Hello,

Reader

Indro: Dapat Proyek Pemerintah dan CSR BUMN, Apa Ini Oposisi?
Pengamat politik Indro S Tjahyono (Twitter)
Indro: Dapat Proyek Pemerintah dan CSR BUMN, Apa Ini Oposisi?

Jakarta, HanTer - Pengamat politik Indro S Tjahyono mengatakan, bagi-bagi kekuasaan atau power sharing hal biasa dalam politik. Karena apabila menyatakan mendukung pemerintah otomatis ada kewenangan yang diberikan.

“Namun sekalipun ada partai pemerintah dan partai oposisi, prakteknya mereka sama-sama merayahan proyek pemerintah. Baik partai pendukung pemerintah dan partai oposisi, seperti  dapat jatah DO pulsa telepon HP untuk dijual via pengusaha yang ditunjuk. Atau mendapat jatah CSR dari BUMN. Apa ini oposisi??” ujar Indro kepada Harian Terbit, Selasa (16/7/2019).

Oposisi

Indro menyatakan setuju jika dalam demokrasi ada oposisi atau suara berbeda dalam rangka checks and balances. Di beberapa negara model demokrasi adalah membagi antara partai pemerintah dan partai oposisi. Meski demikian, demokrasi tidak akan kiamat jika tidak ada oposisi.
 
Untuk itulah, ujar Indro, konstitusi awal negara-negara dahulu memberi hak kepada rakyat untuk memberontak jika negara sudah dikuasai kaum despotis. Hak memberontak ini mulai dihilangkan dengan adanya dewan-dewan yang menampung suara rakyat langsung dalam pembuatan kebijakan. “Jadi tidak perlu lewat DPR yang penuh dengan transaksi dalam menyalurkan aspirasi rakyat,” paparnya.

Selain itu pada era informasi, kemajuan teknologi sudah sangat canggih. Rakyat bisa mengakses langsung ke entitas pengambil keputusan. Inilah model demokrasi kontemporer yang seolah mengatakan "goodby" partai politik.

Jadi, lanjutnya,  untuk menjaga tegaknya demokrasi tidak harus ada partai pemerintah dan partai oposisi, tetapi sejauh mana organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga indipenden yang dibentuk masyarakat diberi kebebasan berpikir dan berpendapat. 

Indro mengemukakan hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritik keras kalau yang terjadi antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sekedar bagi-bagi kekuasaan.

Kalau itu terjadi menurut Amien, rekonsiliasi hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan adalah aib dan negatif karena masyarakat menilainya para politisi tidak memiliki kekuatan moral yang dipegang. 

"Saya setuju rekonsiliasi agar bangsa Indonesia tidak pecah, namun jangan sampai itu diwujudkan dengan bagi-bagi kursi. Karena apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan calon, lalu ujungnya bagi-bagi kursi," kata Amien di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (15/7/2019).


#Pilpres #partaipolitik #bumn #menteri

Komentar Anda
Komentar