu ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) pernah menjadi tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dalam sidang di MK pada 2010, di mana keterangan palsu oleh saksi-saksi diduga telah di-setting. BW saat itu menjadi pengacara pasangan calon bupati-wakil bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. 

"Lalu Denny indrayana memiliki banyak catatan kontroversial. Sedangkan Nasrullah diduga terlibat pelecehan seksual," cetus Ichal.

"Coba kita lihat dari awal yang banyak buat rusuh dari pendukung mana ? terus yang banyak nyebar hoaks dari kubu mana ? Seharusnya lewat bukti-bukti selama ini, sudah sepatutnya MK mendiskualifikasi Paslon 02," lanjut dia. 
LPSK  juga memprotes keras karena selama ini pendukung pasangan 02 kerap mengatasnamakan rakyat dalam memperjuangkan hasrat politik mereka. Padahal, yang diperjuangan hanyalah untuk kepentingan politik golongan mereka. 

"Kalau sebut rakyat berarti itu semua warga negara, padahal yang dibawa-bawa hanya sebagian. Jadi jangan selelu menggiring opini karena bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bangsa," tandasnya.


#Pilpres #mk

Komentar Anda
Komentar