Hello,

Reader

TGPF Dinilai Gagal; Kasus Novel Makin Gelap, Pelaku dan Dalangnya Masih Bebas Berkeliaran
TGPF Dinilai Gagal; Kasus Novel Makin Gelap, Pelaku dan Dalangnya Masih Bebas Berkeliaran

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak menyebut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian gagal mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Padahal TGPF diberi waktu enam bulan pascaresmi didirikan untuk mengungkap siapa pelaku dan aktor dibalik penyerangan terhadap Novel Baswedan. Akibatnya pelaku dan dalangnya masih bebas berkeliaran.

"Ya apa boleh buat, tim pencari fakta ternyata gagal. Bukannya membuat terang benderang. Kasusnya (Novel Baswedan) malah makin gelap, pelaku dan dalangnya masih bebas berkeliaran" ujar Khairul Fahmi, pengamat intelijen dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) kepada Harian Terbit, Kamis (18/7/2019).

Khairul menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan TGPF gagal untuk mengungkap kasus Novel Baswedan. Di antara kegagalan tersebut bisa jadi karena problem metodologis. Semisal soal olah TKP, penggalian informasi maupun data yang dikumpulkan untuk mengungkap kasus Novel. Ditambah juga TGPF tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam kerja reserse.

"Kekeliruan mungkin terjadi karena tim ini (TGPF) saya pikir tak punya kemampuan yang cukup dalam kerja reserse. Karena ini kan investigasi kasus kriminal," tandasnya.

Berantakan

Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, sejak awal kasus Novel memang sudah berantakan, sehingga tidak ada keseriusan dalam mengusut kasus penyerangan yang dialami penyidik senior KPK tersebut. Apalagi dengan berjalannya waktu maka makin rumit untuk mengungkap kasus penyerangan yang terjadi dua tahun lalu. 

"Kepolisian punya banyak expert soal penyelidikan dengan berbagai motif kasus, masak dari sekian ribu tak ada yang mampu untuk mengungkap kasus seperti ini," paparnya. 

Bambang menuturkan, jika pun di antara ribuan polisi aktif yang tidak ada yang mampu mengungkap kasus Novel maka bisa meminta para senior polisi yang sudah purna tugas. Karena hingga tiga Kapolda Metro Jaya berganti tidak  bisa selesaikan kasus ini. 

Janji Jokowi

Terpisah, pengamat terorisme dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, dalam kasus pengungkapan penyiraman Novel dengan air keras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjanji untuk menuntaskannya. Oleh karena itu kasus Novel menjadi barometer kapasitas dan kredibilitas kepemimpinan Jokowi. 

"Intinya apa yang sudah jadi janji Presiden harus tuntas. Karena kasus Novel menjadi barometer kapasitas dan kredibilitas kepemimpinan Jokowi. Penuntasan kasus Novel juga menjadi tolak ukur kapasitas dan integritas Jenderal Tito Karnavian sebagai memimpin Polri," ujarnya.

Menurut Harits, saat ini publik tidak bisa dikibulin dengan retorika-retorika kekuasaan yang minus prestasi. Termasuk di antaranya prestasi untuk menuntaskan kasus Novel. Karena selama ini komitmen Presiden tidak korelatif dengan progres yang ada di lapangan. Harusnya Presiden malu secara moral, dan ada rasa tanggung jawab yang besar untuk menuntaskan kasus Novel yang tidak jelas selama dua tahun ini.

"Jejaring pelaku teror terhadap Novel jika tidak dibongkar tuntas maka KPK harus sadar bahwa eksistensinya berhadapan dengan jejaring kekuasaan. KPK berhadapan dengan sistem korup dan oknum pejabat dengan mental maling yang bertengger diberbagai level kekuasaan dan institusi," tandasnya.

Walaupun tidak menyebut nama, Harits menduga memang ada Jenderal polisi yang diduga turut terlibat dalam kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. 

Harist pun meminta agar dugaan keterlibatan Jenderal polisi itu untuk dibuka di pengadilan. Oleh karena itu jika pelaku lapangan tertangkap maka seret ke pengadilan dan perlu dibongkar semua dalang dibalik teror terhadap Novel.

Harist menyebut ada beragam alasan yang membuat kasus Novel sulit untuk dibongkar. Di antaranya terkait konflik kepentingan. Padahal jika mencontoh kasus teroris yang belum beraksi saja bisa diendus dan ditangkap polisi. Namun sayangnya ketika jelas-jelas ada pelaku teror yang meresahkan masyarakat tapi tidak ditangkap sehingga pelakunya lenyap bak ditelan bumi. 

"Publik merasakan aneh, janggal dan disana ada konflik kepentingan dari oknum-oknum yang punya kekuasaan dan kekuatan untuk lakukan teror," jelasnya. 

Perwakilan Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Yati Andriyani lewat keterangan tertulisnya mengatakan, hingga batas waktu yang ditentukan, TGPF gagal meski diberi waktu enam bulan pascaresmi didirikan. "Tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik KPK tersebut,” ujar Yati.

Pesimistis

Koalisi yang terdiri atas ICW, KontraS, LBH Jakarta, YLBHI, Amnesty Internasional, dan Change.org, sejak awal mengaku pesimistis dengan pembentukan TGPF ini. Hal itu terlihat dari komposisi tim yang terdiri atas 65 anggota, yang 53 di antaranya berasal dari unsur Polri. Padahal saat kasus ini mencuat, diduga ada keterlibatan polisi atas penyiraman air keras yang menimpa Novel. Sehingga, patut diduga akan rawan konflik kepentingan dalam serangan tersebut.

"Oleh karenanya yang digaungkan oleh masyarakat pada saat itu yakni pembentukan Tim Independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Sayangnya, Presiden seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi," ujar Yati.

Kekecewaan lainnya terhadap TGPF adalah, proses pemeriksaan yang terkesan lambat dan tak transparan. Bahkan Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai, pembentukan tim tersebut merupakan formalitas belaka. Mereka turut membandingkan kasus penyerangan terhadap Novel dan pembunuhan di Pulomas, Jakarta Timur. Saat itu, kepolisian berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari dua hari.  

"Untuk kasus Novel waktu penyelesaiannya lebih dari dua tahun. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan elite atas penyerangan Novel," ujar Yati.

Koalisi Masyarakat Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo, untuk segera membentuk TGPF independen guna mengungkap kasus teror terhadap Novel. Dengan adanya pembentukan tim independen itu, Jokowi menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kami juga mendesak Tim Satuan Tugas menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.


#Novelbaswedan #polisi #kpk

Komentar Anda
Komentar