Hello,

Reader

Pengamat: Pemilu Ulang Tak Mungkin Dapat Dilakukan
Ilustrasi Pilpres 2019
Pengamat: Pemilu Ulang Tak Mungkin Dapat Dilakukan

Jakarta, HanTer - Usulan pemilu ulang kerap ramai diperbincangkan. Terlebih, pasca maraknya dugaan kecurangan baik yang ditemukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, maupun pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, pemilu ulang sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Terkecuali masif dan dapat dibuktikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau pemilu ulang enggak mungkin, enggak rasional, tidak ada basis argumen yang bisa memperkuat kalau akan terjadi pemilu ulang. Pemilu ulang itu ya kalau terjadi kecurangan cukup masif di mana-mana dan bisa dibuktikan oleh Bawaslu," ungkap Adi

Menurutnya, pemilu ulang itu butuh ongkos butuh biaya yang gak murah. Karena harus memulai tahapan pemilu, verifikasi parpol, setelah itu mereka harus punya 20 persen ambang batas presiden untuk bisa mengusulkan. Lalu ada masa kampanye, ada debat wah panjang sekali.

Paling memungkinkan, kata Adi seperti yang telah diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), untuk beberapa wilayah yang terindikasi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di beberapa wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terindikasi kecurangan.

Seperti halnya PSU yang dilakukan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada pun di Madura, itupun kata dia, TPS di wilayah tersebut jumlahnya tidak terlampau signifikan dibandingkan dengan jumlah TPS secara nasional hingga 800 ribu.

"Paling mungkin adalah hanya PSU untuk wilayah atau TPS-TPS yang terindikasi kecurangan ada penggelumbungan dan sebagai macamnya. Itu saja paling mungkin," paparnya seraya menambahkan, PSU bisa menjadi solusi dari adanya indikasi kecurangan TSM daripada harus melakukan pemilu ulang.

Bertanggung Jawab

Adapun Pemilu serentak 2019 dinilai masih jauh dari harapan, berlangsung dengan jujur dan adil (jurdil). Kedua kubu peserta pilpres 2019 menemukan ribuan kecurangan. Misalnya, Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sempat melaporkan 1.261 kecurangan.

"Jurdil, nampak dari pemilu kemarin banyak masalah, kesalahan, kecurangan. Menurut saya masih jauh dari kata jurdil," ungkap pengamat hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan di Jakarta, Selasa (25//6/2019).

Ismail menyebut, KPU harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas ketidakberesan pemilu serentak 2019. Permintaan maaf dari KPU kepada publik, lanjut dia, harus disertai penyelesaian masalah melalui jalur hukum.

Menang atau kalah, sambung Ismail, bukan tujuan utama pemilu karena pemenang sebenanrnya ialah rakyat. Sementara pertanggungjawaban hukum adalah untuk menjaga marwah demokrasi. "Karena ini menyangkut marwah demokrasi kita. Bagaimana mewujudkan pemilu yang jurdil," tandas Dekan Fakultas Hukum Unas ini

Batalkan

Sementara itu, anggota tim hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana, yakin permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau vote registration yang tidak beres bisa jadi dasar pembatalan pemilu.

Denny menyebut, timnya mendapatkan data bahwa ada 27 juta pemilih bermasalah dalam pemilu 2019 lalu.

"Itu registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu. Jadi kita minta, ini enggak benar," kata Denny dalam diskusi bertajuk 'Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Denny mengungkapkan, salah satu saksi ahli dalam sidang MK beberapa waktu lalu, Jaswar Koto, menemukan adanya 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak 2 truk.


#Pilpres2019

Komentar Anda
Komentar