Hello,

Reader

Perusahaan Aplikasi Digital Garap Bisnis Umroh, Menkominfo Campuri Urusan Kemenag
Ilustrasi ibadah haji
Perusahaan Aplikasi Digital Garap Bisnis Umroh, Menkominfo Campuri Urusan Kemenag

Jakarta, HanTer—Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Mahrus Ali mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menkominfo Rudiantara dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi pada 5 Juli 2019 lalu cacat hukum. Karena Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) jelas tercantum dlm UU Haji dan Umrah No 8 tahun 2019.

"Dalam UU itu jelas ada syarat dan ketentuan khusus, bukan sekedar aplikator penyedia tiket dan akomodasi," ujar Mahrus Ali kepada Harian Terbit, Jumat (19/7/2019).

Menurutnya, untuk dapat berpartisipasi dalam PPIU dan PIHK maka perusahaan tersebut harus mengantongi izin dari Kemenag setelah 2 tahun berdiri sebagai badan hukum.

Oleh karena itu Traveloka dan Tokopedia bukan perusahaan PPIU dan PIHK, sehingga tidak dapat terlibat sebagai penyelenggara perjalanan umrah dan haji khusus. Apalagi Haji dan Umrah bukanlah perjalanan biasa atau wisata religi, tetapi ibadah. Oleh karena itu perjalanannya pun diatur dalam UU Haji dan Umrah Nomer 8 tahun 2019.

Mahrus menegaskan, jika memang Traveloka dan Tokopedia tetap bisa ikut bisnis perjalanan haji dan umrah maka asosiasi-asosiasi haji dan umrah dapat menggugat secara hukum terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti Kominfo. 

Selain itu keberatan dan permohonan atensi juga dapat disampaikan kepada Kemenag sebagai regulator penyelenggaraan haji dan umrah. "Karena MoU tersebut cacat hukum, melanggar UU Haji dan Umrah, maka Menkominfo dapat diminta untuk membatalkannya," tegasnya.

Mahrus mengingatkan untuk mendapatkan ijin dari Kemenag agar bisa menjalankan bisnis umroh tidak mudah karena banyak proses yang harus dilewati, Bahkan dari Kemenag juga meninjau kantor biro perjalanan haji dan umroh. Selain itu perusahaan juga harus melalui proses pembelajaran dan bimbingan memberangkat dahulu lewat travel-travel yang sudah eksis.

"Bisnis umroh dan haji adalah bisnis kepercayaan, ketika Menkominfo hanya melibatkan dua perusahaan maka secara tidak langsung pemerintah mengatakan bahwa hanya dua perusahaan tersebut yang bisa dipercaya. Lalu dimanakah letak keadilan dan etika bisnisnya," paparnya.

Lebih lanjut Mahrus mengatakan, tugas Pemerintah harusnya mendidik dan membimbing travel bukan malah mengabaikannya. Harusnya pemerintah belajar dari pengalaman bahwa bangkrutnya ribuan travel tiketing yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Dengan Menkominfo tidak melibatkan asosiasi dan travel-travel yang sudah eksis dan berpengalaman maka terkesan Menkominfo hanya ingin menyelamatkan Traveloka dan Tokopedia agar mendapatkan kontrak baru yang bisa dijual ke investor.

"Upaya penyelamatan kedua perusahaan tersebut terkesan dipaksakan dan mengabaikan etika dalam berbisnis," ujarnya.

Menolak

Ketua Koperasi Syarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Adi Sofyan juga menolak keterlibatan dua perusahaan berbasis aplikasi digital, Traveloka dan Tokopedia ikut dalam bisnis perjalanan umroh. Jika dua perusahaan berbasis aplikasi digital tersebut ikut serta dalam bisnis perjalanan umroh maka akan menganggu ekosistem yang selama ini telah berjalan baik sesuai aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk biro perjalanan haji dan umroh.

"Dengan adanya platform itu (yang dikeluarkan Menkominfo Rudiantara dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi pada 5 Juli lalu) maka akan masuk semua pemain, baik travel yang berizin atau enggak," ujar Adi Sofyan  di Jakarta, Kamis (18/7/2019). 

Adi menilai, dengan serbuan beragam travel (biro perjalanan) tersebut maka pangsa pasar umroh yang berjumlah sekitar 1 juta orang pertahun dengan hampir 1.000 travel resmi maka ke depannya akan diserbu berbagai macam travel. Padahal travel penyelenggara umroh selama ini telah mendapatkan izin dan persyaratan yang sangat ketat agar bisa menyelenggarakan perjalanan umroh.

"Inilah yang kita khawatirkan sebagai travel yang resmi mendapatkan izin dari Kemenag yang di mana untuk mendapatkan izin nya itu sendiri pun kita harus berjuang banyak memenuhi segala macam persyaratan-persyaratan yang cukup berat yang ditetapkan," tandasnya.

Adi menegaskan, atas adanya dua perusahaan berbasis aplikasi digital tersebut ikut serta dalam bisnis perjalanan umroh maka pihaknya sudah mengajukan surat dan menyatakan menolak ke Kominfo. Jika pun Kominfo akan menerapkan aplikasi perjalanan umroh maka harusnya diprioritaskan untuk anggota Sapuhi yang telah berizin. Karena selama ini anggota Sapuhi juga mempunyai kapabilitas menggunakan aplikasi untuk suksesnya perjalanan umroh.

"Kenapa tidak diberikan lebih dulu kesempatan untuk aplikator aplikator yang dimiliki anggota Sapuhi untuk bisa mengembangkan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dalam ekosistem di usaha umroh," paparnya.

Lebih lanjut Adi memaparkan, untuk menyelenggarakan perjalanan umroh tidak mudah. Karena perjalanan umroh bukan wisata biasa karena harus dibarengi dengan syarat - syarat ibadah. Oleh karena itu ada UU yang tidak boleh dilanggar dalam proses bisnis perjalanan umroh. Apalagi pihak penyelenggara perjalanan umroh harus beragama Islam agar sesuai tuntutan yang dipersyaratkan. 


#Kominfo #Haji #DanaHaji

Komentar Anda
Komentar