Hello,

Reader

Teroris dan Moeldoko
M Rizal Fadillah, Penulis adalah Pemerhati Politik
Teroris dan Moeldoko

Lagi lagi Moeldoko bernyanyi dengan suara sumbang "30 teroris sudah masuk Jakarta". Tapi tak usah khawatir katanya "sudah dikenal" dan "diikutin". Nah justru ini yang aneh "30 teroris" yang diikutin dan sudah dikenal. Sepanjang dia adalah "teroris" ya tak boleh dibiarkan. Masa dibiarkan kejadian dahulu baru ditindak. Ini namanya "crime by omission" pembiaran terjadinya kejahatan. Itu adalah perbuatan kriminal.

Moeldoko spesialis buat kejutan. Dulu ia menyebut TKN Jokowi melakukan "perang total" kemudian terungkap doktrin "curang bagian dari demokrasi" dan kini soal "teroris masuk Jakarta". Ada-ada saja.

Ungkapan yang dikemukakan Moeldoko harus dibuktikan keberadaan "teroris" itu lewat proses hukum. Jika tidak maka "teroris" ini hanya merupakan bagian dari sebuah permainan politik. Sebelum peristiwa 21-22 Mei yang lalu isu "teroris" juga diumumkan oleh pihak kepolisian. Yang terjadi justru "kerusuhan" yang tak jelas juntrungannya. Siapa yang buat, siapa yang nembak, siapa pula yang ditargetkan. Hubungan gelap.

Jika nyatanya teroris itu tidak ada maka Moeldoko diduga sebagai penyebar hoax. Atau jika ternyata si teroris itu dilapangan hanya ada 25 maka 5 teroris kemana lagi? Aparat keamanan bertanggungjawab atas kaburnya 5 orang teroris karena 30 teroris tersebut "sudah kenal" dan "diikutin".

Moeldoko sebenarnya tidak memiliki kompetensi melansir keberadaan "30 teroris". Moeldoko "hanya" sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye dan Kepala Staf Kepresidenan. Bukan pejabat Kepolisian atau aparat keamanan lain. Ungkapan yang disampaikan pejabat inkompeten belum boleh dipercaya. Bisa hanya hoax dan teror bagi publik. Bahkan Moeldoko nantinya dapat saja disebut teroris. Terorisme negara.

Jika memang telah diketahui "30 teroris masuk Jakarta", aparat Kepolisian mesti segera menangkap, menginterogasi, memproses secara hukum, membuka kepada publik proses hukum peradilannya, lalu pengadilan menghukumnya. Besaran  hukuman harus diketahui sebagai efek jera dan pencegahan perbuatan serupa.

UU No 5 tahun 2018 yang merevisi UU No 15  tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan mereka yang terlibat dalam jaringan terorisme dapat dihukum tanpa harus adanya aksi. Nah oleh karena itu "30 teroris" yang disebutkan Moeldoko sudah bisa ditindak. Jika memang mereka itu benar benar ada.

Baiknya Pak Moeldoko klarifikasi soal ’30 teroris’ itu. Ayo selidiki bersama sejak dini agar politik tidak diisi dengan fitnah-fitnah. Atau mau membenarkan bahwa tipu tipu dan curang adalah bagian dari demokrasi. Negara diabolis kah kita..?

*) By M Rizal Fadillah, Penulis adalah Pemerhati Politik

 


#Moeldoko

Komentar Anda
Komentar