Hello,

Reader

Untuk Kurangi Beban APBN, Rencana Kenaikan Tarif Listrik Menuai Kritik
Untuk Kurangi Beban APBN, Rencana Kenaikan Tarif Listrik Menuai Kritik

Jakarta, HanTer - Langkah pemerintah dalam upaya mengurangi beban keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tahun depan dikritik berbagai kalangan. Pasalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pada 2020 mendatang, mekanisme tariff adjustment atau penyesuaian tarif bakal diimplementasikan.

Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi, memperkirakan tarif pelanggan nonsubsidi tahun depan bisa terkerek hingga 5 persen. Proyeksi itu mempertimbangkan perkembangan asumsi makro dan pemberlakuan harga maksimal batu bara pemenuhan kewajiban kebutuhan dalam negeri yang dipatok US$70 per ton.

"Dengan menaikkan tarif listrik, pemerintah bisa menghemat dana kompensasi dan subsidi, yang selama ini memberatkan APBN," jelasnya di Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Proyeksi kenaikan sebesar 5 persen tersebut juga dibuat dengan melihat besarnya kompensasi yang dibayarkan pemerintah tahun lalu. Pemberian kompensasi menjadi indikator bahwa tarif listrik pelanggan nonsubsidi masih lebih rendah dari BPP tenaga listrik

Sementara, tarif tenaga listrik (TTL) bagi pelanggan subsidi akan tetap karena selisih antara BPP listrik PLN dengan tarif tetap akan ditutup oleh subsidi dari pemerintah. 

Sebagai catatan, tahun depan, Kementerian ESDM mengusulkan subsidi listrik senilai Rp58,62 triliun dan akan diberikan kepada 26 golongan pelanggan penerima subsidi. Alokasi subsidi itu turun 10,25 persen dibandingkan alokasi tahun ini, Rp65,32 triliun. Pasalnya, asumsi kurs diperkirakan menguat dari Rp15 ribu menjadi Rp14 ribu per dolar AS, ICP turun dari US$70 menjadi US$60, pertumbuhan penjualan diperkirakan turun dari 6,97 menjadi 6,55 persen, dan rata-rata BPP turun dari Rp1.429,58 per kWh menjadi Rp1.337,42 per kWh.

Selain itu, lanjut Fahmy, mekanismeautomatic adjustment (AA) yang dilakukan PLN memungkinkan kenaikan dilakukan secara bertahap sehingga pelanggan mungkin tidak menyadarinya. 

"Dengan AA, konsumen tidak akan merasa keberatan karena kenaikan tarif dilakukan bertahap. Ada kalanya tarif malah turun tergantung variabel penentu biaya pokok penyediaan listrik listrik," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahmy menilai pemberlakuan mekanisme penyesuaian tarif akan berdampak positif pada kesehatan keuangan PLN di tahun berjalan. Pasalnya, apabila ada perubahan asumsi makro tarif listrik pelanggan non subsidi bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai ketentuan. Imbasnya akan langsung terasa pada kas perseroan.

Apabila selisih tarif dan biaya dibayarkan dalam bentuk kompensasi. Meski tetap dicatat sebagai pendapatan, bentuknya masih berupa piutang pemerintah yang waktu pembayarannya akan melihat kondisi kas negara.

Kondisi kesehatan keuangan PLN menjadi penting karena PLN mengemban tugas untuk menyediakan listrik bagi masyarakat. Terlebih, saat ini, perseroan masih harus melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan seperti dalam program 35 ribu MegaWatt.

Beban APBN

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan, dengan diimplementasikannya mekanisme penyesuaian tarif secara penuh, kemungkinan biaya tarif dasar listrik untuk 12 golongan nonsubsidi dapat berubah-ubah setiap tiga bulan. Dengan kata lain, terdapat potensi kenaikan tarif dasar lisrik. 

"Sementara ini, dalam rangka mengurangi beban APBN, pemerintah mengambil kebijakan untuk mulai menerapkan tariff adjustment di 2020," kata Rida beberapa waktu lalu.

Rida menegaskan, mekanisme tersebut agar tidak diterjemahkan bahwa harga listrik dinaikkan. Sebab, penyesuaian tarif bisa juga berdampak pada penurunan harga selama komponen biaya pokok produksi dalam negeri menurun. 

Sebagaimana diketahui mekanisme penyesuaian tarif untuk golongan listrik non subsidi sebetulnya telah berlaku sejak 2014 silam. Namun, semenjak 2017 pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan atau menurunkan tarif listrik. Dengan kata lain, tarif listrik yang diterima masyarakat saat ini berada pada posisi stabil. 

Penyesuaian tarif itu dilakukan per tiga bulan dengan mempertimbangkan tingkat harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar AS, serta laju inflasi nasional. Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki bobot untuk menentukan apakah tarif harus dinaikkan atau diturunkan.

"Jadi, nanti kemungkinan grafik tarif listrik lurus terus sepeti saat ini itu kecil. Jadi, mengikuti pola seperti tahun 2016," kata dia. 

Menurut Rida, adanya penyesuaian tarif juga bakal meminimalisasi besaran kompensasi biaya listrik yang ditanggung pemerintah kepada PLN. Kompensasi yang dimaksud, yakni selisih antara harga listrik yang diterima masyarakat dan harga ideal listrik itu. 

Sementara itu, pada 2019, Rida memastikan tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan hingga akhir tahun. Hal itu berdasarkan arahan langsung Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Sampai akhir tahun ini sudah diputuskan tarif akan tetap," kata Rida.


#PLN #tariflistrik #apbn #rakyatmiskin #jokowi

Komentar Anda
Komentar