Hello,

Reader

Rekrut Rektor Asing, Kebijakan Menristekdikti Keblinger
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir (ist)
Rekrut Rektor Asing, Kebijakan Menristekdikti Keblinger

Jakarta, HanTer - Rencana Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir akan meekrut rektor asing ditolak sejumlah kalangan. Perekrutan rektor untuk perguruan tinggi di Indonesia tersebut dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak berdasar dan dinilai kebijakan keblinger.

“Rencana pemerintah merekrut rektor asing dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Rektor asing hanya akan mengajarkan intelektual, tidak akan mengajarkan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa Indonesia," kata Pendiri Rumah Pancasila Yosep Parera  di Semarang, Sabtu (27/7/2019).

Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, kebijakan Menristekdikti M.Nasir yang akan merekrut rektor asing untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi tidak ada dasarnya. Harusnya sebagai menteri maka tugas M Nasir adalah meningkatkan mutu atau kualitas perguruan tinggi bukan malah menyorongkan bangsa sendiri dijajah bangsa asing. 

Apalagi, lanjutnya, saat ini sudah banyak guru besar dan profesor perguruan tinggi yang juga lulusan dari luar negeri. Sehingga guru besar atau profesor tidak kalah dengan lulusan luar negeri.

"Kalau kebijakan merekrut rektor asing dilakukan maka sama saja menyorongkan bangsa kita dijajah bangsa asing. Padahal hadirnya perguruan tinggi adalah untuk mencerdaskan bangsa dan tidak dijajah bangsa asing," jelasnya. 

Darmaningtyas menilai, Menristekdikt mengeluarkan kebijakan merekrut rektor asing menunjukan tidak punya visi sebagai menteri. Walaupun M Nasir dari kalangan profesional tidak menjadi jaminan akan menjadi profesional ketika duduk sebagai menteri. "Kebijakan itu salah dan keblinger. Jadi kebijakan itu bukan malah dibatalkan tapi justru salah dan keblinger. 

Belum Tepat 

Pengamat pendidikan dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, kebijakan M.Nasir yang akan merekrut rektor asing hendaknya dilatarbelakangi tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu kebijakan merekrut rektor asing harus ditinjau secara komprehensif dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurutnya, dengan berbagai pertimbangan maka perekrutan rektor asing yang akan dilakukan Menristekdikti M. Nasir harus dikaji bersama dengan melibatkan stakeholder pendidikan tinggi. Sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan Menristekdikti M.Nasir tidak merugikan pakar atau ahli - ahli yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saat ini perekrutan rektor asing yang akan dilakukan Menristekdikti M.Nasir belum tepat.

"Kebijakan itu belum tepat karena pertimbangannya hanya peningkatan daya saing dan mengacu pada pengalaman negara lain yang ketika impor rektor maka perguruan tinggi konon kabarnya dapat meningkat kualitas," jelasnya dihubungi Minggu (28/7/2019).

Tahun 2020

Sebelumnya diberitakan, Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan perekrutan rektor asing diharapkan akan mulai diumumkan ke publik pada 2020. "Harapan saya nanti mulai tahun 2020 sudah 'announced (diumumkan) pada publik. Target tidak usah banyak-banyaklah di dua atau berapa selama 4 hingga 5 tahun ke depan sampai 2024. Bisa dua atau lima perguruan tinggi (yang dipimpin rektor asing)," katanya dalam konferensi pers di Gedung Ristekdikti, Jakarta, Jumat (26/7/2019).


#Pendidikan #rektor #meristekdikti #mahasiswa #perguruantinggi

Komentar Anda
Komentar