Hello,

Reader

BW Sebut Tak Mungkin Hadirkan SBY Dalam Sidang PHPU di MK
BW Sebut Tak Mungkin Hadirkan SBY Dalam Sidang PHPU di MK

Jakarta, HanTer - Pernyataan ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej prihal kuasa hukum Prabowo-Sandiaga harus menghadirkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kerap menjadi kontroversi. Alasannya, untuk membuktikan dalil ketidaknetralan intelijen.

Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyebut tidak mungkin menghadirkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang PHPU yang waktunya terbatas.

"Itu menarik karena kalau argumen Prof Eddy itu dipakai tidak mungkin dengan speedy trial," kata Bambang saat jeda sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Menurut Bambang, semua argumen yang disampaikan Edward Hiariej berkaitan dengan persidangan publik untuk tindak pidana, sementara tindak pidana tidak dapat dilakukan dalam persidangan dalam waktu terbatas.

"Menurut saya, pijakan dasar yang dipakai itu sangat teoritik. Saya tidak mau ilusif," ucap Bambang.

Untuk diketahui, dalam sidang tersebut Edward Hiariej mengatakan jika keterangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Mahkamah Konstitusi, maka bukan hanya berita tentang ketidaknetralan oknum BIN, Polri dan TNI yang disampaikan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan keterangan langsung.

"Dalam rangka mencari kebenaran materiil, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi," ujar Edward Hiariej.

Kehadiran SBY untuk mengetahui petunjuk oknum BIN, Polri dan TNI yang dimaksud, bentuk ketidaknetralan oknum dan kaitannya dengan perselisihan hasil pemilihan presiden.

Dalam Pasal 36 juncto Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kata Edward, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau barang bukti berdasarkan penilaian Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan persesuain antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Untuk itu, apabila hanya pemberitaan yang dijadikan dalil, maka disebutnya tidak relevan.

Doa Bersama

Disisi lain, Tim Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi sempat menggelar doa bersama di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di sela sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019. 

Dipimpin oleh salah satu anggota tim hukum, Luthfi Yazid, mereka yang diantaranya ada Bambang Widjojanto, Denny Indrayana itu berdoa agar keputusan yang diambil oleh seluruh peserta persidangan berlangsung sesuai yang diharapkan masyarakat Indonesia. 

"Mendoakan kelancaran persidangan, rakyat dan Bangsa Indonesia ini tambah lebih baik, tambah lebih sejahtera, dan kita juga minta perlindungan kepada Allah agar tim ini kuat, diberi kekuatan, dijauhkan dari bala bahaya yang datang dari langit maupun dari bumi," ujar Luthfi Yazid di Gedung MK, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Pada doa yang digelar usai solat Jumat tersebut kata Lutfhi, pihaknya juga berharap agar seluruh pemimpin di negeri ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

"Kemudian kita juga tadi berdoa agar kita ini tidak dikuasai oleh manusia. Perlindungan kita kepada bangsa dan negara, para pemimpin kita diselamatkan," ungkapnya. 

Lantas, apa doa yang mereka panjatkan terkait dengam sengketa Pilpres 2019 yang nantinya akan diputus oleh sembilan Hakim Konstitusi pada 28 Juni mendatang? 

"Semoga ditunjukkan oleh Allah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan diberikan kemampuan untuk melaksakannya," tandas salah satu pendiri Indonesia Nobile Law Center (INLAW), lembaga yang konsentrasi pada pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia tersebut.


#Sidang #mk #pilpres #bpn #prabowo-sandi #TKN #jokowi #sby

Komentar Anda
Komentar