Hello,

Reader

Usai Pilpres Giliran Berebut Jatah Menteri
Kebersamaan Presiden Jokowi dan Muhaimin Iskandar
Usai Pilpres Giliran Berebut Jatah Menteri

Jakarta, HanTer - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan, adanya partai koalisi Jokowi meminta jatah menteri, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk partainya sudah diprediksi jauh sebelumnya. Pernyataan Cak Imin tersebut sekadar untuk memperingatkan Presiden Jokowi karena sebelumnya sudah deal politik dengan Jokowi.

"Artinya sudah ada deal politik di antara mereka untuk bagi-bagi jatah menteri. Sekarang kan sudah terlihat. Jatah menteri PKB, tidak mau dikurangi. Apalagi ada partai kubu 02 yang akan masuk koalisi Jokowi-MA," ujar Ujang Komarudin kepada Harian Terbit, Senin (1/7/2019).

Ujang menilai, para petinggi partai meminta jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf karena dari awal sudah sepakat dengan apa yang akan diterima di kabinet. Partai apa mendapat kursi berapa. Termasuk kursi PKB berapa. Oleh karenanya jika ada partai politik yang ditengah jalan masuk koalisi 01, maka bisa saja jatah kursi menteri dari PKB akan berkurang. Sehingga Cak Imin memperingatkan Jokowi soal jatahnya tersebut.

"Yang dilakukan Cak Imin (mewarning Jokowi) karena takut jatah untuk PKB berkurang," tandasnya.

Ujang memaparkan, semua politik pasti pamrih. Begitu pun yang dilakukan Cak Imin yang memberikan dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Karena di politik berlaku prinsip tidak ada makan siang yang gratis atau no free lunch. Sesuai yang dikatakan ilmuwan politik terkemuka Amerika Serikat, Harold Laswell bahwa politik adalah soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana mendapatkannya.

Kekuasaan

Pengamat politik dari Point' Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, yang dilakukan Cak Imin dengan mewarning Jokowi soal jatah menteri untuk PKB, bukan berarti berebut kekuasaan. Yang dilakukan Cak Imin kepada Jokowi hanya semacam tagih janji saja terkait komitmen awal. Oleh karena itu yang dilakukan Cak Imin terhadap Jokowi masih dalam tahap wajar agar jatahnya tidak berkurang.  

"Apalagi ada keinginan Jokowi untuk mengundang Demokrat, PAN dan Gerindra untuk masuk kabinet," ujarnya.

Karel memaparkan, yang dilakukan Cak Imin terhadap Jokowi hanya sebagai proses negosiasi awal saja. Begitu pun posisi menteri apa saja yang akan didapatkan PKB. Apalagi jika Cak Imin mengklaim pihaknya yang paling berjasa terhadap Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2010. Sehingga Cak Imin pun berharap mendapatkan lebih dari Jokowi.

Karel pun menyebut, pamrih yang dilakukan Cak Imin terhadap Jokowi rasional. Karena dukung mendukung dalam politik tidak ada yang gratis. Namun Karel meminta agar para pengusung Jokowi di Pilpres 2019 untuk tidak terlalu agresif dalam meminta jatah. Biarkan Jokowi yang mengatur siapa mendapatkan apa sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, Cak Imin yang mewarning Jokowi soal jatah menteri buat PKB maka menunjukkan bahwa hasil Pilpres 2019 memang bukan untuk kepentingan nasional. Yang dilakukan partai koalisi Jokowi-Ma’ruf adalah bagi-bagi kekuasaan. Apalagi partai politik di Indonesia tak punya sumber dana ekonomi untuk membiayai partai. 

Edysa mengemukakan,  dalam politik tidak ada beda antara oposisi dengan koalisi. "Mana ada makan siang gratis. Makanya dukungan mereka untuk 01 itu masuk kategori pamrih. Itulah cermin ujud kekuasaan yang ingin diraih," paparnya.

Jatah Kursi

Usai menghadari acara rapat pleno di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beragendakan penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 di KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019),Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mewanti-wanti ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembentukan kabinet pada pemerintahan mendatang. 

Cak Imin meminta Presiden Ketujuh RI itu tidak mengurangi jatah kursi untuk PKB. Menurut Cak Imin, saat ini Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung dan mengusung Jokowi di Pilpres 2019 sudah cukup gemuk. Jika ada partai lain yang diajak bergabung, katanya, maka kekuatan yang akan mengimbangi KIK di parlemen akan lemah.

“Koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah gemuk, 61 persen. Kalau ikutan gabung, nanti di parlemen enggak ada penyeimbang,” jelasnya.

Namun, Cak Imin juga mengaku tindakan mempersoalkan keputusan Jokowi jika menggaet partai politik pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga untuk bergabung di pemerintahan mendatang. Hanya saja, katanya, Cak Imin tak mau hal itu akan berefek pada jatah kursi PKB di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau memang itu jadi urgensi untuk kebersamaan, yah silakan. Yang penting jangan kurangi jatah PKB,” tegasnya.


#Pilpres #menteri #partaipolitik #jokowi #pkb #muhaimin #cakimin

Komentar Anda
Komentar