Hello,

Reader

TAJUK: Praktik Jual-Beli Jabatan Masih Marak Terjadi
TAJUK: Praktik Jual-Beli Jabatan Masih Marak Terjadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama dua orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Tahun 2019.

Tiga tersangka itu, yakni sebagai penerima Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ), Agus Soeranto (ATO) yang merupakan Staf Khusus Bupati Kudus, sedangkan sebagai pemberi, yakni Plt Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan (AHS).

Lagi, lagi bupati ditangkap karena kasus jual-beli jabatan. Kali ini Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang menjadi tersangka kasus suap pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Tahun 2019.

Ini kasus kedua yang dilakukan sang bupati. Sebelumnya, saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008, Tamzil terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk Tahun Anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.

Saat itu, Muhammad Tamzil divonis bersalah dengan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Muhammad Tamzil dipenjara hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang pada Desember 2015.

Penangkapan Bupati Kudus ini semakin membuktikan praktik jual-beli jabatan, masih terjadi. Mungkin saja soal jual beli jabatan ini juga berlangsung di sejumlah lembaga pemerintah lainnya, cuma belum terungkap.

Praktek jual beli jabatan juga terjadi di sejumlah daerah. Sebelumnya terjadi di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Klaten. Saat itu, KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini. Sri ditangkap terkait suap promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Di ranah publik soal praktek jual-beli jabatan itu bukan lagi rahasia umum. Di sisi lain, ada rasa pesimis di masyarakat bahwa untuk menjadi birokrat di daerah itu tidak perlu pintar, bersih dan bekerja keras, cukup ada uang dan dekat dengan atasan. Sebab, bekerja sekeras apa pun, hasilnya tidak akan terlihat oleh pimpinan.  

Jual-beli jabatan seperti yang dilakukan Bupati Kudus dan pejabat lainnya itu mungkin saja terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Apalagi, memilih pejabat merupakan kewenangan menteri, gubernur, bupati/walikota. Mereka leluasa memilih pejabat yang diinginkan. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, praktik jual-beli jabatan diduga masih marak dilakukan di berbagai tempat, tidak cuma di Kabupaten Klaten dan Nganjuk. Kedua daerah itu memang menjadi sorotan setelah kepala daerahnya terjerat kasus dan menjadi tersangka di KPK.

Komisi Aparatur Sipil Negara mencatat puluhan dugaan kasus jual-beli jabatan di institusi pemerintahan yang telah dilaporkan lembaga itu ke Kementerian Dalam Negeri.  Bahkan komisi ini menduga praktik jual-beli jabatan pimpinan tinggi seperti terjadi di Kabupaten Klaten, berpotensi terjadi di ratusan kabupaten lainnya.

Praktik jual-beli jabatan harus dihentikan untuk mendapatkan para pegawai yang bersih, bekerja keras dan cerdas. Untuk memberangus praktik ini yang harus dilakukan adalah membangun sistem rekrutmen jabatan yang lebih transparan. Harus dibuat sistem yang memungkinkan orang berprestasi dan berintegritas bisa menduduki jabatan penting. 

KPK juga mengusulkan agar inspektorat pemerintah kabupaten atau kota strukturnya tidak berada di bawah bupati atau wali kota. Hal tersebut untuk menghindari inspektorat dikendalikan oleh kepala daerah yang diawasi. Aparat pengawas internal tidak berada di bawah kekuasaan kepala daerah, setingkat atau di atasnya. 

Praktek jual-beli jabatan harus dihilangkan dari jajaran birokrasi dan pemerintahan kita. Pasalnya, pejabat yang ditunjuk berdasarkan pemberian uang kepada atasannya, tak bisa kita harapkan akan bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakatnya. Si pejabat itu tentu lebih mendahulukan memperkaya dirinya. Maklumlah, karena si pejabat itu harus mengembalikan uang yang telah diberikan untuk mendapatkan jabatan yang diperolehnya.

Kita menyayangkan terjadinya praktek jual beli jabatan dan masih berkeliarannya bandit-bandit anggaran di pemerintahan. Praktek ini tentu berdampak pada lahirnya korupsi birokrasi pemerintahan yang membawa kerugian uang negara. 

Tak hanya itu, akibat adanya praktek jual beli jabatan tentu membuat pelayanan publik tidak berjalan dengan baik dan berimplilkasi pada kesejahteraan serta hak hak sipil tidak terpenuhi. Publik berharap Komisi ASN bisa bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman mengawasi pelaksanaan mutasi dan pengangkatan ASN.

Kita menyesalkan masih adanya praktik jual-beli jabatan, karena perbuatan ini menyebabkan Indonesia mengalami kerusakan parah karena menyebabkan orang yang tidak bertanggungjawab memegang jabatan yang tidak seharusnya.

Kita butuh orang yang tepat untuk mengisi jabatan yang tepat, sedangkan jual-beli Jabatan malah memberi jalan orang yang tidak kredibel menempati posisi strategis. Inilah praktik yang menyebabkan Indonesia rusak.

Untuk mencegah kepala daerah melakukan korupsi dan menerima suap, kita sepakat dengan saran KPK agar partai politik agar tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk.

Kasus yang menjerat Bupati Kudus dan kepala-kepala daerah lainnya yang saat ini sudah di penjara, harus menjadi pelajaran bagi partai politik dan masyarakat bahwa penting untuk menelusuri rekam jejak calon kepala daerah.


#Suap #kepaladaerah #bupatikudus #jabatan

Komentar Anda
Komentar