Hello,

Reader

Pihak DPRD DKI Dinilai 'Tutup Mata' Terkait Pembangunan di Pulau D Era Ahok Menjabat
Reklamasi Pulau D (ist)
Pihak DPRD DKI Dinilai 'Tutup Mata' Terkait Pembangunan di Pulau D Era Ahok Menjabat

Jakarta, HanTer - Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi kerap menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Terkait hal itu, Koordinator Masyarakat Peduli Jakarta (MPJ) Imam Mahmuda, menilai, pada dasarnya kebijakan Anies memang salah secara etika politik. Mengingat, janji kampanye yang pernah terucap akan menghentikan proyek reklamasi.

"Anies kerap disalahkan karena persoalan terbitnya IMB bangunan di Pulau D. Padahal, janji kampanyenya waktu itu akan menghentikan proyek reklamasi. Sekarang, janji tak terpenuhi malah IMB terbit," ungkapnya di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Namun ia melihat, kontroversi mengenai hal tersebut tak murni kesalahan Gubernur Anies semata.

Karena menurut Imam, persoalan terbitnya IMB diibaratkan sebagai masalah hilir. Sementara yang patut disoroti dalam hal ini adalah masalah hulunya.

"Kenapa IMB bisa keluar, karena ada bangunan disana (di pulau D, red). Kenapa ada bangunan disana, karena ada yang memberikan izin untuk membangun. Dan, bangunan tersebut sudah mulai dibangun di pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini, kesalahan terjadi di era mantan Gubernur DKI sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," ungkap dia.

Ia mengungkapkan, kesalahan Ahok tersebut bisa jadi karena pihak DPRD 'tutup mata'. Sehingga, bangunan-bangunan tersebut berdiri hingga kini.

Padahal, lanjut dia, proses pembangunan proyek tersebut telah membuat salah satu mantan Ketua Komisi D saat itu, M Sanusi masuk bui.

"Bahkan dia (Sanusi, red) sudah bersuara saat di persidangan. Dan menyebut nama beberapa oknum DPRD lainnya. Tapi sampai saat ini, nama oknum-oknum DPRD yang disebutkan tersebut bagai hilang ditelan bumi. Tak ada proses lanjutnya," ungkap dia.

Ia melihat, terkait janji kampanye yang tak terealisasi untuk menghentikan proyek reklamasi, tentunya berdampak pada sanksi moral terhadap masyarakat. Namun ia mengingatkan, ingkarnya janji kampanye tersebut tak dapat dikaitkan ke ranah pidana.

Imam sekaligus mengingatkan, terdapat dua konsekuensi terhadap kebijakan Anies dalam menyikapi proyek reklamasi saat ini. Yakni, merobohkan bangunan atau melegalisir bangunan-bangunan tersebut.

"Masing-masing ada konsekuensinya. Kalau dihancurkan dampaknya tak bagus bagi pencitraan Anies sendiri. Tapi kalau dilegalisir, palingan cuma sanksi moral di masyarakat saja mengenai janji kampanye itu," terang dia.

Sementara terkait tak kunjung rampungnya perda zonasi, ia menilai karena masih ada tarik ulur pemerintah dan pengembang.

Untuk diketahui, Gubernur Anies sempat menyegel bangunan di atas pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang melanggar IMB, tepatnya pada Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Namun pada Juni 2019, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D, perairan teluk utara Jakarta. Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D masih dikuasai pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah, yang merupakan anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.

IMB ini disebut Anies sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 yang dikeluarkan zaman Ahok tentang Rencana Tata Kota.


#Dprd #dki #pulauD #reklamasi #ahok

Komentar Anda
Komentar